TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Sonny T Danaparamita, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penambahan anggaran pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Usulan tersebut diajukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sonny menilai tambahan anggaran dibutuhkan agar proses pemulihan berjalan menyeluruh dan berkelanjutan, bukan sekadar penanganan sementara.
Dia menegaskan, pemulihan yang tidak optimal akan berdampak pada perlambatan ekonomi, kerusakan lingkungan, serta terganggunya aktivitas sosial masyarakat terdampak.
“Kami mendukung upaya pemulihan wilayah pasca bencana, termasuk dukungan dalam pengajuan tambahan anggaran untuk kepentingan tersebut,” kata Sonny di sela-sela rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian KKP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran awal sebesar Rp1,49 triliun untuk pemulihan sektor pertanian di wilayah Sumatera.
Selain itu, pemerintah juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun guna mendukung pemulihan secara komprehensif.
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,71 triliun.
Meski mendukung penambahan anggaran, Sonny menekankan pentingnya validasi data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Menurutnya, data yang tepat akan memastikan program bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Namun demikian. Saya meminta kepada para menteri (Menteri Pertanian, Menteri KKP, dan Menteri Kehutanan) untuk melakukan validasi data. Karena keputusan akan tepat jika data yang dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan/mencari solusi juga tepat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sonny mendorong agar pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera dilakukan secara holistik dan terkoordinasi dengan baik, mulai dari kementerian terkait hingga pemerintah daerah.
Menurutnya, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar pemulihan berjalan efektif dan tidak berlarut-larut.
“Dari apa yang disampaikan oleh para anggota komisi IV dari Dapil Aceh, Sumut, dan Sumbar. Proses pemulihan itu tidak sederhana dan perlu penanganan yang holistik, sehingga koordinasi antar seluruh lembaga adalah hal yang sangat perlu dilakukan,” ujarnya.
“Tanpa koordinasi yang baik diantara lembaga yang ada, maka bisa dipastikan akan memperlama masa dampak bencananya,” lanjut Sonny.
Selain koordinasi antarinstansi, Sonny juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat terdampak dalam proses pemulihan, terutama mereka yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana.
“Hal lain yang penting juga untuk dilakukan adalah pelibatan masyarakat terdampak yang saat ini kehilangan mata pencaharian untuk ikut bekerja dalam proyek pemulihan bencana ini,” ujarnya.
Menurut Sonny, agar program pemulihan berjalan efektif dan dapat diawasi dengan baik, pemerintah perlu menetapkan indikator yang jelas, ruang lingkup yang terdefinisi, serta skala prioritas yang terstruktur dan transparan.
“Tak kalah penting juga adalah indikator, ruang lingkup, serta prioritas dalam program pemulihan ini harus disampaikan secara jelas agar mudah dalam melakukan pengawasan dan evaluasinya,” kata Sonny.
Pada kesempatan yang sama, Sonny juga mengingatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar tidak hanya fokus pada pemulihan, tetapi juga memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah terulangnya bencana di masa mendatang, termasuk potensi kebakaran hutan.
Baca juga: Mendagri Fokuskan Percepatan Pemulihan Pascabencana di 4 Daerah Sumbar
“Khusus kepada Menteri Kehutanan, selain harus fokus dalam upayanya melakukan pemulihan wilayah pasca bencana juga harus mulai melakukan antisipasi atau mitigasi atas kemungkinan adanya kebakaran hutan, mengingat sudah mulai ada penambahan titik hotspot di wilayah Indonesia,” tandasnya.
