Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menghentikan penyaluran anggaran bagi kementerian dan lembaga (K/L) yang dinilai lamban merealisasikan belanja, Rabu (14/1/2026).

"Saya kan stop, tapi tujuannya satu, yang mereka belanja tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak bocor," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Langkah itu disebut sebagai respons atas persoalan keterlambatan belanja pemerintah yang menurutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Purbaya menegaskan, penghentian anggaran dilakukan bukan untuk menghukum.

Melainkan agar belanja pemerintah bisa dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan terhindar dari kebocoran.

Ia mengakui hingga kini belum menemukan akar persoalan utama yang membuat realisasi belanja di kementerian dan lembaga berjalan lambat.

Pada masa sebelumnya, pemerintah sempat membentuk unit pengawasan khusus untuk memantau belanja secara berkala, namun mekanisme tersebut saat ini dinilai belum berjalan optimal.

Menurut Purbaya, kondisi itu bisa dipengaruhi oleh pemerintahan yang masih relatif baru, sehingga fungsi pengawasan belum sepenuhnya efektif.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi kementerian dan lembaga pusat, tetapi juga untuk pemerintah daerah.

Purbaya mencatat masih terdapat dana besar yang mengendap di daerah hingga akhir tahun, yang menunjukkan pengelolaan anggaran belum optimal.