TRIBUNJAMBI.COM - Angin perubahan mulai berembus kencang dari Bukit Hambalang yakni berupa perombakan menteri dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
Isu itu muncul pasca pelaksanaan retret jajaran menteri di kediaman Presiden Prabowo Subianto pada awal Januari 2026.
Spekulasi mengenai perombakan kabinet atau reshuffle kini menjadi bola liar di panggung politik nasional.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, memetakan setidaknya ada empat klaster menteri yang kini berada di 'zona merah' dan wajib waspada.
Menurutnya, prioritas utama radar evaluasi jatuh pada para pembantu presiden yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Empat Klaster dalam Pantauan
Agung merinci bahwa menteri yang mengurusi program populis seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga cek kesehatan gratis, adalah yang paling rentan.
"Menteri-menteri tersebut rentan di-reshuffle bila target kualitas program tak terpenuhi," urai Agung, Sabtu (24/1/2026).
Selain itu, menteri sektor ekonomi juga dihantui beban berat untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Baca juga: Taktik Halus Hindari Isu reshuffle, Bahlil: Setiap Dipanggil Pasti Ditegur Sapa, Sayang, Perintah
Baca juga: Danau Kaco Kerinci Jambi Ditutup Sementara Mulai Hari Ini 25 Januari 2026 Demi Restorasi Alam
Baca juga: Wakapolda Jambi Wajah Baru, Berikut Daftar Mutasi Polri Januari 2026
Sementara bagi kalangan profesional, kinerja "biasa saja" bisa menjadi tiket keluar dari kabinet. Adapun menteri dari unsur partai politik diprediksi hanya akan mengalami reposisi.
"Menteri dari partai mungkin terkena reshuffle terbatas alias reposisi, tapi tetap di kabinet," tambah Agung.
Misteri Isu "Gelap Gulita" dan Sinyal Solo-Kertanegara
Di sisi lain, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, melihat fenomena ini sebagai situasi yang "gelap gulita".
Pasalnya, isu perombakan ini muncul secara mendadak tepat setelah Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas kinerja totalitas para menterinya.
"Nah itu yang repot, gelap gulita, tiba-tiba isu reshuffle mencuat. Entah dari mana datangnya sumber isu yang terkesan tiba-tiba ini," ujar Adi.
Meski begitu, Adi mencium adanya dinamika politik yang lebih dalam, termasuk desakan publik agar menteri berkinerja buruk segera diganti demi akselerasi pemerintahan yang sudah berjalan setahun lebih.
Menariknya, ia juga menyinggung adanya kaitan antara isu ini dengan pergerakan menteri tertentu.
"Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan seorang menteri yang pernah ke Solo (kediaman Jokowi) dan ke Kertanegara beberapa waktu lalu," imbuh Adi penuh teka-teki.
Bagi Adi, terlepas dari isu yang simpang siur, urgensi reshuffle tetap nyata. "Jika ada menteri tak perform kerjanya, seharusnya diganti," pungkasnya.
Menanggapi isu reshuffle yang mencuat, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilainya sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Prediksi Out of The Box Rocky Gerung: Jokowi Cawapres Gibran di Pilpres 2029, reshuffle Terbukti
Baca juga: Polemik Siswa dan Guru di Tanjabtim, Ketua DPRD Jambi Usul Uji Mental Guru dan Damai
Ia menekankan Presiden punya kewenangan penuh untuk mengevaluasi dan mengganti menteri di kabinet.
"reshuffle itu hak proregatif presiden. Beliau yang meminta semua anggota kabinet untuk bergabung sebagai pembantunya di kabinet," kata Saleh, Sabtu (24/1/2026).
Tetapi, Saleh menyebut reshuffle bisa saja menyasar menteri-menteiri yang dianggap punya kinerja baik.
Ia mengatakan apabila sudah seperti itu, semua pihak harus mengikuti keputusan presiden.
"Dalam reshuffle, mungkin ada saja orang yang tidak puas. Bisa saja orang itu berharap Prabowo mengganti seseorang yang dianggap tidak mampu," katanya.
"Tapi, pada kenyataannya ternyata yang diganti adalah orang yang dianggapnya rajin dan berhasil. Tetapi, kalau sudah diputuskan presiden, semua harus mengikuti," lanjut Saleh.
Ia juga menyampaikan harapan PAN apabila reshuffle benar terjadi dalam waktu dekat.
Ketua Komisi VII DPR RI itu mengharapkan siapa pun yang diganti akan jauh lebih baik dari sebelumnya.
"Kalau benar ada reshuffle, PAN hanya berharap penggantinya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Pasalnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Prabowo dalam periode ini."
"Tidak hanya pekerjaan rutin seperti biasa. Tetapi, ada tantangan besar yaitu melaksanakan dan membumikan asta cita Prabowo-Gibran."
"Selain itu, ada juga musibah di Sumatra yang memerlukan perhatian dan penanganan yang sangat serius," tutur Saleh.
Senada dengan PAN, Golkar lewat Sekretaris Jenderalnya, Sarmuji, juga menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
Ia berpendapat presiden adalah pihak yang paling mengetahui apakah diperlukan evaluasi hingga perombakan kabinet atau tidak, termasuk mekanisme pelaksanaannya.
"Golkar berprinsip mengenai kabinet adalah hak prerogatif presiden. Beliau yang tahu mengenai apakah perlu reshuffle atau tidak dan bagaimana reshuffle dilakukan," kata Sarmuji, Sabtu.
Ia menambahkan, hubungan Golkar dan Presiden saat ini berjalan sangat baik.
Karena itu, apabila ada langkah seperti reshuffle, kemungkinan Prabowo akan mengajak bicara Golkar.
"Hubungan kami dengan presiden sangat baik, kemungkinan besar jika terjadi sesuatu Presiden kami akan mengajak bicara," pungkasnya.
Baca juga: Hadiri Kenduri Sko Siulak Mukai, Gubernur Al Haris Apresiasi Konsistensi Pelestarian Budaya
Baca juga: DPRD Jambi Tekankan Penyelesaian Kekeluargaan Kasus SMKN 3 Berbak Tanjab Timur
Baca juga: Danau Kaco Kerinci Jambi Ditutup Sementara Mulai Hari Ini 25 Januari 2026 Demi Restorasi Alam
Baca juga: Bupati Batang Hari Lantik Pejabat JPT, Tekankan ASN Profesional, Berintegritas, dan Loyal
