TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Siswa tidak mampu yang masuk dalam desil 1 sampai 4 hanya akan menerima beasiswa dari Pemprov Jabar senilai Rp600 ribu per tahun. 

Beasiswa bagi siswa tidak mampu itu merupakan bantuan dari Pemprov Jabar pengganti Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang resmi dihapus Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. 

Sebagai informasi desil 1 sampai 4 adalah sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat ke dalam 40 persen penduduk terbawah (termiskin hingga rentan) untuk menentukan prioritas penerima bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.  

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jabar, Purwanto, mengatakan khusus siswa desil 1 atau miskin ekstrim akan diberikan tambahan berupa beasiswa personal khusus untuk membeli perlengkapan sekolah. 

"Ya, kalau kita di awal itu untuk personal, kemarin kan sudah sudah dicairkan, kalau yang personal 2025, sudah di salurkan ke siswa semuanya," ujar Purwanto, di Gedung DPRD Jabar, Senin (2/2/2026). 

Menurut Purwanto, tahun ini Pemprov Jabar menganggarkan kembali beasiswa personal dan operasional untuk siswa tidak mampu di Sekolah swasta.

"Yang personal untuk kebutuhan siswa beli sepatu, baju, buku, tas, kemudian yang operasionalnya itu adalah untuk biaya bayar SPP di sekolah-sekolah swasta untuk siswa miskin," katanya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut BPMU Bukan Dihapus, Diubah Jadi Beasiswa Bagi Siswa Tidak Mampu

Beasiswa personal dan operasional tahun ini, kata dia, akan diberikan langsung kepada siswa yang berhak pada tahun ajaran baru. 

"Kan tahun ajaran barunya nanti bulan Juli, biasanya kalau sudah cut off data, baru disalurkan, nanti sekitar bulan September. Kalau yang kemarin kan disalurkan bulan Desember tuh," katanya.

Adapun data penerimanya diambil dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, Purwanto tidak menyebut berapa jumlah siswa yang akan menerimanya.

"Dulu kan kita Rp 1.2jt, per siswa. Tapi kan biar tambah banyak sasarannya, menjadi Rp600 ribu, per orang per tahun. Itu khusus untuk ganti SPP siswa miskin sekolah di swasta," katanya.

Purwanto menyebut bantuan Rp600 ribu per tahun dalam bentuk beasiswa itu hanya untuk mensubsidi uang SPP saja, tidak membayar secara full biaya siswa miskin yang sekolah di Sekolah swasta.

"Itu subsidi dari kita kan seperti itu. Kan mereka juga kan dapat bos juga dari pemerintah pusat," katanya.

Baca juga: Persib vs Malut United: Pertarungan Skuad Paling Kuat Lawan Tim Tersubur di Super League

Sementara terkait alokasi anggarannya, apakah di APBD murni 2026 atau di perubahan, Purwanto memastikan sudah dialokasikan di APBD murni. 

"Iya, itu kita itu kemarin sudah nganggarin di Murni kan? Nah, kemarin ada pergeseran. Nah, nanti tanyalah ke TAPD seperti apa teknisnya. Kalau pandangan saya sih masih ada," ucapnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman memastikan anggaran untuk pendidikan sekolah swasta tetap dianggarkan pada APBD murni 2026. (*)