SERAMBINEWS.COM - Menjelang hitungan mundur menuju FIFA World Cup 2026, kebijakan imigrasi dan visa Presiden Donald Trump kini menjadi sorotan global. Bukan hanya karena implikasi politiknya, tetapi karena mulai memengaruhi persepsi dunia terhadap peran AS sebagai tuan rumah turnamen olahraga terbesar di dunia.

Kebijakan terbaru pemerintahan Trump yang menangguhkan pemrosesan visa imigran untuk warga dari 75 negara telah memicu reaksi internasional luas. 

Menurut laporan resmi, penangguhan ini akan berlaku mulai 21 Januari 2026 dan ditujukan untuk warga dari negara-negara yang dianggap berpotensi “mengandalkan bantuan publik” jika masuk ke AS. 

Kebijakan ini berdampak pada negara-negara di berbagai benua, termasuk sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 seperti Brasil, Iran, dan Kolombia.

Baca juga: Harga Tiket Piala Dunia 2026 Semahal Ini, Suporter Anggap Pemerasan, Minta FIFA Hentikan Penjualan

Namun yang penting dicatat: kebijakan ini hanya menghentikan visa imigran, dan tidak berlaku langsung bagi visa non-imigran seperti visa wisata atau kerja sementara yang umumnya dibutuhkan penggemar sepak bola dan pendukung tim untuk datang ke AS.

Kekhawatiran Hingga Boikot

Meski tidak langsung secara teknis melarang fans datang, ketidakpastian hukum dan persepsi politik telah memicu reaksi keras di berbagai negara.

Politisi di Eropa bahkan mengusulkan boikot diplomatik terhadap Piala Dunia sebagai protes terhadap sikap AS dalam isu geopolitik lainnya termasuk klaim AS atas Greenland yang memicu ketegangan dengan Denmark dan sekutunya.

Beberapa kelompok sipil dan politisi di Inggris dan negara lain telah menyerukan agar FIFA mempertimbangkan kembali lokasi pertandingan di AS, dengan alasan bahwa kebijakan imigrasi baru dapat menghambat mobilitas suporter dan mencederai prinsip inklusivitas olahraga internasional.

Menanggapi kritik dan kekhawatiran tentang kehadiran suporter internasional, FIFA mengklarifikasi bahwa kebijakan penangguhan visa imigran tidak memblokir kedatangan pemain, staf, atau penonton yang datang untuk non-immigrant visa guna menghadiri Piala Dunia. 

Penggemar tetap berpeluang mendapatkan visa turis atau pengunjung sesuai aturan yang berlaku dan badan sepak bola dunia pun mengupayakan sistem prioritas untuk membantu pemrosesan ini.

Sementara itu, pemerintah AS juga menegaskan bahwa kebijakan visa merupakan bagian dari agenda imigrasi yang lebih luas dan tidak dibuat khusus untuk menargetkan peserta Piala Dunia atau acara olahraga besar lainnya.

Dengan memadukan dinamika politik domestik AS dan dampaknya terhadap acara global, Piala Dunia 2026 kini menjadi simbol kompleksitas hubungan internasional di era baru:

Bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi medan perdebatan tentang kebijakan imigrasi, hak perjalanan internasional, dan hubungan antarnegara.

AS sebagai tuan rumah menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan agenda politik dalam negeri dengan komitmen terhadap komunitas internasional yang sangat luas.

Dunia kini menyaksikan bagaimana politik dan olahraga saling silang, memunculkan tantangan baru bagi FIFA, negara peserta, dan jutaan penonton yang berharap turnamen tersebut menjadi perayaan global yang inklusif.(*)