Oleh: Sumarsono, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim/TribunKaltim.co
TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah, baik pusat maupun daerah, sepertinya terjebak dalam euforia populisme.
Program-program baru yang merupakan realisasi janji-janji kampanye, seperti Makan Bergizi Gratis hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga program Gratispol hingga S3 di Kalimantan Timur mulai dilaksanakan.
Namun, di balik programn-program populis itu, ada persoalan yang dihadapi di lapangan.
Baca juga: Kapan Pendaftaran Beasiswa Gratispol Kaltim 2026 Ditutup? Ini Syarat dan Link Daftarnya
Bisa jadi masalah-masalah tersebut terjadi akibat ketidaksiapan petugas.
Baru-baru ini media ramai membahas soal program Gratispol yang dicanangkan Pemprov Kaltim juga ditemukan kendala dalam pelaksanaannya di level teknis di perguruan tinggi.
Bermula dari curhatan salah seorang mahasiswa S2 di media sosial, karena beasiswa Gratispol yang diajukan ditolak pihak kampus, sehingga program unggulan Pemprov Kaltim ini pun menjadi sorotan publik.
Tidak hanya mahasiswa S2 Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, dan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) pun mengalami kasus yang sama.
Program beasiswa Gratispol Kaltim yang bertujuan membantu mahasiswa menyelesaikan studi dinilai masih menyisakan persoalan serius dalam implementasinya, meski program ini telah memasuki tahun kedua pelaksanaan.
Persoalan ini memicu kritik dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik, hingga wakil rakyat di DPRD Kaltim.
Mereka berharap program Gratispol dievaluasi, sekaligus ada kesepahaman antara pihak Pemprov Kaltim dengan perguruan tinggi (universitas).
Mengutip pernyataaan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Dr Saipul Bachtiar, bahwa persoalan pelaksanaan program Gratispol perlu ada pembenahan serius dalam tata kelola program.
Baca juga: Persoalan Pembatalan Program Gratispol Bagi Mahasiswa S2 ITK Akhirnya Terselesaikan
Menurutnya, harus ada perbaikan secara signifikan dan dalam tempo yang secepat-cepatnya.
Kendala atau kekurangan yang terjadi pada tahun pertama pelaksanaan program Gratispol seharusnya sudah dibenahi pada tahun anggaran 2026 atau tahun kedua pelaksanaan.
Faktanya, masih ada persoalan yang terjadi dalam implementasi program tersebut, termasuk kasus mahasiswa ITK yang kehilangan hak beasiswanya.
Meskipun akhirnya, permasalahan yang dialami mahasiswa ITK sudah diselesaikan antara pihak kampus dan Pemprov Kaltim.
Pemprov Kaltim dan ITK menyepakati sejumlah solusi serta langkah tindak lanjut bagi mahasiswa yang belum terakomodir dalam program Gratispol.
Kedua pihak pun berkomitmen untuk memastikan seluruh mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Teknologi yang memenuhi kriteria tetap dapat melanjutkan pendidikan melalui program Gratispol.
Terlepas, persoalan beasiswa mahasiswa ITK sudah diselesaikan, namun ke depan perlu ketegasan aturan program Gratispol.
Pemahaman sejumlah masyarakat Kaltim, melalui program Gratispol, semua biaya kuliah (UKT) gratis.
Baca juga: Beasiswa Gratispol Kaltim 2026 untuk Mahasiswa Masih Buka hingga Februari, Ini Cara Daftarnya
Padahal, faktanya, Pemprov Kaltim hanya membayar UKT sesuai standar biaya yang sudah ditetapkan.
Ketika ada kelebihan bayar, maka menjadi tanggung jawab mahasiswa.
Dengan kata lain program Gratispol tidak sepenuhnya pol.
Ada beberapa poin penting yang perlu ditindaklanjuti Pemprov Kaltim untuk pengelolaan program Gratispol.
Pertama, terkait akurasi data mahasiswa-mahasiswa yang berhak menerima atau mendapatkan beasiswa.
Kedua, perbaikan proses pengelolaan data tersebut termasuk pemenuhan persyaratan baik secara administratif maupun dokumen pendukung lainnya yang harus disertakan dalam pengajuan beasiswa.
Dan ketiga, akurasi dan kepastian dari pihak penyelenggara Gratispol terhadap mahasiswa atau mahasiswi yang datanya sudah sesuai dan memang berhak mendapatkan beasiswa.
Ke depan seharusnya tidak ada lagi pembatalan beasiswa bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan.
Baca juga: Sudah Lolos Tapi Gugur Saat Bayar, Cerita Kekecewaan Mahasiswa Unikarta di Program GratisPol
Termasuk juga dengan masih belum polnya beasiswa tersebut.
Program Gratispol sebaiknya berlaku tanpa pengecualian.
Kecuali, jika dari awal ada proses seleksi bagi mahasiswa yang akan menerima beasiswa Gratispol ini.
Konsistensi pernyataan "pol" atau gratis sepenuhnya belum terbukti secara utuh.
Persoalan data juga harus dibenahi.
Perlu ada sinkronisasi antara universitas atau perguruan tinggi yang selama ini berkoordinasi dengan pihak penyelenggara.
Sehingga, nantinya tidak ada lagi saling menyalahkan ketika terjadi misinformasi dalam proses pemberian beasiswa.
Kesiapan penyelanggara program Gratispol perlu mendapatkan pemahaman secara detail, sehingga mampu menerjemahkan program pemerintah dengan baik.
Baca juga: Gratispol Tuai Banyak Keluhan, DPRD Kaltim, Pengamat, dan LBH Samarinda Desak Pemprov Evaluasi
Kita seperti sedang menari di atas panggung tanpa latihan yang cukup.
Program Gratispol terdengar manis di telinga masyarakat, tapi dalam pelaksanaannya, masih banyak kendala teknis yang belum terpecahkan.
Para pengambil kebijakan teknis sepertinya gagap, tidak siap menjalankan program-program yang mereka buat sendiri.
Ini bukan hanya soal anggaran atau sumber daya, tapi juga soal perencanaan dan kesiapan.
Ketika kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan, maka kita hanya akan mendapatkan hasil yang mengecewakan.
Masyarakat akan kehilangan kepercayaan, dan pemerintah akan kehilangan kredibilitas.
Kita perlu lebih bijak dalam membuat kebijakan.
Jangan hanya karena ingin populer, kita melupakan esensi dari pemerintahan yang baik.
Kita perlu memikirkan dampak jangka panjang, bukan hanya suara pemilu.
Saatnya kita berhenti gagap dan mulai bertindak lebih cerdas. (*)
