TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Bulungan menyatakan sikap tegas wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih DPRD.

Menanggapi hal ini, Ketua DPC Partai Hanura Bulungan Tasa Gung menyatakan sikap tegas akan patuh sepenuhnya terhadap keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sesuai dengan sistem garis komando yang berlaku di internal partai.

"Apa yang menjadi wacana selama ini, harapan kami apa yang sudah diputuskan atau disetujui dari DPP kami ikuti," ujar Tasa Gung saat dikonfirmasi.

Tasa Gung mengibaratkan posisi pengurus daerah layaknya penumpang yang mengikuti arah nakhoda. Selain mengikuti arahan pusat, ia juga menekankan pentingnya instruksi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi.

Baca juga: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Partai Demokrat Kaltara Tegaskan Ikut Keputusan Prabowo Subianto

"Saya juga harus mendengar instruksi dari DPD, apalagi beliau Pak Ingkong (Ketua DPD Hanura Kaltara) sebagai Wakil Gubernur," sebut Tasa Gung.

Tasa Gung menyebutkan ada plus minus jika diselenggarakannya kembali Pilkada melalui DPRD  dan Langsung. Pihaknya menyadari bahwa segala kebijakan akan memiliki sisi positif dan negatif.

Menurutnya, jika pemilihan dilakukan melalui mekanisme  tidak langsung atau DPRD, salah satu keuntungan utamanya adalah efisiensi.

"Plus minusnya, ya tentu salah satunya bisa menghemat anggaran pemerintah," jelasnya.

Namun di sisi lain, ia tidak menampik adanya konsekuensi demokrasi yang harus dibayar jika pemilihan tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Baca juga: Respons Terbaru Ketua Nasdem Kaltara soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

"Kedua, ya sedikit banyaknya mengurangi hak demokrasi masyarakat. Itu minusnya," ungkapnya.

Meski memiliki pandangan pribadi terkait efisiensi anggaran dan hak demokrasi, ia kembali menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan tertinggi Partai Hanura.

"Semuanya itu kami serahkan ke pimpinan tertinggi kami yang ada di Partai Hanura," pungkasnya.

(*)

Penulis : Desi Kartika