TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menggeser paradigma pembangunan infrastruktur jalan.
Mengingat struktur tanah yang labil dan ancaman cuaca ekstrem, pembangunan jalan kini tidak hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi wajib mengedepankan aspek mitigasi bencana.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menegaskan bahwa kerentanan geografis wilayahnya menuntut kesiapsiagaan tinggi, terutama pada jalur-jalur vital yang menopang ekonomi rakyat.
Wabup Rendi Solihin menekankan bahwa perbaikan jalan di titik rawan longsor tidak boleh tertunda oleh birokrasi yang berbelit.
Baca juga: Wabup Kukar Rendi Solihin Dorong Penanganan Jalan Rawan Longsor Dilakukan Secara Kolaboratif
Berkaca pada insiden di Tenggarong Seberang yang melumpuhkan aktivitas warga, ia menginstruksikan penanganan instan untuk jalur strategis.
“Jika sudah menyangkut akses utama dan urat nadi ekonomi masyarakat, penanganan wajib dilakukan saat itu juga. Tidak bisa menunggu lama,” tegas Rendi Solihin, Minggu (1/2/2026).
Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Kukar telah menyiapkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan alokasi mencapai Rp50 miliar hingga Rp100 miliar per tahun.
Ke depannya, Rendi berkomitmen memfokuskan dana darurat ini khusus untuk bencana alam, termasuk pemulihan jalan pasca-longsor.
Baca juga: Wabup Kukar Rendi Solihin Perkuat Layanan Publik dan Pertanian di Samboja
Persoalan klasik yang sering dihadapi adalah status jalan. Banyak jalur rusak parah di wilayah Kukar ternyata berstatus jalan provinsi atau nasional, seperti KM 23 Desa Batuah (jalur Samarinda-Balikpapan) dan ruas Desa Jembayan.
Rendi berharap ada kolaborasi yang lebih nyata dari pemerintah pusat dan provinsi agar penanganan tidak tumpang tindih namun tetap sinkron.
"Banyak jalan trans nasional yang rusak, tapi itu bukan kewenangan kabupaten. Penanganannya harus kolaboratif," tambahnya.
Menyongsong kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN), Rendi Solihin tidak ingin wilayah penyangga seperti Kukar terlihat "jomplang".
Ia memastikan wilayah perbatasan yang terdeliniasi dengan IKN, seperti kawasan Jonggon, akan dibangun dengan standar yang setara.
Keseriusan ini dibuktikan dengan mempercantik gerbang masuk Kukar di wilayah Sangasanga. Seperti:
Untuk kelancaran arus logistik dan warga.
Menjaga estetika kota.
Pembangunan patung Bung Karno sebagai simbol etalase pembangunan.
“Jangan sampai wilayah otorita pembangunannya pesat, tapi wilayah Kukar justru tertinggal. Harus saling menopang,” pungkasnya. (*)
