Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) Moh Edwin Hadiwijaya menekankan peran ahli gizi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pencegahan stunting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. 

Hal itu ditegaskan pada talk show gizi peringatan hari gizi Nasional ke-66 tahun dia kantor Bupati Lombok Timur pada Selasa (27/1/2026).
 
"Perhatian masyarakat terhadap isu gizi, khususnya terkait Program MBG sangat besar, termasuk kasus stunting menjadi prioritas nasional, sehingga peran ahli gizi sangat dibutuhkan untuk mendukung program ini," terangnya.

Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) ditekan dapat membekali para ahli gizi, agar dapat memperhatikan penyajian gizi seimbang yang tepat sasaran pada program MBG. khususnya yang menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3).

Ia mengatakan, saat ini Lombok Timur tercatat sebanyak 213 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi. Untuk itu kehadiran MBG ini dapat mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Lombok Timur. 

"Berdasarkan data terakhir, angka stunting Lotim pada Desember 2025 berada di angka 22,39 persen," ungkapnya.

Baca juga: Lombok Timur Terima Penghargaan Inovasi Terbaik SMART JKN Tingkat Nasional

Kelompok B3 diharapkan betul-betul diperhatikan, karena sasaran ini bersentuhan langsung dengan stunting. Menurutnya jika intervensi terhadap B3 tepat sasaran, ia meyakini maka kasus stunting di Lotim dapat diatasi.

Edwin menekankan agar SPPG dapat memperhatikan menu dan gizi MBG. Melalui peringatan HGN ini diharapkan menjadi sarana refleksi bersama untuk meningkatkan kualitas MBG untuk meningkatkan gizi anak-anak di Lotim.

"Kami ucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga kualitas sumber daya manusia sejak masa kehamilan hingga balita. Sinergi dan kerja sama ini kami harapkan akan terus terjalin dan semakin kuat ke depannya," katanya.

Edwin menyampaikan di Lombok Timur telah terbentuk Satuan Tugas (Satgas) SPPG yang melibatkan Kejaksaan, Polri, dan TNI, dengan perangkat daerah sebagai penanggung jawab. 

"Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya terkait MBG kepada SPPG bisa melalui satgas MBG," pungkasnya.

(*)