TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis meluapkan kekesalannya terhadap rentetan insiden ditabraknya Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) Samarinda oleh kapal yang melintas di Sungai Mahakam Samarinda.
Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) di Samarinda mulai dibangun pada pertengahan tahun 2006 dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Juli 2009. Pembangunannya memakan biaya lebih dari Rp 265 miliar.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan lagi sekadar kecelakaan biasa, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan ribuan warga Kaltim.
Hingga saat ini, tercatat sudah tiga kali aset vital masyarakat Kaltim tersebut dihantam kapal.
Baca juga: Fakta Terbaru Penikaman Maut di Gunung Manggah Samarinda, Indikasi Pelaku Lebih dari Satu Orang
Rentetan kejadiannya yaitu pada :
"Jembatan Mahulu itu sudah 3 kali (ditabrak). Saya tidak bicara soal kegiatan alur sungai yang bisa meningkatkan PAD. Saya lebih bicara soal faktor keamanan," ujar Ananda dengan nada tegas saat ditemui, Minggu (1/2/2026).
Ananda Moeis mengingatkan bahwa Jembatan Mahulu adalah urat nadi ekonomi dan mobilitas warga.
Mulai dari urusan kantor, sekolah, hingga logistik pangan bergantung pada kokohnya jembatan tersebut.
Ia tak ingin ketidaksiapan petugas di lapangan justru berujung pada tragedi yang merugikan masyarakat luas.
Terlebih lagi adanya dampak dari tabrakan tersebut, sampai Jembatan Mahulu ditutup sementara.
"Ini jembatan dilalui banyak warga setiap harinya. Ke kantor, ke sekolah, urusan ekonomi. Jangan sampai ke depan ada tabrakan-tabrakan lagi. Kalau nanti ada apa-apa, yang menderitakan rakyat Kaltim. Jangan sampai rakyat menderita," tegasnya.
Secara blak-blakan, Ananda Moeis menyoroti kinerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Pelindo sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas lalu lintas kapal.
Ia meminta instansi tersebut tidak hanya bekerja secara administratif, tapi benar-benar melakukan pengawasan ketat di lapangan.
"Yang memegang tanggung jawab itu coba kerja lebih benar lagi. Jangan sampai ke depan ada kejadian-kejadian seperti ini lagi," imbuhnya.
Ia juga merasa pola penanganan pasca-tabrakan selama ini hanya berputar di lingkaran yang sama, ditabrak, ditinjau, uji beban, ditutup, lalu berulang lagi.
"Nanti di uji beban lagi, rapat lagi, minta pertanggungjawaban. Tapi kan sebenarnya yang kita mau jangan sampai itu terjadi berulang kali. Tolong KSOP bekerjanya lebih baik lagi," cecar Ananda Moeis.
Tak hanya menyentil instansi di daerah, Ananda Moeis juga mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan supervisi ketat.
Mengingat KSOP adalah perpanjangan tangan pusat, ia menuntut evaluasi total agar aset daerah yang dibangun dari uang rakyat tidak terus-menerus "dikorbankan" oleh kelalaian izin pelayaran.
"Ini aset Kaltim. Dibuat dari uang rakyat, untuk rakyat, tapi ditabrak-tabrak terus. Yang memberikan izin lalu lintas itu siapa? Saya tanya? Nah, kerjanya yang benar," pungkasnya. (*)
