Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung Chandrawansyah, menyoroti penundaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung.

Chandrawansyah menilai, penundaan Musda yang seharusnya menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkat daerah justru menunjukkan adanya pengkondisian dari pimpinan di atasnya.

Yang dinilai merugikan konsolidasi internal partai dan mencerminkan lemahnya praktik demokrasi dalam tubuh partai politik saat ini.

"Dalam praktiknya, pemilihan ketua di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, saat ini cenderung tidak demokratis. Pengkondisian calon ketua biasanya sudah dilakukan oleh pimpinan di atas," kata Chandrawansyah, Jumat (16/1/2026).

Menurutnya, meskipun kerap muncul dinamika dari kader yang merasa mampu dan ingin maju sebagai ketua, proses tersebut sering kali berakhir dengan pola penunjukan langsung.

Ia menegaskan, penundaan Musda Golkar justru berdampak negatif bagi partai itu sendiri.

"Penundaan ini sangat merugikan. Partai akan mengalami stagnasi karena belum ada komando yang jelas. Di jajaran bawah, DPD II akan saling menunggu siapa calon yang akan didorong oleh DPD I atau pimpinan di atas," ujarnya.

Chandrawansyah juga menyoroti minimnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penentuan pengurus partai politik.

"Sejauh ini hampir tidak ada partai yang benar-benar transparan kepada konstituennya, yakni masyarakat, terkait proses pemilihan maupun kelayakan figur yang ditunjuk menjadi pengurus," jelasnya.

Ia menambahkan, Musda sejatinya menjadi momentum penting untuk menghadirkan nuansa baru dan membangkitkan semangat kader melalui regenerasi kepemimpinan.

"Ini sangat ditunggu oleh kader. Regenerasi kepemimpinan akan menciptakan ghiroh dan semangat baru di internal partai," katanya.

Lebih lanjut, Chandrawansyah menekankan bahwa masyarakat berharap partai politik dapat memberi contoh praktik politik yang baik dan demokratis.

"Jika partai mampu menyelenggarakan pemilihan yang demokratis, itu bisa menjadi rujukan bagi rakyat dan membangun citra positif serta kepercayaan publik terhadap partai politik," ujarnya.

Pihaknya menyarankan agar pimpinan pusat maupun provinsi memberikan kewenangan penuh kepada daerah dalam menentukan ketua mereka sendiri.

"Berikan kewenangan kepada daerah untuk memilih pemimpinnya. Pimpinan di atas cukup mengawasi dan menjaga agar dinamika internal tidak berujung perpecahan pasca-pemilihan," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/ Dominius Desmantri Barus)