BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Pencemaran air Sungai Barito di Kabupaten Baritokuala (Batola) terus diteliti pascakematian massal ikan, termasuk di keramba apung. Hasil pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batola pada Selasa (27/1) menunjukkan kadar oksigen terlarut atau dissolved oxygen (DO) di sejumlah titik berada jauh di bawah ambang batas aman.
Kepala DLH Batola Abdi Maulana mengungkapkan pengujian dilakukan di tiga titik berbeda, dengan hasil paling rendah ditemukan di pertemuan Sungai Barito dan Sungai Nagara di Kelurahan Lepasan.
“Di pertemuan Sungai Barito dengan Sungai Nagara di Kelurahan Lepasan DO-nya hanya 0,15 miligram per liter,” ujar Abdi.
Sementara itu, di Desa Bagus atau sekitar kawasan Jembatan Rumpiang, kadar DO tercatat sekitar 3 mg per liter. Angka tersebut masih berada di bawah ambang batas minimal yang disarankan untuk kehidupan biota air.
Baca juga: Pembudidaya Ikan Batola Kalsel Rugi Rp 2,7 Miliar, DKPP Sebut Air Sungai Barito Tercemar
“Batas minimal DO untuk perairan yang layak bagi ikan di angka 4 mg per liter. Jadi kondisi saat ini masih tergolong rendah,” jelasnya.
Meski demikian, Abdi menyebutkan bahwa tingkat keasaman air atau pH di beberapa titik pemantauan menunjukkan perbaikan. “pH air berangsur membaik dan mendekati level 6,” katanya.
DLH Batola menilai rendahnya kadar oksigen terlarut menjadi faktor utama penyebab kematian massal ikan di keramba jaring apung yang sebelumnya dilaporkan terjadi di Marabahan dan Bakumpai.
Abdi menjelaskan penurunan DO umumnya dipicu oleh peningkatan bahan organik atau limbah di perairan, suhu air yang tinggi, serta kondisi eutrofikasi atau kelebihan nutrisi.
“Namun, pemicu meningkatnya bahan organik ini masih memerlukan kajian lebih lanjut,” bebernya.
Ia menambahkan, DLH Batola telah menyajikan data uji kualitas air tersebut untuk disampaikan kepada pimpinan daerah dan instansi terkait sebagai bahan pengambilan kebijakan lanjutan.
Kepala DKPP Batola, Suwartono Susanto, mengatakan hasil pemantauan sementara menunjukkan kondisi air sungai berada pada level yang membahayakan kehidupan ikan. “pH air terpantau rendah, sekitar angka 4, bahkan di beberapa titik lebih rendah lagi. Kadar oksigen terlarut juga sangat rendah, di bawah angka 2,” ujarnya, Senin (26/1).
Pencemaran Sungai Barito juga memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait kualitas air bersih. Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Batola, khususnya di wilayah Marabahan, disebut-sebut turut terdampak, menyusul beredarnya informasi di media sosial.
Humas PDAM Batola, Sadono, Selasa, mengatakan pihaknya belum dapat memberikan keterangan rinci terkait isu tersebut. “Saya belum bisa memberikan keterangan untuk saat ini terkait yang tersebar di media sosial. Untuk sekarang, PDAM masih beroperasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, PDAM Batola akan menggelar rapat bersama DPRD dan dinas terkait untuk membahas kondisi tersebut. “Besok kami akan rapat dengan teman-teman di DPRD dan dinas terkait. Terima kasih,” pungkasnya.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan menyoroti kematian massal ikan di Sungai Barito, Batola.
“Kematian massal ikan yang kembali terjadi di Sungai Barito merupakan alarm keras kondisi darurat ekologis di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito,” kata Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq, Selasa.
Raden menjelaskan, saat ini Sungai Barito tengah mengalami penyusutan debit air. “Dalam kondisi air surut, limbah industri, aktivitas pertambangan, limbah domestik, serta sedimentasi dari alih fungsi lahan akan terkonsentrasi di badan sungai. Akibatnya, kualitas air turun secara drastis,” jelasnya.
Raden menilai, narasi yang semata-mata menyalahkan faktor alam justru berpotensi menutupi peran aktivitas manusia dan industri yang selama ini membebani Sungai Barito. Padahal, DAS Barito telah lama menghadapi tekanan berat akibat pertambangan, perkebunan skala besar, aktivitas industri, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan.
Atas kondisi tersebut, Walhi Kalsel mendesak pemerintah untuk segera melakukan sejumlah langkah, antara lain audit pemulihan ekosistem Sungai Barito, termasuk pengendalian limbah industri dan peninjauan ulang izin-izin yang terbukti merusak lingkungan, serta penyediaan skema perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi peternak ikan dan nelayan yang terdampak. (sul/msr)
