Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti
POS-KUPANG.COM, BA'A - Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 82.817.759.
Dana tersebut telah dikembalikan ke rekening desa dan akan dibahas dalam musyawarah penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2026.
Sekretaris Desa Sanggaoen, Yeri Sooai mengatakan seluruh SILPA akan dibahas secara terbuka bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat.
Ia secara lugas mengatakan, pengelolaan SILPA dilakukan secara transparan dan partisipatif.
"Semua SILPA akan dibahas bersama BPD dan tokoh masyarakat," singkat Yeri, Kamis (15/1/2026).
Baca juga: Kapolsek Lobalain dan Personel Bantu Renovasi Rumah Warga di Desa Sanggaoen
Dari total SILPA tersebut, sebesar Rp 42.478.459 direncanakan dialokasikan khusus untuk pengembangan sumur bor pertanian.
Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan rumah pelindung dan bak air sumur bor yang sebelumnya belum sempat dikerjakan.
Menurut Yeri, keterlambatan pembangunan disebabkan faktor cuaca dan kondisi musim tanam yang sudah berjalan sehingga pekerjaan fisik tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.
Ketua BPD Desa Sanggaoen, Frans Lonak menilai kinerja pemerintah desa sudah berjalan dengan baik.
Ia menegaskan, keberadaan SILPA tidak bisa serta-merta dianggap sebagai pelanggaran hukum.
"SILPA bukan kesalahan. Ada kondisi khusus, termasuk faktor alam seperti hujan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan," pungkasnya.
Penilaian serupa disampaikan Pendamping Desa Kecamatan Lobalain, Ferdi Hailitik.
Ia menyebut laporan realisasi APBDes Desa Sanggaoen tersusun dengan baik dan dapat menjadi contoh bagi desa lain.
"Laporan realisasi APBDes Sanggaoen sangat baik, termasuk pengelolaan SILPA yang akan digunakan untuk kegiatan yang belum terlaksana," cetus Ferdi.
Ia menambahkan, tata kelola keuangan Desa Sanggaoen berjalan tertib dan akuntabel.
Ferdi berharap praktik transparansi tersebut dapat diterapkan di desa-desa lain di Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya menjaga kepercayaan publik. (rio)
