WARTAMKOTALIVE.COM, KARAWANG---- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Saan Mustofa mengomentari usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM soal relokasi warga Desa Karangligar, Karawang untuk daerahnya dijadikannya danau.

Saan menilai usulan itu bisa dilihat sisi positif dan negatif. Pasalnya, memidahkan warga yang sudah tinggal bertahun-tahun tidak mudah dan perlu dipikirkan secara matang.

"Tinggal dihitung plus minusnya. Kalau direlokasi, seperti apa? Dibawa ke mana? Bagaimana menjamin keseharian dan kehidupan mereka? Pasti ada transisi yang cukup panjang. Bagi warga yang sudah lahir dan besar tinggal di situ secara turum-temurun, tentu tidak gampang. Ada banyak faktor," kata Saan saat diwawancara usai meninjau lokasi posko pengungsian banjir di kawasan Resinda, Karawang, Minggu (25/1/2026).

Politisi NasDem itu menegaskan, saat ini pihaknya bersama Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum bersama Pemerintah Kabupaten Karawang tengah melakukan upaya pengendalian banjir dengan membuat rumah pompa, pemasangan pintu air hingga normalisasi sungai.

Untuk itu bisa dilihat dulu upaya pengendalian banjir ini. Jika upaya ini berhasil mengendalikan banjir di Karangligar, maka usulan relokasi dan dijadikan danau tidak diperlukan..

"Kalau ini sudah selesai dan masih banjir, relokasi bisa dipertimbangkan. Tapi jika pengendali banjir selesai dan saat hujan tidak banjir, berarti kita sudah menyelesaikan akar masalahnya," kata Saan.

Saan menambahkan, dalam penanganan banjir ini harus memikirkan akar atau sumber masalahnya.

Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara instan, penanganan harus dari sumber akar masalahnya.

Akar masalah banjir di Karangligar Karawang itu ialah adanya pertemuan Sungai Cibeet dan Citarum.

Akibat pertemuan itu terjadi back water, sehingga air melimpas dan meluap ke rumah warga.

"Dan itu yang sedang kita tangani. Jadi kita lihat nanti, setelah pengendali banjir Karangligar selesai, apakah musim hujan masih banjir atau tidak," katanya.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menawarkan solusi permanen untuk mengatasi banjir abadi di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, dengan merelokasi warga, dan mengubah kawasan tersebut menjadi danau penampung air.

Langkah ini diambil mengingat posisi geografis Karangligar yang berada di area cekungan, sehingga upaya teknis apa pun dinilainya tidak akan membuahkan hasil selama pemukiman tetap berada di titik terendah tersebut.

"Saya sampaikan kalau yang di cekungan Karangligar itu sampai kapan pun gak akan pernah selesai (banjir) karena itu cekungan, maka tawaran yang terbaik adalah relokasi," ujar Dedi yang akrab disapa KDM itu di Bandung, Jumat.

Sri Rahayu Soroti Banjir Karangligar dan Infrastruktur Karawang

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X, Sri Rahayu Agustina menyoroti banjir di Desa Karangligar hingga infrastruktur di Karawang.

Menurutnya, persoalan itu harus selesaikan secara bersama, baik itu Pemerintah Kabupaten (Pemkan) Karawang, Pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat.

"Seperti Karangligar, itu semua harus andil melakukan upaya penyelesaian dan penanganan banjir di lokasi itu," kata Sri saat ditemui di Karawang pada Selasa (16/12/2025).

Sri Rahayu sebagai anggota DPRD Jawa Barat Komisi 1 juga menyinggung sejumlah masukan strategis yang pernah ia sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya terkait penanganan banjir Karangligar yang hingga kini belum memiliki solusi permanen.

Menurutnya, persoalan banjir di Karangligar sudah berlangsung selama puluhan tahun dan kerap terjadi hingga 10 kali dalam setahun. Namun, setiap kali dipertanyakan, jawabannya selalu berkutat pada proses kajian tanpa realisasi konkret.

Ia mengungkapkan, sebelum pelantikan gubernur, dirinya sempat dipanggil langsung untuk menyampaikan pandangan.

Baca juga: Sidang Terbuka Senat Refleksikan Perjalanan UMJ Tujuh Dekade

Dalam pertemuan tersebut, Sri Rahayu mempertanyakan langkah nyata penanganan Karangligar yang selama ini belum menunjukkan hasil signifikan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, sempat menyampaikan rencana pembangunan waduk di wilayah Bogor yang diharapkan dapat mengurangi dampak banjir, meski belum memberikan solusi langsung dalam jangka pendek.

"Dan sekarang kita lihat semua sudah turun, Pemkab, Pemprov dan pusat termasuk ada dari Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa untuk berupaya mengatasi banjir Karangligar," beber dia.

Terkait perencanaan tahun 2026, Sri Rahayu menyebutkan bahwa anggaran Provinsi Jawa Barat diproyeksikan mencapai sekitar Rp30 triliun, dengan fokus pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelebaran interchange di wilayah Karawang.

Ia menegaskan, saat ini Pemprov Jabar lebih serius menangani jalan-jalan provinsi yang sebelumnya kurang mendapat perhatian, termasuk peningkatan penerangan jalan guna menekan angka kriminalitas.

Selain itu perbaikan sekolah, pembangunan sekolah baru serta normalisasi sungai.

“Pak Gubernur sedang memfokuskan perbaikan-perbaikan infrastruktur di Jawa Barat termasuk di Karawang. Sudah ada proses Rumah Panggung, Pembongkaran Bangli, penambahan sekolah, dan perbaikan jalan-jalan Provinsi,” ujarnya.

Ia berharap, sinkronisasi program pusat dan daerah sebagaimana amanat Asta Cita dapat terus diperkuat, sehingga pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik di Jawa Barat, khususnya Karawang, berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

"Mudah-mudah diera Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM ini bisa lebih sinergi antara Pemkab, Pemprov dan pusat;" katanya

Warga Karangligar Karawang Tagih Janji Dedi Mulyadi

Masyarakat langganan banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengaku kecewa terkait janji Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal pembangunan rumah panggung.

Pasalnya, Dedi Mulyadi saat kunjungan ke lokasi sempat berjanji kepada warga bakal bangun 1.000 rumah panggung, akan tetapi  realisasi program itu ternyata hanya 35 unit saja.

"Ingat betul KDM datang ke Karangligar janji 1.000 rumah panggung, tapi saya dapat info hanya 35 unit nggak sampai 10 persen dari janji gubernur," kata Tokoh Masyarakat Karangligar, Alvino, Rabu (25/6/2025).

Baca juga: Dinas Perkim Jabar Survei Lokasi Pembangunan Rumah Panggung di Desa Karangligar Karawang

Baca juga: Dedi Mulyadi Janji Bangun Rumah Panggung di Desa Karangligar Karawang, Kini Dalam Tahap Survei

Baca juga: Wacana Rumah Panggung untuk Korban Banjir di Bekasi, Tri Adhianto: Masih Penyesuaian Anggaran

Ia mengaku kecewa atas realisasi program tersebut. Menurutnya, jika pembangunan rumah panggung hanya dilakukan untuk 35 rumah berpotensi menimbulkan kecemburuan warga.

"Jika 35 rumah itu masyarakat lain bagaimana nasibnya? Bisa saling cemburu," ujarnya.

Menurut Alvino, jika realisasinya seperti ini, lebih baik membangun selter untuk menampung para korban langganan banjir di Karangligar. Dibandingkan harus membangun rumah panggung.

"Lebih baik bangun selter atau tempat ngungsi, nantinya para korban banjir ditampung disitu, semua orang bisa pakai karena milik umum," tuturnya.

Ia mengingatkan sebagai Gubernur, Dedi Mulyadi berhati-hati dalam berjanji, karena masyarakat akan terus mengingat setiap janji pemimpinnya.

Seperti janji membangun 1.000 unit rumah panggung di Desa Karangligar yang diucapkannya spontan dihadapan masyarakat dan bahkan divideokan serta diunggah di media sosialnya.

"Harusnya pemimpin itu setelah terima keluhan masyarakat, kaji dulu. Konfirmasi dulu ke pihak TPAD, ada gak anggarannya. Kan yang diurus gubernur bukan hanya Karawang aja. Jangan sampai yang dijanjikan asal bunyi atau hanya sekedar basa-basi politik," tandasnya.