Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan
POS-KUPANG.COM, KUPANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong peningkatan transaksi non-tunai di lingkungan birokrasi.
Hal ini terungkap saat Stakeholder Day dan Early Warning Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 yang dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satuan kerja serta perwakilan perbankan mitra kerja Kanwil DJPb NTT.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong akselerasi belanja negara yang berkualitas sejak awal tahun.
Dalam rilis resmi yang diterima POS-KUPANG.COM, Kamis (29/1/2026), capaian transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Provinsi NTT pada Triwulan IV 2025 tercatat mencapai 18,11 persen dari target 13 persen.
Capaian ini konsisten sejak 2023 berada di atas target yang ditetapkan, bahkan melampaui rata-rata nasional sebesar 9,4 persen.
Meski demikian, Kanwil DJPb NTT mencatat masih adanya tantangan dalam implementasi KKP.
Dari 269 satuan kerja wajib KKP, sebanyak 85 satker atau 31,60 persen telah melampaui target 13 persen.
Kendala utama antara lain faktor kebiasaan pengguna yang masih lebih familiar dengan transaksi tunai serta keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti ketersediaan merchant dan mesin EDC.
Baca juga: Realisasi APBN di NTT Tembus 90 Persen, DJPb Dorong Akselerasi Belanja Jelang Akhir 2025
Pada kesempatan yang sama, Kanwil DJPb NTT memberikan apresiasi kepada satuan kerja Korem 161/Wira Sakti Kodam IX/Udayana yang meraih peringkat pertama dalam pencapaian nilai transaksi KKP tahun 2025.
Prestasi tersebut dinilai sebagai wujud komitmen satuan kerja dalam mendukung transaksi pembayaran non-tunai di wilayah NTT.
Optimalisasi CMS dan Kinerja Satuan Kerja
Di sisi lain, pemanfaatan kanal pembayaran CMS juga menunjukkan perkembangan positif. Dari total 761 Rekening Virtual (Virtual Account/VA) yang tersedia, sebanyak 658 VA atau 86,47 persen telah aktif bertransaksi.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sikka tercatat sebagai satuan kerja dengan jumlah transaksi CMS terbanyak, mencapai 3.880 transaksi.
Sementara itu, berdasarkan nominal transaksi, Balai Kawasan Konservasi Perairan menjadi satuan kerja dengan nilai transaksi CMS terbesar sepanjang 2025.
Komitmen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026
Memasuki Tahun Anggaran 2026, Kanwil DJPb NTT meminta seluruh satuan kerja untuk segera mengakselerasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program ASTA CITA dan Quick Wins, sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran melalui prinsip spending better.
Alokasi pagu belanja pemerintah pusat untuk wilayah NTT tahun 2026 mencapai Rp9,52 triliun.
Terdapat peningkatan pada alokasi Belanja Pegawai sebesar 2,67 persen dan Belanja Modal sebesar 0,24 persen.
Kementerian Pekerjaan Umum masih menjadi pengelola pagu terbesar di NTT dengan alokasi Rp1,42 triliun, disusul oleh Polri sebesar Rp1,37 triliun.
Kanwil DJPb NTT menegaskan peningkatan pemanfaatan transaksi non-tunai melalui CMS dan KKP pada tahun 2026 menjadi salah satu prioritas utama.
Upaya ini dinilai penting sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Forum tersebut juga menjadi ajang penguatan modernisasi sistem pembayaran pemerintah yang lebih transparan melalui pemanfaatan Cash Management System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). (uan)
