TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pemerintah berencana menggulirkan anggaran Rp 4,8 triliun, untuk pengembangan peternakan sapi sebagai dukungan atas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perhatian terhadap peternakan sapi ini agar pasikan daging dan susu dapat berkelanjutan.
Strategi yang dibangun adalah pengembangan peternakan besar yang tersentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.
Sebelumnya, pemerintah menggulirkan anggaran Rp20 triliun untuk peternakan unggas.
Saat ini beberapa produk peternakan yang harganya mudah dijangkau dan menjadi menu andalan program MBG adalah daging ayam dan telur.
Namun memungkinkan pula jika daging sapi bisa menjadi variasi menu program MBG selama sepekan sekali.
Industri peternakan menjadi perhatian pemerintah, selain sebagai penyokong program MBG, sector ini juga menopang ketahanan dan swasembada pangan sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia (BKT PII) menggelar sarasehan dengan tujuan mengidentifikasi peluang dari rencana integrasi peternakan sapi berbasis anggaran Rp4,8 triliun tersebut.
Sarasehan ini bertema “4,8 T Alokasi Anggaran Pemerintah di Sektor Peternakan Sapi, Mewujudkan Pasokan Daging dan Susu untuk Program MBG yang Berkelanjutan”, digelar di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/01/2026).
Dalam keterangan rsmi yang diterima Tribunjabar.id, Ketua BKT Peternakan PII, Prof Ir Budi Guntoro, menjelaskan, sarasehan itu digelar untuk mengurai tantangan struktural yang perlu diantisipasi pemerintah dan industri. Serta merumuskan rekomendasi yang membangun untuk kebijakan, investasi, dan penguatan kelembagaan peternak.
“Kemudian, yang cukup penting mendorong kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, dan peternak,” ujarnya.
Kemudian pihaknya akan terus bersinergi dengan asosiasi peternakan - peternakan untuk mengawal setiap anggaran dari pemerintah agar dapat memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan peternak.
“Selain itu memastikan generasi muda kedepan mudah mendapatkan akses dalam mengonsumsi protein hewani. Karena, mereka merupakan generasi bangsa yang akan membangun Indonesia berikutnya,” ujarnya.
Sementara Prof Rahmat Hidayat, Dekan Fakultas Peternakan, Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat mengemukakan dalam sambutannya, saat ini industri peternakan diibaratkan dua kaki.
Kaki pertama yang kokoh di antaranya ketimpangan populasi antara jumlah ternak dan masyarakat Indonesia, produksi belum optimal, umur peternak umumnya sudah senior, tingkat pendidikan peternak masih rendah dan partisipasi kelembagaan masih rendah.
Sedangkan, satu kaki lagi, yaitu kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memacu permintaan produk peternakan.
“Maka dengan kondisi ini tantangan sekaligus kesempatan untuk stakeholder peternakan,” jelasnya.
Pembahasan penting dalam sarasehan ini adalah arah penggunaan anggaran tersebut, potensi dampaknya terhadap rantai pasok, kesejahteraan peternak rakyat, inovasi industri, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta mitigasi berbagai risiko teknis dan pasar. Kali ini
Sarasehan ini menghadirkan pemangku kepentingan kunci dari pemerintah pusat, pemerintah daerah luar Jawa, Industri swasta, organisasi peternak, dan pelaku inovasi digital, untuk memperoleh pandangan komprehensif dan rekomendasi strategis.
Sementara untuk narasumber, dari Kementerian Pertanian, BUMN, asosiasi Industri susu, Asosiasi Koperasi Persusuan, serta KADIN Indonesia dari sektor pengusaha. (*)
