BANGKAPOS.COM--Indonesia diperkirakan akan menghadapi tantangan serius di bidang ketenagakerjaan dalam dua tahun ke depan.
Kurangnya kesempatan ekonomi, terutama bagi kelompok usia muda, dinilai menjadi risiko terbesar bagi perekonomian nasional pada periode 2026–2028.
Peringatan tersebut tercantum dalam laporan terbaru World Economic Forum (WEF) yang memetakan berbagai risiko ekonomi dan sosial yang berpotensi membayangi Indonesia.
Dalam laporan tersebut, WEF menempatkan ketiadaan peluang ekonomi atau pengangguran sebagai risiko utama yang dapat menekan stabilitas ekonomi Indonesia dalam jangka pendek hingga menengah.
Selain itu, Indonesia juga diproyeksikan menghadapi persoalan lain yang saling berkaitan, mulai dari lemahnya kualitas pelayanan publik dan perlindungan sosial, dampak negatif perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), potensi perlambatan ekonomi global, hingga tekanan inflasi.
“Penciptaan lapangan kerja yang lemah dan tidak merata serta rasa stagnasi mobilitas sosial dan meningkatnya ketidaksetaraan merupakan inti dari erosi kontrak sosial,” mengutip laporan tersebut, Senin (19/1/2026).
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menilai penempatan isu pengangguran sebagai risiko terbesar merupakan hal yang wajar.
Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan di Indonesia bukan berdiri sendiri, melainkan menjadi simpul dari berbagai persoalan struktural lain.
“Pengangguran ditempatkan di urutan teratas karena menjadi simpul dari persoalan lain, terutama kualitas layanan publik yang belum optimal dan pada akhirnya menekan produktivitas,” ujar Rizal kepada Kontan, Minggu (18/1/2026).
Ia menjelaskan, produktivitas tenaga kerja Indonesia yang relatif rendah membatasi penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Kondisi tersebut membuat perekonomian nasional menjadi lebih rapuh ketika menghadapi tekanan eksternal, seperti inflasi global, perlambatan ekonomi dunia, maupun disrupsi teknologi.
Rizal menekankan bahwa persoalan utama pengangguran di Indonesia tidak semata-mata tercermin dari tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Secara statistik, TPT Indonesia pada 2025 memang relatif rendah, yakni sekitar 4,8 persen.
Namun, angka tersebut dinilai tidak sepenuhnya menggambarkan kualitas pasar tenaga kerja.
“Masalah utamanya bukan hanya angka pengangguran terbuka, tetapi kualitas dan daya serap lapangan kerja,” katanya.
Ia menyoroti masih besarnya proporsi tenaga kerja yang terserap di sektor informal atau sektor dengan produktivitas rendah.
Di sisi lain, adopsi teknologi, termasuk kecerdasan buatan, berpotensi mempercepat pergeseran jenis pekerjaan tanpa diimbangi kesiapan keterampilan tenaga kerja. Akibatnya, risiko pengangguran struktural semakin besar.
Kondisi tersebut, lanjut Rizal, berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Tanpa peningkatan kualitas pekerjaan dan produktivitas, pertumbuhan ekonomi berpotensi stagnan dan tidak inklusif.
Di sisi lain, Rizal mengakui bahwa tingkat inflasi Indonesia yang relatif terkendali di kisaran 3 % memberikan ruang stabilitas makroekonomi.
Namun, inflasi tetap berpotensi menggerus daya beli masyarakat ketika pertumbuhan pendapatan tertahan.
“Dunia usaha juga masih cenderung berhati-hati untuk berekspansi dan menyerap tenaga kerja baru,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai solusi yang dibutuhkan bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi secara angka, melainkan pergeseran fokus kebijakan menuju penguatan kualitas pertumbuhan.
“Penciptaan lapangan kerja harus diarahkan pada sektor-sektor yang benar-benar padat karya dan berorientasi produktivitas, disertai perbaikan pendidikan, vokasi, serta transformasi teknologi yang memperkuat, bukan menggantikan, peran tenaga kerja,” tegas Rizal.
Peringatan WEF tersebut sejalan dengan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia kembali meningkat dalam enam bulan terakhir.
Kondisi ini mencerminkan tekanan yang masih kuat di pasar tenaga kerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pelemahan di sejumlah sektor industri.
BPS mencatat, jumlah pengangguran pada Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang.
Angka ini memang turun tipis dibandingkan Agustus 2024 yang berjumlah 7,47 juta orang, namun meningkat dibandingkan Februari 2025 yang berada di level 7,28 juta orang.
Tren serupa terlihat pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Secara tahunan, TPT turun dari 4,91 % pada Agustus 2024 menjadi 4,85 % di Agustus 2025.
Namun, secara semesteran, TPT justru naik dari 4,76 % pada Februari 2025.
Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, mengungkapkan bahwa sekitar 58.000 orang atau 0,77?ri total pengangguran kehilangan pekerjaan akibat PHK.
“Industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar PHK dengan sekitar 22.800 orang, disusul sektor perdagangan sebanyak 9.700 orang, dan pertambangan sekitar 7.700 orang,” ujar Edy.
Edy juga menyoroti struktur ketenagakerjaan Indonesia yang masih didominasi oleh pekerja informal.
Per Agustus 2025, sebanyak 57,80 % penduduk bekerja berada di sektor informal, sementara pekerja formal baru mencapai 42,20 % .
Meski demikian, terdapat perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Agustus 2024, proporsi pekerja formal tercatat sebesar 40,89 % .
“Proporsi pekerja formal per Agustus 2025 naik menjadi sekitar 42,2?ri total penduduk yang bekerja,” jelas Edy.
Peningkatan ini terutama dipicu oleh bertambahnya jumlah buruh, karyawan, atau pegawai yang naik hingga 2,72 juta orang.
Namun, BPS mengingatkan bahwa tekanan terhadap pasar kerja tetap tinggi, terutama di sektor-sektor yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai terdapat tiga faktor utama yang mendorong peningkatan pengangguran sepanjang tahun ini.
“Pertama, tekanan di industri manufaktur membuat lapangan kerja formal makin terbatas,” kata Bhima.
Ia menjelaskan, melemahnya permintaan ekspor untuk produk pakaian jadi dan alas kaki, serta rendahnya pertumbuhan konsumsi domestik, membuat ekspansi sektor manufaktur melambat.
Padahal, sektor ini selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
Faktor kedua berasal dari sektor komoditas. Penurunan harga di pasar global serta lambatnya permintaan dari negara mitra utama seperti China dan India berdampak pada industri batubara dan nikel, yang sebelumnya menjadi motor pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja.
Sementara itu, sektor digital dan teknologi juga tidak luput dari tekanan.
Banyak perusahaan rintisan (start-up) melakukan efisiensi, bahkan menutup usaha, akibat keterbatasan pendanaan.
Kondisi ini berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja di sektor informasi dan telekomunikasi.
Bhima mengingatkan bahwa Indonesia sedang berada dalam fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif meningkat pesat.
Namun, tanpa kebijakan yang tepat, bonus tersebut justru berpotensi berubah menjadi beban sosial.
“Jika tidak dikelola dengan baik, lonjakan angkatan kerja muda bisa memperburuk angka pengangguran,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya kebijakan konkret untuk memperluas kesempatan kerja formal, salah satunya melalui penguatan program magang berbayar yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha.
“Magang berbayar bisa menjadi jembatan penting agar generasi muda memperoleh pengalaman kerja sekaligus membuka peluang masuk ke sektor formal,” kata Bhima.
Dengan berbagai risiko yang teridentifikasi oleh WEF, data BPS, serta analisis para ekonom, dua tahun ke depan dipandang menjadi periode krusial bagi Indonesia.
Tantangan pengangguran dan keterbatasan kesempatan ekonomi tidak hanya berpotensi menekan pertumbuhan, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan kepercayaan publik.
Para pengamat menilai, tanpa reformasi kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja produktif, dan penguatan sektor-sektor strategis, Indonesia berisiko kehilangan momentum pertumbuhan di tengah dinamika global yang semakin tidak pasti.
Sumber : Kontan.co.id/Kompas.com/Bangkapos.com
