TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah sorotan terkait perbedaan sikap di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) akhirnya angkat bicara mengenai dukungan organisasinya terhadap langkah Pemerintah bergabung dalam Board of Peace.
Gus Yahya menegaskan bahwa dukungan tersebut bukanlah keputusan tanpa dasar.
Menurutnya, langkah ini sepenuhnya sejalan dengan napas perjuangan dan nilai-nilai dasar Nahdlatul Ulama.
"Saya selalu menyampaikan pandangan berdasarkan landasan nilai dan prinsip NU. Terkait Board of Peace, tujuannya jelas: kita harus terus membantu Palestina," ujar Gus Yahya usai menghadiri Puncak Harlah ke-100 NU di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Isu ini mencuat setelah Rais Syuriyah PBNU, KH Cholil Nafis, melontarkan pandangan yang berbeda terkait urgensi platform tersebut.
Menanggapi hal itu, Gus Yahya mengakui bahwa isu-isu terkini memang tidak selalu melalui mekanisme rapat formal yang mendadak.
Ia menyadari adanya pihak yang skeptis terhadap elemen-elemen di dalam Board of Peace.
Namun, Gus Yahya memberikan pembelaan strategis bahwa saat ini dunia internasional belum memiliki wadah alternatif yang konkret.
"Mungkin ada yang tidak setuju dengan beberapa dimensinya. Tapi masalahnya, saat ini belum ada platform alternatif lain untuk menggalang konsolidasi internasional demi perdamaian Palestina," jelasnya.
Baca juga: Istora Bergemuruh! Warga Nahdliyin Tepuk Tangan Usai Rais Syuriyah Sapa Gus Yahya sebagai Ketum PBNU
Bagi Gus Yahya, PBNU dan Pemerintah Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk sekadar menjadi penonton dalam krisis kemanusiaan di Palestina.
Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace dipandang sebagai implementasi dari visi Proklamasi Kemerdekaan.
"Karena ini satu-satunya jalan yang muncul saat ini, kita tidak boleh tinggal diam. Berdasarkan visi Proklamasi, kita wajib ikut serta dalam inisiatif tersebut," tambah Gus Yahya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia murni demi kemanusiaan.
"Inisiatif ini tentu saja untuk kepentingan membantu bangsa Palestina, bukan untuk agenda yang lain," pungkasnya.
