BANGKAPOS.COM,BANGKA - Pj Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Ferry Afrianto memberikan sinyal adanya perubahan dalam penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
"Hampir sama dengan yang diterima di bulan Desember, nanti dilihatlah tapi hampir sama dengan yang diterima di bulan Desember 2025," ujar Ferry Afrianto, Jumat (30/1/2026).
Selain itu saat dikonfirmasi terkait dengan Tunjangan Hari Raya (THR) ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, pihaknya memastikan akan mengupayakan hal tersebut.
"Mudah-mudahan ya, likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi lancar," ungkapnya.
Hal ini pun diungkapkan saat dikonfirmasi terkait beredarnya informasi terkait rencana pemotongan TPP ASN, di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sebesar 20 persen.
"Saya nggak tahu, karena belum disampaikan. Sekarang saya di badan anggaran, saya belum menerima juga dan belum ada pembahasan terkait itu," ujar Pahlevi Syahrun, Kamis (29/1/2026).
Pahlevi Syahrun menegaskan untuk kebijakan pemotongan TPP ASN, terlebih dahulu perlu berkoordinasi dan dilakukan pembahasan secara terperinci bersama DPRD Provinsi Bangka Belitung.
"Kalau ada publik yang di dalam kehidupannya dilindungi oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan, dari pergub sampai ke atas itu, itu wajib didiskusikan dengan DPRD. Kalau itu yang ada di DPRD Provinsi yang wajib, karena itu menyangkut fungsi pengawasan, kontrol, dan sebagainya. Di sana juga ada anggaran budgeting. Ada pengawasan regulasinya benar nggak ini, sesuai dengan regulasi pemotongan TPP ini," jelasnya.
Lebih lanjut Pahlevi Syahrun mengungkapkan kebijakan pemotongan TPP ASN, merupakan sinyal yang harus ditanggapi secara serius khususnya dalam mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Mari kita serius, untuk memperbaiki tata kelola keuangan ini. Apakah ada provinsi yang tidak memotong TPP-nya? Ada. Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan tidak memotong. Kenapa? Karena APBD mereka tinggi, belanja pegawai mereka di bawah 30 persen. Sementara kita, belanja pegawainya mungkin sudah lebih dari 50 persen," bebernya.
Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung dapil Kabupaten Bangka Tengah ini mengatakan, dalam mengelola keuangan perlu dilakukan secara komprehensif.
"Kalau saya pribadi berharap TPP ini, sebenarnya tidak berkurang. Namun ini menyangkut tata kelola Provinsi secara keseluruhan. Kondisinya memaksa kita, mungkin Gubernur mengambil kebijakan itu tidak ada pilihan lain. Kenapa? ruang fiskal kita sudah tidak ada lagi," tegasnya.
Sementara itu Pahlevi Syahrun juga mengingatkan adanya dampak ekonomi secara luas, mengingat gaji dan TPP ASN menjadi salah satu pemutar roda perekonomian.
"ASN ini sebenarnya, belanja publik yang diresmikan dengan negara. Ketika belanja publik, mereka belanjanya di masyarakat. Sebenarnya, akan berkurangnya uang berputar di daerah. Kalau uang TPP dibelanjakan untuk belanja ke publik, mereka beli beras, beli mie instan, beli macam-macam," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).
