TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Madiun - Sosok Wali Kota Madiun Maidi yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026). Ia rupanya pernah menerima penghargaan.
Penangkapan Maidi ini dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Setidaknya 15 orang diamankan dalam kasus tersebut.
"Benar, tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur," kata Budi, dalam keterangannya, Senin, dikutip dari Tribunjatim, Selasa (20/1/2026).
"Selanjutnya 9 orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun," tambah dia.
Dalam operasi ini, tim KPK menyita barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
"Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," ujar dia.
Sosok Maidi lantas menjadi sorotan. Maidi awalnya seorang guru geografi di SMAN 1 Kota Madiun pada 1989 hingga awal 2000-an. Kemudian, ia menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Madiun dan terus menanjak dalam kariernya.
Pada tahun yang sama, Maidi ditunjuk sebagai Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan, dan setahun kemudian menjadi Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
Maidi melanjutkan kariernya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada 2005. Setahun setelahnya kembali ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
Berkat prestasinya yang gemilang, pada 2009 ia dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Madiun. Setelah sembilan tahun menjabat, Maidi mencoba peruntungan dalam politik dengan maju pada pilkada 2018, di mana ia berhasil menang bersama Inda Raya.
Ia kemudian maju Pilkada dengan Bagus F Panuntun, berhasil meraih kemenangan dalam pilkada serentak pada November 2024. Mereka mengalahkan dua pasangan calon lainnya, Bonie Laksmana-Bagus Rizki dan Inda Raya-Aldi.
Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Madiun, pasangan Maidi-Panuntun memperoleh suara terbanyak, yaitu 65.583 atau 56 persen.
Siapa sangka Maidi pernah menerima penghargaan dari KPK. Maidi di periode pertama, berhasil membawa Kota Madiun meraih penghargaan kota dengan penilaian integritas terbaik yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2022 silam.
Penghargaan itu adalah hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 terbaik nasional untuk kategori pemerintah kota. SPI sendiri adalah sebuah survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya dalam pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD).
Survei tersebut juga merupakan inisiatif KPK untuk mengukur integritas lembaga publik maupun pemerintahan. Untuk SPI 2022, Kota Madiun mendapat nilai SPI 83.00 sehingga berhak mendapatkan piagam penghargaan.
Adapun piagam penghargaan SPI 2022 untuk Pemkot Madiun diserahkan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepada Wali Kota Madiun Maidi, di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (14/12/2022), dikutip dari Kompas.com.
Setelah menerima penghargaan Maidi mengungkapkan rasa syukurnya, karena kerja keras Pemkot Madiun dan jajaran terkait dalam memberantas korupsi berhasil.
“Alhamdulillah, kerja keras Pemkot Madiun beserta seluruh stakeholder dan masyarakat dalam memberantas korupsi membuahkan hasil yang baik,” ungkap Maidi dalam keterangan persnya.
Ia pun menyebut, diperlukan upaya untuk membenahi dari dalam (internal) atau dari sisi pemerintah untuk mewujudkan Kota Madiun yang bersih dan berwibawa.
“Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pemerintah harus baik dulu. Pemerintah harus membenahi dari dalam, yakni harus anti korupsi. Makanya hal ini yang selalu ditekankan untuk didahulukan,” ujar Maidi.
