TRIBUNJAMBI.COM, BUNGO - Bupati Bungo, Dedy Putra, geram dan marah besar lantaran akses jalan di Kecamatan Rantau Pandan diblokade bos penambangan emas tanpa izin (PETI) pakai batang pohon yang ditebang.
Peristiwa itu terjadi saat Bupati Dedy Putra bersama Kapolres AKBP Natalena Eko Cahyono, akab balik dari razia lokasi aktivitas PETI di Bungo, Minggu (11/1/2026) malam.
Rombongan bupati dan kapolres menembus hutan bermedan terjal dan licin untuk mencapai titik penambangan emas ilegal.
Di lokasi, mereka menemukan sejumlah alat berat yang diduga digunakan untuk aktivitas PETI.
Namun, saat hendak kembali, rombongan mendapati jalan keluar ditutup dengan batang pohon yang sengaja ditebang melintang menggunakan chainsaw.
Melihat kondisi itu, Dedy Putra langsung turun dari kendaraan dan mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab.
Dedy Putra yang mengenakan kaus cokelat dan topi hitam mengeluarkan kalimat keras.
"Siapa yang menebang kayu di jalan ini?” tanya Bupati berulang kali kepada warga di sekitar lokasi.
Namun, tak satu pun mengaku.
"Belagak nian yang tutup jalan. Ini negara hukum," ujar Dedy Putra.
Bupati Dedy Putra Sempat Terjatuh
Camat Rantau Pandan, Sirojuddin, membenarkan adanya kejadian tersebut.
Dia mengatakan Bupati bahkan sempat terjatuh akibat jalan yang licin dan terjal.
"Benar, Bupati dan Kapolres Bungo turun langsung ke lokasi PETI malam itu. Akses jalan diblokir, tapi pelakunya tidak diketahui," ujarnya.
Dedy Putra menegaskan, tindakan memblokade jalan menunjukkan sikap arogan dan melawan negara.
Dia memastikan pemerintah daerah tidak akan gentar menghadapi praktik ilegal tersebut.
"Kami datang langsung ke lokasi. Ini bentuk keseriusan. Saya minta aktivitas PETI dihentikan. Datuk Rio saya perintahkan mendata pemilik lahan. Kita akan tindak tegas," tegasnya.
Bupati juga meluapkan kemarahannya atas masih maraknya PETI di sejumlah wilayah Bungo.
Menurutnya, praktik ilegal ini telah menimbulkan kerusakan sungai, pencemaran air, dan rusaknya lahan pertanian.
"Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi kejahatan terhadap lingkungan dan masa depan masyarakat," kata Dedy, Selasa (13/1/2026).
Dia menilai para pelaku dan pemodal PETI hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan dampak jangka panjang.
"Ini tindakan serakah. Saya peringatkan keras, hentikan sekarang juga. Jangan tunggu pemerintah bertindak lebih tegas," ujarnya.
Pemkab Bungo, lanjut Dedy, berkomitmen memberantas PETI secara berkelanjutan bersama TNI-Polri dan instansi terkait. Ia juga mengajak masyarakat aktif melaporkan aktivitas tambang ilegal.
"Kalau tahu ada PETI, laporkan. Ini demi keselamatan dan lingkungan kita bersama," tegasnya.
Dedy Putra memastikan tidak ada toleransi bagi siapa pun yang masih nekat melakukan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bungo.
Data Kelompok Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, luasan PETI di Bungo lebih dari 10 ribu hektare.
Dari total luasan PETI se-Provinsi Jambi yang luasnya sekira 52.059 hektare, urutan pertama ada di Kabubupaten Sarolangun dengan 17.362 Ha, Merangin 17.320 Ha, Bungo 10.101 Ha, Tebo 6.819 Ha, Kerinci 208 Ha, Batanghari 259 Ha.
Direktur KKI Warsi Jambi, Adi Junaedi, mengatakan angka PETI di Jambi meningkat cukup drastis tiap tahun.
Dalam sembilan tahun terakhir terjadi peningkatan luasan PETI di Provinsi Jambi sebesar 41.133 Ha.
Data KKI Warsi, lembaga yang concern isu lingkungan, menunjukkan selain angka yang bertambah tiap tahun, aktivitas penambangan ilegal juga meluas hingga tahun ini ada di enam kabupaten.
"Bertambah luas. Setidaknya ada tiga persoalan penyebab kerusakan hutan. Akibat aktivitas tambang, baik legal maupun ilegal, kebakaran hutan dan lahan serta adanya potensi kehilangan hutan dari konsesi perizinan yang saat ini masih ada tutupan hutannya," ujarnya. (Tribunjambi.com/Sopianto)
Baca juga: Breaking News Jaksa Bongkar Bukti Chat Kito Tukar dengan Paket PJU, Anggota DPRD Kerinci Jadi Saksi
Baca juga: Nongkrong Saat Jam Sekolah, 17 Pelajar di Tebo Jambi Diamankan Satpol PP
