Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengemukakan stabilitas demografi di Indonesia dapat terwujud apabila diiringi dengan pembangunan keluarga yang efektif.
"Isu kependudukan dan pembangunan keluarga mencakup pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan bonus demografi. Stabilitas demografi dipandang sebagai prasyarat penting pembangunan nasional yang pelaksanaannya harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat," ujar dia di Jakarta, Jumat.
Dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Wihaji melaporkan bahwa pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga selama ini dilakukan secara presisi dan terukur, selaras dengan visi dan misi Presiden, khususnya Astacita ke-4 dan ke-6.
Pelaksanaan kebijakan di daerah diperkuat melalui sinergi antara perwakilan BKKBN di setiap provinsi, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan keluarga berencana (OPDKB), serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pelaksanaan pendampingan keluarga di wilayah sasaran.
"Penguatan koordinasi ini ditujukan untuk memastikan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga berjalan efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota," katanya.
Kemendukbangga/BKKBN juga terus mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) agar melaksanakan 30 indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Pemda yang mampu menjalankan indikator tersebut secara konsisten akan memperoleh insentif sebagai bentuk dukungan kebijakan berbasis kinerja dalam penguatan pembangunan keluarga dan kependudukan.
Selain itu, peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) terus diperkuat dalam mendukung program prioritas pemerintah. Dari total 597.645 TPK secara nasional, sebagian telah terlibat aktif dalam pendampingan dan distribusi MBG di wilayah sasaran, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui pendekatan Makan Bergizi Gratis (MBG) sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B), serta penguatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya integrasi dan interoperabilitas data lintas sektor agar kebijakan pembangunan manusia dapat dilakukan secara presisi.
