TRIBUNKALTIM.CO – Media sosial belakangan dipenuhi keluhan warganet terkait status kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tiba-tiba dinonaktifkan.

PBI adalah program jaminan kesehatan yang iurannya dibayarkan pemerintah untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, sehingga mereka bisa mengakses layanan kesehatan tanpa biaya tambahan.

Salah satu keluhan datang dari pengguna akun X yang mengaku ibunya harus menjalani operasi setelah mengalami patah tulang.

Baca juga: Daftar 21 Jenis Pelayanan Kesehatan yang Tak Ditanggung BPJS Kesehatan, Otodonsi hingga Kontrasepsi

Keluhan disampaikan oleh akun X @sksm*******, yang mengaku mengalami kendala saat hendak menggunakan BPJS PBI untuk pengobatan anggota keluarganya. 

“Kemarin ibu saya jatuh di rumah. Saat dilakukan rontgen, hasilnya menunjukkan patah tulang dan harus menjalani operasi. Namun, ketika dicek, BPJS PBI sekeluarga ternyata tidak aktif. Hanya saya yang masih aktif karena sudah bekerja. Cara mengaktifkannya bagaimana ya?” tulis akun tersebut pada Minggu (1/2/2026).

Keluhan serupa juga dibagikan warganet lain yang merasa mengalami nasib yang sama.

“Kak, kamu BPJS PBI ya? Bapak aku juga begitu,” tulis pengguna X lainnya di kolom komentar. 

Kondisi tersebut membuat peserta BPJS Kesehatan PBI bertanya-tanya mengapa status kepesertaan mereka bisa tiba-tiba dinonaktifkan.

Lantas, apa sebenarnya penyebab kepesertaan BPJS Kesehatan PBI bisa dinonaktifkan?

Penyebab Penonaktifan BPJS PBI

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa penonaktifan kepesertaan PBI terjadi karena peserta tidak lagi tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS adalah basis data resmi yang memuat informasi masyarakat miskin dan tidak mampu, digunakan pemerintah sebagai acuan pemberian bantuan sosial.

“Penyebab PBI dinonaktifkan yaitu melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial, karena peserta sudah tidak terdaftar lagi dalam DTKS,” ujar Rizzky, Senin (2/2/2026).

Baca juga: Cara Pindah dari Peserta BPJS Kesehatan Mandiri ke PBI, Ini Syaratnya

Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 21 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa kepesertaan PBI hanya diperuntukkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

Lebih lanjut, penghapusan data dari DTKS dapat terjadi karena beberapa faktor, misalnya perubahan kondisi ekonomi keluarga, ketidaksesuaian data administrasi, atau hasil verifikasi ulang dari pemerintah daerah.

Dampak dan Proses Evaluasi

Penonaktifan mendadak ini membuat banyak peserta kebingungan, terutama ketika mereka membutuhkan layanan kesehatan segera.

BPJS Kesehatan menegaskan bahwa proses evaluasi kepesertaan dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Masyarakat yang merasa masih memenuhi syarat dianjurkan melakukan pengecekan ulang melalui pemerintah daerah atau dinas sosial setempat.

Berikut sejumlah penyebab kepesertaan BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan: 

1. Peserta sudah tidak terdaftar lagi dalam DTKS karena dinilai sudah mampu membayar iuran sendiri
2. Peserta tidak ditemukan keberadaannya
3. Status peserta PBI Jaminan Kesehatan berubah menjadi pekerja penerima upah, sehingga kepesertaan dibiayai perusahaan 
4. Peserta PBI mendaftarkan sendiri untuk mendapatkan segmen PBPU/Pekerja Bukan Penerima Upah/mandiri kelas 1 atau kelas 2
5. Peserta PBI meninggal dunia
6. Peserta PBI terdaftar lebih dari satu kali. 

Selain itu, Rizzky juga memastikan bahwa penonaktifan kepesertaan PBI tidak berkaitan dengan seberapa sering layanan BPJS Kesehatan digunakan.

Artinya, meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan PBI tidak digunakan selama satu, dua, hingga tiga bulan, statusnya tetap aktif selama peserta masih terdaftar dalam DTKS.

Bisa Diaktifkan Kembali

Meski kepesertaan BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan, Rizzky menegaskan bahwa peserta masih bisa mengaktifkan kembali status kepesertaannya, selama yang bersangkutan dinilai masih layak dan membutuhkan layanan kesehatan.

Baca juga: Cara Skrining BPJS Lewat HP 2026 Via Aplikasi Mobile JKN atau webskrining.bpjs-kesehatan.go.id

Namun, reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan PBI hanya dapat dilakukan maksimal enam bulan sejak tanggal penetapan penghapusan.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (8) Permensos Nomor 21 Tahun 2019.

“Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang dihapuskan, namun kemudian masih layak membutuhkan layanan kesehatan, diwajibkan melapor kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota setempat untuk mendapatkan surat keterangan,” bunyi aturan tersebut.

Surat keterangan dari Dinas Sosial tersebut selanjutnya disampaikan kepada kantor cabang BPJS Kesehatan di wilayah kabupaten atau kota setempat.

Cara Mengaktifkan Kembali BPJS Kesehatan PBI 

Jika status kepesertaan BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan, peserta perlu melakukan proses reaktivasi agar kembali bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.

Dilansir dari Kompas.com (26/9/2024), berikut langkah-langkah mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan PBI:

1. Reaktivasi sebelum enam bulan sejak dinonaktifkan

• Peserta dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165 untuk memastikan status kepesertaan 
• Selanjutnya, peserta melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa: Kartu Peserta JKN, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) 
• Setelah berkas diverifikasi, Dinas Sosial akan melakukan validasi kelayakan.
• Apabila peserta masih dinilai layak, Dinas Sosial akan menerbitkan surat keterangan untuk disampaikan ke BPJS Kesehatan guna mengaktifkan kembali status kepesertaan. 

2. Reaktivasi setelah enam bulan sejak dinonaktifkan

Jika kepesertaan telah nonaktif lebih dari enam bulan, peserta harus membawa KTP dan KK ke Dinas Sosial untuk didaftarkan kembali ke dalam DTKS.

Selanjutnya, kepesertaan PBI akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial dan didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. (*)