Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin
TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Perhimpunan Guru Madrasah (PGM) Kota Tasikmalaya menggelar aksi demonstrasi di depan Balekota Tasikmalaya, Senin (26/1/2026).
Mereka menuntut keadilan atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai pilih kasih dalam pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Aksi ini dipicu rencana pemerintah pusat yang akan mengangkat kepala dapur, akuntan, hingga ahli gizi SPPG menjadi PPPK penuh waktu mulai awal Februari 2026.
Kebijakan tersebut memicu kecemburuan sosial di kalangan guru madrasah honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun tanpa kepastian status.
Dalam aksi tersebut, massa membawa pamflet bernada satir seperti “Murid naik kelas, SPPG naik kelas, guru harus ikhlas” dan “Guru honorer kerja nyata, gaji drama”.
Mereka juga menyindir program prioritas Pemkot Tasikmalaya, Tasik Pintar, yang dinilai belum dirasakan oleh guru madrasah.
Pantauan di lokasi pada Senin kemarin, massa berulang kali meneriaki Wali Kota Tasikmalaya dan Ketua DPRD yang tidak hadir menemui demonstran.
Aksi ribuan guru madrasah itu hanya direspons oleh Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah.
Sekretaris PGM Kota Tasikmalaya, Arif Ripandi, menegaskan pihaknya tidak menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun keberadaan SPPG. Namun, ia menilai kebijakan pengangkatan tersebut mencederai rasa keadilan.
“Dapur MBG itu swasta, tapi bisa dengan mudah diangkat menjadi PPPK. Sementara guru madrasah yang sudah mengabdi puluhan tahun, tetap diabaikan. Apakah ini adil? Tidak,” ujar Arif saat orasi.
Ia menyebut guru madrasah honorer hanya menerima gaji sekitar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan penghasilan pegawai SPPG.
“"Jangan sampai kita kalah dengan pengabdian 6 bulan, sementara kita sudah berjuang belasan hingga puluhan tahun menjadi honorer tapi tidak diperhatikan oleh pemerintah,” tegasnya.
Baca juga: 6 Kepala SPPG Ciamis Jadi PPPK, Ratusan Lainnya Masih Menunggu
Wakil Wali Kota: Saya Merasakan Perjuangan Guru
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra Negara, yang menemui massa, mengaku tersentuh dengan perjuangan guru madrasah.
“Saat menyanyikan himne guru, saya menangis. Bapak saya guru di Tasikmalaya, jadi saya tahu betul rasanya,” ucap Diky.
Ia berjanji akan mengawal aspirasi guru madrasah dan menyampaikannya ke pemerintah pusat, sekaligus meminta agar kebijakan nasional tidak memecah belah masyarakat.
“Saya tidak ingin kebijakan pusat justru jadi alat adu domba,” katanya.
Baca juga: Curhat Guru Honorer Asal Tasikmalaya Terkait Pegawai SPPG Jadi PPPK, Gaji Sebulan Cuma Rp900 Ribu
DPRD Dorong Revisi UU ASN
Dukungan juga datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Habib Qosim Nurwahab, yang menyebut kebijakan ini berpotensi menjadikan pendidikan sebagai ajang bisnis.
“Pendidikan harus adil, tidak diskriminatif. Saya ini juga berangkat dari guru madrasah, jadi saya merasakan betul luka yang dirasakan hari ini,” ungkap Habib.
Ia menyebut sejumlah aspirasi guru telah direkomendasikan ke Komisi II, Komisi X, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk dorongan revisi Undang-Undang ASN.
Aksi Berakhir, Kekecewaan Masih Tertinggal
Hingga massa membubarkan diri, Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya tidak tampak hadir menemui demonstran.
Bagi guru madrasah, absennya pimpinan daerah menjadi simbol lain dari perjuangan panjang yang belum berujung kepastian.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan pengangkatan PPPK, jika tidak disertai prinsip keadilan, berpotensi memicu gejolak sosial di sektor pendidikan, khususnya bagi guru madrasah yang selama ini berada di garis belakang pembangunan. (*)
