TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah peristiwa mewarnai dunia internasional dalam 24 jam terakhir.
Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace bentukan Amerika Serikat, dengan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dan berjabat tangan dengan Presiden AS Donald Trump saat peresmian
Sementara itu, Kapal induk USS Abraham Lincoln meninggalkan Pasifik Barat dan diyakini menuju Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran.
Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk Amerika Serikat. Presiden RI Prabowo Subianto hadir langsung dalam forum tersebut dan berdiri sejajar dengan sejumlah pemimpin dunia saat peresmian keanggotaan diumumkan.
Momen itu ditandai dengan interaksi langsung antara Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keduanya berjabat tangan di atas panggung utama dengan latar biru bertuliskan “Board of Peace”.
Namun dalam pidato tersebut, Trump tidak secara spesifik menyinggung isu Palestina maupun konflik di Timur Tengah. Padahal, isu Palestina kerap menjadi perhatian dalam berbagai forum internasional termasuk Indonesia.
Bahkan sebelum pidato Trump, sejumlah pemimpin dunia sudah memaparkan pembangunan kembali Gaza, Palestina, usai dibombardir oleh Israel. Termasuk, jaminan keamanan maupun langkah bantuan krisis kemanusiaan yang masih dialami di Gaza.
Dalam pidatonya, Trump hanya menegaskan bahwa Dewan Perdamaian merupakan proyek besar yang menurutnya sangat bisa dilakukan dan akan menjadi forum yang berdampak nyata.
“Ketika kami benar-benar terlibat dalam proyek ini, dan ini adalah proyek yang besar, tapi sangat bisa dilakukan,” kata Trump.
Ia menyebut Amerika Serikat berada di belakang inisiatif tersebut. Namun, Trump tidak menyinggung proyek besar yang akan dilakukan dalam dewan perdamaian yang dibuat AS tersebut.
“Sejauh menyangkut Amerika Serikat, kami mendukungnya (berada di belakangnya). Dan Amerika Serikat tidak pernah sekuat ini, tidak pernah lebih besar, lebih baik,” ujarnya.
Trump juga mengatakan banyak pihak yang ingin bergabung dalam Dewan Perdamaian karena forum itu dinilai penting.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di kantor Perdana Menteri Inggris, 10 Downing Street, London, pada Selasa (20/1/2026) sore waktu setempat, ikut “disambut” oleh Kepala Pemburu Tikus Kantor Kabinet, Larry the Cat atau Larry si Kucing.
Momen tersebut, terjadi saat Prabowo tiba di 10 Downing Street untuk memenuhi undangan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.
Dalam video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, terlihat Prabowo mengenakan setelan abu-abu gelap dan peci hitam khasnya.
Ia disambut langsung oleh PM Keir Starmer di karpet merah di gerbang depan menuju kantor perdana menteri.
Keduanya tampak berjabat tangan erat, berbincang sejenak, lalu berpose di depan kamera awak media.
Larry, yang telah menghuni kantor tersebut sejak 2011, seolah tak ingin melewatkan momen penyambutan Presiden Prabowo sebagai tamu negara.
Larry terlihat berjalan santai di pinggir jalan, hanya beberapa meter dari kedua pemimpin tersebut.
Kucing berbulu abu-putih itu pun sukses menarik perhatian sang Presiden, yang juga memiliki kucing bernama Bobby.
Presiden tampak memperhatikan gerak-gerik kucing itu yang mondar-mandir di area sekitar, sambil menunjuk ke arah Larry.
PM Starmer menyadari hal tersebut dan sempat berbincang singkat sambil menunjuk kucing legendaris itu, sebelum akhirnya mengundang Presiden Prabowo masuk ke kantornya.
Ini bukan pertama kalinya Larry the Cat mencuri perhatian dalam momen diplomatik para figur publik dunia.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Kapal induk USS Abraham Lincoln milik Amerika Serikat terlihat meninggalkan kawasan Pasifik Barat dan diyakini akan ditempatkan ke Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran, Newsweek melaporkan.
Saat ini, Iran dilanda gelombang protes sejak akhir Desember 2025, dipicu oleh kemarahan warga atas jatuhnya nilai mata uang dan kesulitan ekonomi.
Aksi protes berkembang menjadi kerusuhan yang dipandang sebagai tantangan terbesar bagi kepemimpinan Iran dalam beberapa tahun terakhir.
Unjuk rasa tersebut sempat mereda pada 8 Januari 2026 setelah dilakukan penindakan tegas oleh pasukan keamanan.
Para pejabat Iran menyatakan demonstrasi awalnya berlangsung damai sebelum berubah menjadi kerusuhan, dan menyalahkan campur tangan asing, termasuk Amerika Serikat dan Israel.
Presiden AS Donald Trump berulang kali mengancam akan mengambil tindakan militer terhadap pemerintah Iran jika para demonstran terus dibunuh.
Ia juga telah menyerukan perubahan rezim.
Kini, kapal induk USS Abraham Lincoln kembali bergerak ke arah Timur Tengah.
Kapal yang berbasis di Pantai Barat ini sebelumnya dikerahkan pada November lalu untuk misi rutin di wilayah Pasifik.
Gambar yang dibagikan pengamat kapal di Singapura menunjukkan USS Abraham Lincoln berlayar melewati negara Asia Tenggara itu pada Minggu malam (18/1/2026).
Kapal meninggalkan Laut China Selatan dan memasuki Selat Malaka, jalur strategis yang menghubungkan Samudra Hindia di barat dengan Samudra Pasifik di timur.
Data dari layanan pelacakan kapal daring MarineTraffic menunjukkan kapal induk AS tersebut melintasi Selat Malaka dengan arah barat laut dan mencapai perairan dekat Samudra Hindia bagian timur, di utara Pulau Sumatra, Indonesia, pada Selasa (20/1/2026).
BACA SELENGKAPNYA >>>
Wacana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menjadikan Greenland sebagai bagian dari wilayah AS memicu kegelisahan serius bagi Pakta Pertahanan Atlantik (NATO).
Isu yang awalnya dianggap retorika politik kini berkembang menjadi kekhawatiran geopolitik global, menyusul pernyataan tegas Denmark yang menilai langkah tersebut berpotensi memicu konflik berskala besar.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan bahwa setiap serangan terhadap negara anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi.
Pernyataan ini mengacu pada prinsip dasar NATO yang tertuang dalam perjanjian pendiriannya, dimana agresi terhadap satu negara anggota mewajibkan respons kolektif dari seluruh anggota.
Greenland meski memiliki status semiotonom tetap merupakan wilayah kedaulatan Denmark dan secara otomatis berada di bawah payung NATO.
Pulau di Samudra Arktik ini memiliki nilai strategis tinggi karena letaknya yang krusial, kekayaan mineralnya, serta keberadaan Pangkalan Luar Angkasa Pituffik milik AS yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini rudal balistik.
Pemerintahan Trump meyakini dengan menempatkan Greenland di bawah kendali Amerika, hal ini dapat menjamin kepentingan keamanan nasional AS.
Akan tetapi, NATO menolak keras gagasan pemerintahan Donald Trump untuk menempatkan Greenland di bawah kendali Amerika Serikat karena usulan tersebut dinilai bertentangan langsung dengan prinsip dasar aliansi, hukum internasional, dan stabilitas keamanan kawasan Atlantik Utara.
Selain itu, NATO berpandangan bahwa klaim keamanan nasional AS tidak dapat dijadikan pembenaran untuk perubahan status wilayah secara sepihak.
Jika skenario ekstrem terjadi, yakni AS melakukan invasi atau aneksasi paksa terhadap Greenland, konsekuensinya dinilai sangat besar.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Rusia ternyata secara diam-diam mengamati pertikaian antara Eropa dengan Amerika Serikat (AS) soal Greenland.
Rusia dilaporkan tampak "menikmati" pertikaian tersebut — bahkan cenderung mengejek — ketegangan AS dan Eropa ini.
Para pejabat Kremlin, media pemerintah Rusia, hingga blogger pro-pemerintah merespons keretakan hubungan transatlantik tersebut dengan campuran rasa senang, ejekan, sekaligus kewaspadaan.
Bagi Moskow, perpecahan di dalam tubuh NATO dan Uni Eropa merupakan peluang emas untuk memperlemah persatuan Barat.
Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, pada Rabu (21/1/2026), Presiden AS Donald Trump bersikeras bahwa ia ingin "mendapatkan Greenland".
Kremlin tidak mengkritik maupun mendukung Trump dalam masalah ini, tetapi menunjukkan dampak yang luas jika AS mengambil Greenland dari Denmark.
Pujian yang terukur tersebut tampaknya sejalan dengan retorika publik Moskow terhadap pemerintahan AS saat ini.
Karena Rusia mencoba untuk mendapatkan konsesi dalam upaya yang dipimpin Trump untuk mengakhiri perang hampir empat tahun di Ukraina dan menghidupkan kembali hubungan dengan Washington yang telah merosot ke titik terendah Perang Dingin.
"Terlepas dari apakah itu baik atau buruk dan apakah itu sesuai dengan hukum internasional atau tidak, ada para ahli internasional yang percaya bahwa jika Trump menguasai Greenland, ia akan tercatat dalam sejarah, dan bukan hanya sejarah AS tetapi juga sejarah dunia," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, mengutip ABC News.
"Tanpa membahas apakah itu baik atau buruk, sulit untuk tidak setuju dengan para ahli ini," tambahnya.
Sebuah pernyataan yang tampak mendukung Trump datang dari Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov.
BACA SELENGKAPNYA >>>
(Tribunnews.com)
