TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengajak para penambang di kaki Gunung Ciremai untuk beralih pekerjaan menjadi penanam pohon.
Ajakan Gubernur Jawa Barat tersebut bukan tanpa upah. Nantinya penambang atau warga yang menjadi penanam pohon itu akan digaji Rp 1,5 juta per bulan.
Diketahui solusi ini diberikan Dedi Mulyadi setelah banyaknya laporan kerusakan alam di Jawa Barat akibat kegiatan penambangan hingga penggundulan hutan.
Termasuk satu di antaranya, kasus penambangan liar di kawasan kaki Gunung Ciremai yang kini juga menyita perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Baca juga: Kebijakan Baru Dedi Mulyadi: RSUD Layani Korban Aniaya Terkendala Biaya Bisa Jadi Tanggungan Pemprov
Dedi Mulyadi terjun langsung untuk inspeksi mendadak (menyidak) para penambang yang berada di Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan tersebut, pada Kamis (15/1/2026).
Kehadiran Gubernur Jabar yang akrab disapa KDM itu sempat mengejutkan para penambang.
Pasalnya, Dedi Mulyadi hanya dikawal Sekretaris Daerah (Sekda) Kuningan, U Kusmana dan bersama tim medianya.
Momen ini terungkap lewat tayangan video yang diunggah Dedi Mulyadi lewat Youtube dan Instagramnya, dikutip (17/1/2026).
Saat tiba di lokasi, Dedi langsung meminta para penambang batu dan pasir itu untuk berhenti.
Dedi Mulyadi tampak prihatin melihat kondisi gunung gundul akibat penambangan itu, terdengar beberapa kali Dedi menyebut Tuhan.
“Aduh gusti,” ucap Dedi Mulyadi prihatin.
Kemudian, Dedi mengajak para penambang itu untuk mengobrol dengan dirinya sejenak.
Dedi mendapati sebanyak lebih dari 30 orang yang menjadi penambang di kawasan kaki Gunung Ciremai tersebut.
Dalam sehari, para penambang itu mendapatkan upah Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu.
Namun, penambang itu mengaku kondisi saat ini sepi karena sudah jarangnya mobil yang ingin mengangkut.
“Sepi kalau sekarang, cuma ada pasir aja,” ujar seorang penambang.
Mendengar pengakuan penambang tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan sepinya minta itu karena para pembeli hasil tambang itu kini takut kepada kebijakannya.
“Ya karena takut, Gubernur mulai ngamuk,” ujar Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan peringatan untuk tak merusak dan mengeruk Gunung Ciremai tersebut.
Gubernur Jabar menegaskan bahwa dirinya tidak akan tebang pilih bagi siapa pun yang merusak alam.
“Mau yang besar, mau yang kecil, saya garuk semua, mau rakyat kecil, mau orang besar, kalau melanggar, ditindak, karena ini kewajiban Gubernur,” tegasnya.
Baca juga: Respons Dedi Mulyadi Soal Anggota LSM Kena OTT Peras Kades di Subang, Soroti Transparansi Dana Desa
Kemudian Dedi menjelaskan akan pentingnya menjaga alam dan tak merusak alam dengan berkaca dari sejumlah bencana yang telah terjadi.
Dedi juga menegaskan bahwa penambang itu harus berhenti jika tidak ingin dipidana.
“Mulai besok harus berhenti, kalau tidak dipidana, pidananya pidana lingkungan ya,” tegasnya
Setelah diedukasi, Dedi Mulyadi memberikan solusi kepada para penambang batu dan pasir di kaki Gunung Ciremai, Kuningan, tersebut.
Dedi meminta para penambang itu untuk berhenti dari pekerjaannya dan beralih pekerjaan.
Sebagai gantinya, para penambang itu diminta untuk bekerja sebagai penjaga hutan yang nantinya akan digaji Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Saya ngasuh solusi, sok Abah mau gak alih kerja, jadi penanam pohon di kaki Gunung Ciremai,” ujar Dedi.
Solusi tersebut dilakukan Dedi Mulyadi sebagai langkah kongkret menggagas skema baru untuk memulihkan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) dengan melibatkan warga lokal sebagai tenaga kontrak lingkungan.
Adapun skema tersebut, para warga diberikan pekerjaan menggarap dan menjaga 2 hektare lahan kosong.
Kemudian, warga akan mendapat gaji Rp 1,5 juta per bulan sebagai dedikasi merawat pohon dan menjaga hutan tersebut.
Setelah mendengar penjelasan Gubernur Jawa Barat itu akhirnya para penambang itu menyetujui untuk alih pekerjaan itu.
Beberapa waktu setelah peristiwa bencana banjir bandang dan longsor di Aceh dan Sumatra, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggaungkan kebijakan barunya soal pembangunan di Jawa Barat yang berbasis ekologi.
Jawa Barat sebagai wilayah yang juga rawan bencana, Dedi Mulyadi menegaskan akan melakukan berbagai pencegahan.
Ia bahkan menjelaskan bahwa sejak dirinya menjabat 10 bulan lalu, dirinya fokus melakukan pencegahan dengan memperbaiki tata kelola lingkungan di Jawa Barat.
Seperti mengembalikan fungsi sungai, bendungan serta lahan di rawan bencana banjir, seperti Bekasi, Bogor, Bandung dan lain sebagainya.
Baca juga: Dedi Mulyadi Berduka Respons Kasus Lansia Tewas Dianiaya Pemuda di Bandung, Beri Bantuan Rp 50 Juta
Dedi menilai bahwa selama 10 bulan memperbaiki mengembalikan fungsi sungai dan tata kelola lingkungan itu cukup berhasil.
“Kita bisa melihat dalam 10 bulan terakhir ini waktu saya menjabat saya melakukan penanganan di Bogor, di hulu, melakukan penanganan di Bekasi. Sampai saat ini arealnya relatif sangat baik.”
“Nantinya kita juga akan bergerak ke Selatan, karena banyak lereng-lereng gunung itu berubah menjadi areal pemukiman dan perkebunan sayur, dengan risiko banjir dan longsor yang sangat tinggi,” paparnya.
Dari temuannya itu, Dedi ingin memitigasi atau melakukan pencegahan sejak dini.
“Kami ingin memitigasi, mencegah bencana di Jawa Barat dengan cara menghijaukan gunung, lereng, mengembalikan fungsi pesawahan, sungai. Karena biaya pencegahan lebih murah dibanding dengan recovery (pemulihan) bencana,” tandasnya.
Lantas, untuk menindaklanjuti gerakannya itu, Dedi Mulyadi berencana akan membuat pembangunan di Jawa Barat berbasis ekologi.
Untuk diketahui, ekologi adalah ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, termasuk hubungan antar makhluk hidup itu sendiri dan dengan unsur lingkungan fisik (air, tanah, udara, cahaya, dan iklim).
Dengan memperhatikan ekologi adalah setiap pembangunan turut memperhatikan keseimbangan kehidupan.
Manusia bukan pusat alam, tapi bagian dari sistem besar yang saling bergantung dengan tumbuhan, hewan dan sekitarnya.
Demikian, Gubernur Jawa Barat itu mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan dinas terkait untuk melancarkan kebijakan tersebut.
Dedi menjelaskan Pemprov Jabar berkomitmen mengembalikan fungsi hutan, perkebunan, sungai.
“Kami ingin mengembalikan fungsi hutan, perkebunan ke fungsinya, mengembalikan fungsi sungai yang dikelola BWWS maupun PJT, agar kembali ke fungsinya,” tegasnya.
Dedi mengatakan selama ini lahan seperti pinggiran sungai di Jawa Barat dasarnya milik negara seringkali ditemukan dialihfungsi menjadi pemukiman warga maupun di kuasai orang lain.
Oleh karena itu, untuk melancarkan kebijakan itu akan dilakukan penertiban sebagaimana yang sudah dilakukannya dalam 10 bulan dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
Selain itu, Dedi Mulyadi melakukan langkah dengan penataan aset lahan BUMN, serta lahan yang tersertifikasi.
“Kita ingin mendorong segera dilakukan sertifikasi dan kelengkapan administrasi, seperti izin lokasi dan Hak Guna Usaha (HGU) yang bertahun-tahun habis masa berlakunya, kita dorong untuk berproses,” ujarnya.
