BANGKAPOS.COM, BANGKA - Optimalisasi kinerja BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi (Rakor) kepegawaian pertama di tahun 2026 yang digelar di Aula Natar Praja, Selasa (3/2/2026).

Kepala BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung, Darlan mengatakan rapat koordinasi menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar perangkat daerah, dalam membangun tata kelola kepegawaian yang lebih profesional dan terarah. 

Ia menegaskan tujuan utama rakor ini adalah untuk memajukan kelembagaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kita ingin bersama-sama menyelesaikan serta memecahkan, berbagai permasalahan kepegawaian yang selama ini dihadapi di daerah. Selain itu, rakor ini juga menjadi ruang untuk menampung aspirasi serta masukan dari rekan-rekan kabupaten kota demi kemajuan bersama,” kata Darlan.

Darlan juga menekankan fokus utama dalam rakor kali ini, adalah penguatan implementasi manajemen talenta di seluruh kabupaten/kota. 

Menurutnya, pembangunan manajemen talenta tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dikerjakan bersama mulai dari tahap perencanaan, pemetaan kompetensi, penilaian kinerja, hingga penempatan jabatan pada tahap akhir.

“Kita harus memiliki komitmen bersama untuk mengerjakan manajemen talenta sampai dengan tahap akhir. Jangan berhenti hanya pada pemetaan, tetapi harus sampai pada pemanfaatan talenta itu sendiri agar benar-benar memberikan dampak bagi organisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dalam setiap proses rotasi, mutasi, maupun pengisian jabatan, diperlukan koordinasi yang kuat antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar kebijakan yang diambil tetap selaras dengan prinsip sistem merit.

“Proses rotasi harus dikoordinasikan satu sama lain, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi tetap dalam satu arah kebijakan dan berbasis data serta kompetensi ASN,” tambahnya.

Darlan juga menyoroti peran strategis Pemerintah Provinsi, dalam pembinaan kepegawaian di daerah. 

Menurutnya, BKPSDMD Provinsi berfungsi sebagai koordinator sekaligus perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah serta representasi Gubernur dalam urusan kepegawaian.

“Provinsi berperan layaknya ‘Menko’ di bidang kepegawaian, yang memastikan seluruh informasi, kebijakan, serta permasalahan kepegawaian dapat dihimpun, dikomunikasikan, dan diselesaikan secara bersama-sama,” katanya.

(Rilis/Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).