TRIBUNBANTEN.COM, SERANG – Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, angkat suara terkait polemik pernyataannya mengenai pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkab Serang.
Diketahui, Bahrul Ulum menyatakan bahwa proses pelantikan tersebut dinilai tergesa-gesa.
Ia mengatakan, pernyataan itu muncul didasari karena tidak ada komunikasi yang dibangun oleh Pemkab Serang dengan DPRD Kabupaten Serang.
Ia menyayangkan kurangnya komunikasi dari jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terkait pelantikan dan rotasi mutasi pejabat yang digelar pada Jumat, (9/1/2026).
Ia menegaskan ketidakhadirannya dalam agenda tersebut bukan disebabkan oleh persoalan politik, melainkan faktor teknis dan kemanusiaan.
Bahrul Ulum menjelaskan, pada Jumat malam dirinya menghadiri acara serah terima jabatan Kapolres Serang.
Tetapi, kata Ulum, saat itu tidak ada komunikasi mengenai pelantikan pejabat Pemkab Serang.
Setelah itu, ia berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta untuk mengurus saudaranya yang akan menjalani operasi.
"Posisi saya saat mendapat informasi adanya pelantikan itu sedang di RSCM Jakarta, mengurus saudara yang mau operasi. Tidak mungkin saya mengejar ke Serang," ujar Bahrul Ulum kepada TribunBanten.com, Selasa, (13/1/2026).
Baca juga: GP Ansor Kabupaten Serang Kritik Keras Pernyataan Ketua DPRD soal Rotasi Mutasi Pejabat
Ia mengungkapkan, undangan pelantikan baru diterimanya sekitar pukul 10.40 WIB pada hari yang sama.
"Makanya saya tidak hadir. Tapi kemudian itu menjadi polemik dan ditafsirkan macam-macam, seolah-olah saya tidak hadir karena tidak menghargai, karena sakit hati, atau karena persoalan politik. Padahal tidak ada persoalan politik sama sekali," tegasnya.
Terkait komentarnya yang disampaikan dinilai normatif di sejumlah media mengenai hasil rotasi dan mutasi pejabat Pemkab Serang, Bahrul Ulum menyebut hal itu karena dirinya memang belum mengetahui secara detail siapa saja pejabat yang dirotasi maupun dimutasi.
"Teman-teman media menanyakan komentar saya soal rotasi mutasi. Saya jawab normatif karena memang saya belum tahu siapa yang dirotasi, ke mana, dan seperti apa. Jadi wajar kalau saya belum bisa berkomentar lebih jauh," katanya.
Ia menegaskan bahwa pada prinsipnya dirinya tidak mempermasalahkan kebijakan rotasi dan mutasi pejabat.
Namun, yang disayangkan adalah tidak terbangunnya komunikasi yang baik sebelumnya.
"Sesungguhnya saya tidak mempersoalkan rotasi mutasi itu. Yang saya sayangkan adalah komunikasinya. Malam itu saya masih berkumpul dengan Bupati dan Plt BKPSDM. Kenapa tidak disampaikan saja kalau malamnya akan ada pelantikan," ujarnya.
Menurut Bahrul Ulum, komunikasi yang baik sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan polemik di ruang publik.
"Kalau dari awal dikomunikasikan, tentu tidak akan berkembang persepsi macam-macam. Dari situ saya menyimpulkan kesannya jadi tergesa-gesa karena komunikasi tidak dibangun dengan baik," pungkasnya.
