TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sebanyak 10 unit hunian tetap (huntap) bagi korban banjir bandang resmi dimulai di Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Kamis (29/1/2026).
Peletakan batu pertama juga dilakukan langsung oleh Walikota Padang, Fadly Amran dan dihadiri TNI, Polri serta tokoh lainnya, seperti Ketua Kadin Sumbar Buchari Bachter, Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar, Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, dan Ketua IJTI Pengda Sumbar Defri Mulyadi.
Pembangunan 10 unit huntap merupakan kolaborasi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Semen Padang, dan Pemko Padang.
Huntap itu dibangun di kawasan hunsela, Kelurahan Kapalo Koto di atas tanah seluas 1.800 meter persegi.
Baca juga: Kadin Bangun 10 Unit Hunian Tetap di Kapalo Koto Padang dengan Anggaran Rp1,5 Miliar
Wali Kota Padang, Fadly Amran mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan huntap tersebut.
Di sisi lain kata Fadly, Pemko Padang juga tengah mempersiapkan pembangunan huntap lainnya di tiga lokasi berbeda, yakni di Balai Gadang, Simpang Haru dan Kelurahan Lambung Bukit.
Tiga lokasi ini dipilih lantaran berdekatan dengan daerah di Padang yang terdampak bencana.
Seperti berdekatan dengan Koto Tangah, Pauh dan Kuranji serta Nanggalo.
Baca juga: Usai Dilanda Banjir Bandang, Wako Fadly Amran Ajukan Perubahan Tata Kelola Wilayah
Tak hanya huntap, fasilitas pendukung juga disiapkan bagi korban bencana. Agar nantinya masyarakat bisa merasa nyaman dan aman saat pindah.
"Masyarakat harus nyaman dan aman saat tinggal di huntap. Kedua, kita harus pikirkan juga keberlanjutan kehidupan mereka," terang Fadly.
Kata Fadly pembangunan huntap di Balai Gadang bakal berdiri di atas tanah seluas 2,6 hektare, dan bakal ditambah hingga lebih kurang 4,9 hektare.
Lalu huntap di kawasan Simpang Haru bakal dibangun di atas tanah seluas 5.000 meter persegi dan di Lambung Bukit 4,6 hektare.
"Ini bisa dibangun lebih kurang 600 rumah. Sedangkan data kebutuhan huntap di Kota Padang sebanyak 543 unit," sebutnya.
"Saya juga meminta kepada universitas-universitas untuk mengkaji bersama Balai, apakah ada zona yang tidak diizinkan untuk membangun rumah," pungkasnya. (TribunPadang.com/Muhammad Iqbal)
