TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Pemkab Siak dinilai lalai melakukan perawatan dan pemeliharaan berkala terhadap bangunan cagar budaya Tangsi Belanda di Kampung Benteng Hulu, Kecamatan Mempura.
Sejak direvitalisasi dan dipugar pada 2019 lalu, bangunan bersejarah tersebut tidak pernah mendapat sentuhan pemeliharaan fisik yang memadai, sehingga struktur kayu di dalamnya banyak yang melapuk dan dimakan rayap.
Padahal, revitalisasi Tangsi Belanda rampung pada 2019 melalui program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nilai anggaran mencapai Rp5,2 miliar.
Proyek itu dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Setahun kemudian, pada 2020, aset bangunan tersebut diserahterimakan kepada Pemkab Siak dan dikelola oleh Dinas Pariwisata, yang kini berubah nomenklatur menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora).
Kepala Disbudparpora Kabupaten Siak, Syafrizal, mengakui Tangsi Belanda merupakan aset di bawah pengelolaan organisasinya.
Namun, selama ini pihaknya hanya berfokus pada pemanfaatan bangunan sebagai destinasi wisata, bukan pada pemeliharaan struktur fisik bangunan.
“Memang benar itu aset kami setelah pemugaran oleh Kementerian PUPR selesai. Tapi selama ini kita lebih ke arah pemanfaatan sebagai objek wisata,” ujar Syafrizal, Senin (2/2/2026).
Baca juga: Polres Siak Selidiki Runtuhnya Lantai Dua Tangsi Belanda, Bupati Tutup Destinasi Cagar Budaya
Baca juga: Fairus Minta Pemkab Siak Bertanggung Jawab Terhadap Korban Robohnya Tangsi Belanda
Ia mengungkapkan, Disbudparpora belum pernah menganggarkan pemeliharaan fisik bangunan Tangsi Belanda secara menyeluruh. Pemeliharaan yang dilakukan hanya bersifat ringan dan tidak menyentuh aspek konstruksi.
“Kalau pemeliharaan fisik berat memang belum pernah. Paling hanya pemeliharaan ringan, seperti pengecatan dinding. Kalau rehabilitasi atau pemeliharaan yang menyangkut struktur konstruksi, itu tidak ada,” katanya.
Menurut Syafrizal, pemeliharaan berat pada bangunan cagar budaya harus melalui proses koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum serta mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).
“Harus ada rekomendasi TACB. Nanti kita usulkan bersama Dinas PU,” ujarnya.
Kelalaian pemeliharaan itu akhirnya berujung petaka. Robohnya sebagian lantai dua Tangsi Belanda saat kunjungan studi wisata puluhan siswa SDIT Baitul Ridho Kampung Rawangkao, Kecamatan Lubukdalam, menjadi tamparan keras bagi Pemkab Siak.
Insiden tersebut mengakibatkan 17 siswa mengalami luka ringan hingga serius akibat tertimpa reruntuhan dan harus mendapatkan perawatan medis.
Peristiwa itu sekaligus membuka fakta bahwa bangunan bersejarah yang menjadi salah satu ikon wisata Kabupaten Siak terkesan dibiarkan tanpa perawatan berkala.
Pasca insiden tersebut, Disbudparpora baru mulai mengambil langkah serius. Syafrizal menyebut pihaknya telah turun langsung bersama TACB dan Dinas PU untuk meninjau kondisi bangunan.
“Kemarin kita sudah koordinasi, ada dari TACB dan Dinas PU. Kita tinjau apakah masih layak dan memungkinkan untuk mengajukan proposal bantuan rehabilitasi ke balai (BPIW) kembali,” katanya.
Pemkab Siak resmi menutup seluruh destinasi wisata yang memiliki lantai dua. Kebijakan ini berlaku sejak insiden Tangsi Belanda dan belum ditentukan batas waktunya.
“Imbauan bupati agar semua tempat wisata yang ada lantai duanya ditutup sementara, baik itu Tangsi Belanda, Istana Siak maupun Balai Kerapatan Adat. Untuk lantai satu masih boleh dikunjungi,” ujar Syafrizal.
Ia juga mengungkapkan, berdasarkan keterangan pemandu wisata, kondisi lantai sebelum kejadian tampak normal dan aktivitas kunjungan saat itu dinilai telah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Mungkin karena berkumpul di satu titik sehingga bebannya besar. Kalau naiknya menyebar mungkin tidak terjadi. Kita juga sangat prihatin, ini musibah,” katanya.
(Tribunpekanbaru.com/mayonal putra)
