TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Kondisi jalan di sejumlah wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) jadi sorotan Pemkab Kukar.
Struktur tanah yang labil, ditambah curah hujan tinggi, membuat banyak ruas jalan strategis rentan mengalami longsor dan kerusakan berulang, terutama di jalur-jalur penghubung aktivitas ekonomi masyarakat.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan saat ini tidak cukup hanya berfokus pada hasil fisik.
Menurutnya, aspek mitigasi bencana harus menjadi bagian penting dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan di Kukar.
Baca juga: BKPSDM Kukar Tegaskan Seleksi PPPK Badan Gizi Nasional Bukan Kewenangan Daerah
“Struktur tanah di Kukar sangat rentan longsor, apalagi saat curah hujan tinggi. Karena itu, selain memastikan proses pembangunannya berkualitas, kami juga harus menyiapkan berbagai kemungkinan terburuk yang bisa terjadi,” ujar Rendi, Minggu (1/2/2026).
Ia mengingatkan, ketika longsor terjadi di jalur vital, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Salah satu contoh adalah peristiwa longsor di kawasan Tenggarong Seberang beberapa waktu lalu yang mengganggu akses dan aktivitas ekonomi warga di sekitarnya.
“Kalau sudah menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat dan akses utama, ketika terjadi bencana itu wajib ditangani saat itu juga. Tidak bisa menunggu lama,” tegasnya.
Meski demikian, Rendi mengakui bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah tidak selalu bisa langsung menangani seluruh titik kerusakan yang ada. Oleh karena itu, penentuan prioritas menjadi langkah yang harus dilakukan agar penanganan tetap tepat sasaran.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemkab Kukar setiap tahun menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dapat digunakan dalam kondisi darurat, termasuk untuk penanganan kerusakan jalan akibat bencana alam.
“Setiap tahun Kukar selalu mengalokasikan BTT, kadang Rp100 miliar, kadang Rp50 miliar. Tapi selama ini sering terpakai untuk kebutuhan lain. Ke depan, BTT ini akan kami fokuskan untuk kejadian bencana, termasuk kerusakan jalan akibat longsor,” jelas Rendi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas kewenangan. Pasalnya, tidak sedikit ruas jalan yang mengalami kerusakan berat justru berstatus jalan provinsi maupun nasional, sehingga penanganannya tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah kabupaten.
Ia mencontohkan kerusakan yang terus berulang di jalan trans nasional, seperti di KM 23 Desa Batuah pada jalur Samarinda-Balikpapan, serta di ruas Tenggarong-Balikpapan wilayah Desa Jembayan.
Kedua jalur tersebut dikenal rawan longsor akibat pergeseran tanah yang terjadi secara berkala.
“Kami berharap hal yang sama juga dilakukan di tingkat provinsi dan nasional. Karena banyak jalan trans nasional dan lintas kabupaten/kota yang rusak, sementara itu bukan kewenangan kabupaten. Penanganannya harus kolaboratif,” katanya.
Dalam kaitannya dengan konektivitas menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Rendi menjelaskan bahwa jalur penghubung dari Kukar, termasuk melalui kawasan Jonggon, telah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terdeliniasi dengan wilayah IKN.
“Pembangunan penghubung utama ke IKN itu menjadi tanggung jawab Otorita IKN. Tapi tugas kami di Kukar adalah memastikan wilayah perbatasan Kukar dengan deliniasi IKN pembangunannya setara, tidak timpang,” tegasnya.
Ia menambahkan, keseimbangan pembangunan perlu dijaga agar wilayah Kukar tidak tertinggal dibanding kawasan otorita. “Jangan sampai wilayah otorita pembangunannya pesat, tapi wilayah Kukar justru jomplang. Harus saling menopang,” imbuhnya.
Keseriusan Pemkab Kukar, lanjut Rendi, mulai diwujudkan melalui pembangunan di kawasan-kawasan strategis yang menjadi pintu masuk Kukar menuju IKN. Salah satunya adalah wilayah Sangasanga yang diproyeksikan sebagai gerbang penting.“Ini pintu masuk Kukar ke IKN.
Kami bangun jalur dua, ruang terbuka hijau, patung Bung Karno. Itu bukti Pemkab Kukar serius menjadikan wilayah deliniasi ini sebagai daya tarik sekaligus etalase pembangunan,” pungkasnya. (*)
