Kasus Siswa SD Gantung Diri, Terungkap Bukan Hanya Tak Bisa Beli Buku Tulis dan Pulpen, Tapi Juga. .
February 05, 2026 04:54 PM

 

TRIBUN-MEDAN.COM - Kasus kematian YBR (10), siswa kelas IV SD di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (29/1/2026), menjadi sorotan hangat.

YBR mengakhiri hidup dengan gantung diri pada seutas tali yang terikat di pohon cengkeh. Jasadnya dalam posisi tergantung ditemukan oleh warga Desa Naruwolo. 

Tempat kejadian perkara (TKP) di kebun, tidak jauh dari gubuk tempat YBR bersama sang nenek tinggal. Hanya berjarak sekitar 3 meter. 

Selama ini, anak bungsu dari lima bersaudara ini hidup bersama sang nenek. Ibunya bernama Maria Goreti Te'a (47), tinggal bersama empat kakak YBR di rumah terpisah. Sedangkan ayah YBR merantau ke Kalimantan sudah selama 12 tahun. 

Maria Goreti mengisahkan kejadian sebelum anaknya bunuh diri. Menurutnya, pada Kamis pagi, YBR mengeluh pusing sehingga tidak mau pergi ke sekolah.

Maria Goreti khawatir anaknya ketinggalan pelajaran sehingga meminta YBR tetap masuk sekolah. Dia menawarkan mengantar YBR dengan menumpang ojek. Setelah itu, Maria Goreti tidak mengecek lagi anaknya.

Pada Kamis siang, dia mendapat kabar dari tetangga bahwa anaknya meninggal. “Saya kaget ada kabar dari tetangga. Saya pikir dia ada pergi sekolah,” ucap Maria Goreti saat ditemui Pos-Kupang di rumah duka, Jerebuu, Selasa (3/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa YBR adalah anak bungsu dari lima bersaudara. Sejak berusia 1 tahun 7 bulan, YBR diasuh oleh neneknya. Keduanya menempati gubuk bambu yang berada di kebun sang nenek. Bangunan gubuk itu berukuran sekitar 2 x 3 meter.

Menurut keterangan sang nenek, YBR dikenal sebagai anak pendiam dan penurut. Ia tak pernah menunjukkan perilaku aneh. Keluhannya hanya sederhana, buku tulis dan pulpen untuk sekolah. “Kami selalu berusaha penuhi semampu kami,” ujar sang nenek berusia 80 tahun itu dengan tetesan air mata, Selasa (3/2/2026).

Selain bersekolah, YBR kerap membantu neneknya menjual sayur, ubi, dan kayu bakar. Untuk makanan, mereka mengandalkan hasil kebun seperti pisang dan ubi.

Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, Gerardus Reo meninjau lokasi dan bertemu keluarga korban. 

Ia juga menemukan persoalan administrasi kependudukan yang membuat keluarga ini luput dari sistem bantuan. “Ibu korban masih ber-KTP Nagekeo," ujarnya.

"Saat itu juga kami langsung mendata dan memproses pindah penduduk. Besok, seluruh dokumen kependudukan sudah selesai,”ujar Gerardus Reo dengan raut wajah sedih.

Baca juga: Polisi Ungkap Faktor Siswa SD di Ngada NTT Gantung Diri, Bukan Cuma Tak Mampu Beli Buku dan Pena

Peringatan Keras Istana kepada Aparatur Desa

Pihak Istana Negara melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, seluruh kepala desa dan perangkat desa harus aktif memantau serta mengawasi kondisi kelompok masyarakat rentan. Terutama warga yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Menurut Mensesneg Prasetyo, langkah proaktif di tingkat desa dan kelurahan akan membantu pemerintah pusat mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus memastikan kehadiran negara bagi masyarakat kurang mampu. "Kepala desa atau kepala dusun yang terus-menerus melakukan monitoring dan melaporkan manakala ada warganya yang belum termasuk atau belum tercatat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah," kata Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).

Mensesneg Prasetyo menyebut, pemantauan aktif tersebut juga diharapkan dapat mencegah terulangnya peristiwa-peristiwa memprihatinkan, seperti yang baru-baru ini terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

"Kami memastikan, kalaupun belum bisa kita berdayakan secara mandiri, tetapi kehadiran atau intervensi pemerintah harus kita pastikan untuk menyentuh ke seluruh lapisan, terutama yang paling bawah, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali,"ujarnya.

Prasetyo juga mengungkapkan, pemerintah menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan. "Ini bagian dari yang harus kita evaluasi secara menyeluruh gitu. Masalah pendataan, masalah laporan, termasuk kepedulian sosial kita,"tegasnya.

Baca juga: Sosok Siswa SD di Ngada NTT, Pesan Terakhirnya untuk Ibu dalam Surat Isinya Memilukan

DPR RI Soroti Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania, mengatakan insiden anak SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), bunuh diri karena tidak mampu memberli buku dan pena merupakan alarm serius buat pemerintah.

Kata dia, kejadian memilukan ini menjadi bukti kegagalan negara memberi perlindungan pada anak. Ia meminta negara bertanggung jawab. Menurutnya, insiden memilukan ini tidak akan terjadi bila negara memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk hak pendidikannya. "Ini harus menjadi alarm serius bagi negara. Contoh potret yang buruk bagi dunia pendidikan, termasuk hak-haknya," kata Ina dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).

Ina Ammania menekankan, apa yang dialami YBS semestinya tidak boleh terjadi, mengingat negara telah menganggarkan ratusan triliun untuk pendidikan. 

Dirinya juga menyoroti banyaknya bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu melalui sejumlah kementerian. Sebab, bila bantuan itu tepat sasaran, seharusnya masalah kekurangan pena dan buku terselesaikan. Karena buku dan pena untuk anak sekolah semestinya bisa ter-cover oleh alokasi anggaran pendidikan. "Apakah buku dan pena itu terlalu mahal, sehingga negara tidak bisa hadir? Ini adalah kelalaian negara yang tidak mampu memberikan perlindungan dan pencegahan,"ujarnya.

Ina juga menyoroti peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang gagal memberikan perlindungan terhadap anak-anak rentan. Padahal, jika berkaca pada tahun lalu, kasus menghebohkan kekerasan terhadap anak juga terjadi di wilayah Ngada, yang menjerat Kapolres Ngada.

"Artinya KPPPA gagal menjamin perlindungan terhadap anak. Mereka tidak berkaca dari tahun lalu saat sejumlah anak di Ngada menjadi korban pornografi dan human trafficking,"ujar Ina.

Baca juga: Sosok Siswa SD di Ngada NTT, Pesan Terakhirnya untuk Ibu dalam Surat Isinya Memilukan

Reaksi Kemendikdasmen RI

Sementara, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI menyampaikan, peristiwa menyedihkan ini sebagai pengingat serius bahwa perlindungan anak tak cukup hanya melalui bantuan finansial, tetapi juga membutuhkan perhatian psikososial yang berkelanjutan.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI Atip Latipulhayat menyatakan, kejadian tersebut menjadi keprihatinan bersama bagi dunia pendidikan. “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga, guru, dan seluruh warga sekolah. Ini bukan sekadar peristiwa biasa, tetapi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya memperhatikan kesejahteraan psikososial anak,” ujar Wamen Atip dalam keterangan resminya, Kamis (5/2/2026).

Menurut Wamen Atip, kondisi emosional anak dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Karena itu, negara, sekolah, dan orang tua perlu menghadirkan ruang yang aman agar anak merasa didengar dan dihargai.

Kemendikdasmen mencatat bahwa murid yang wafat merupakan penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan telah disalurkan sesuai mekanisme. Namun, Wamen Atip menegaskan bahwa perlindungan anak dari keluarga rentan tidak boleh berhenti pada aspek finansial semata. 

“Dukungan biaya pendidikan penting, tetapi pendampingan psikososial, perhatian moral, dan lingkungan tumbuh kembang yang suportif jauh lebih menentukan bagi anak,” jelas Wamen Atip.

Saat ini, Kemendikdasmen melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan kepada keluarga. Dukungan keberlanjutan pendidikan bagi anggota keluarga lainnya juga sedang disiapkan. 

“Kami memastikan keluarga tidak berjalan sendiri. Koordinasi lintas sektor dilakukan agar mereka mendapatkan akses layanan sosial dan pendidikan yang dibutuhkan,” lanjut Wamen Atip.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa satuan pendidikan bersama orang tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam membangun komunikasi terbuka dengan anak. Anak perlu merasa aman untuk mengekspresikan kondisi emosionalnya tanpa rasa takut. “Anak-anak harus merasa didengar, dihargai, dan mendapatkan pendampingan yang memadai dalam kesehariannya,” ujar Wamen Atip.

Baca juga: PUKULAN TELAK ke Pemerintah, Murid SD di Ngada Akhiri Hidup Gegara Malu Tak Punya Alat Tulis Sekolah

Kritik Publik terhadap Aparatur Desa

Sementara, publik di media sosial meluapkan kemarahan dan kekecewaan terhadap aparatur desa di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, menyusul meninggalnya YBR (10), siswa kelas IV SD, pada Kamis (29/1/2026).

Mereka menilai aparat desa tidak memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan warga.

Kematian YBR menjadi cermin kegagalan aparat desa dalam menjalankan tugas sosial dan kemanusiaan mereka.

Beragam komentar pedas membanjiri media sosial, menyoroti ketidakadilan dan praktik nepotisme dalam distribusi bantuan sosial.

Daud Mangalla: "Kadang-kadang kepala desa atau lurah lebih mengutamakan keluarganya ketika ada bantuan, seperti bedah rumah dan bantuan beras (raskin). Keluarga kades/lurah dan sekdes yang cepat sekali dapat."

Boy Sungai Tuba: "Komentar Daud Mangalla itu fakta. Tidak salah sama sekali, 100 persen betul."

Wingky Fanu: "Komentar Daud Mangalla betul dan sangat betul. Mana keadilan bagi SELURUH rakyat Indonesia?"

Jemy Didok: "Tanggapan Daud Mangalla betul itu. Kenyataan di lapangan keluarga dekat kepala desa dan perangkatnya yang diutamakan."

Chak Van Mark: "Usul saja, sebaiknya dibuatkan Satgas Pemberantasan Kemiskinan yang melibatkan seluruh stakeholder dari desa sampai pusat. Agar pengawasan dan laporan berkala dan berjenjang. Karena kalau model sekarang, di desa dan daerah ada pro dan kontra karena dendam politik Pilkades sampai Pilkada, akhirnya yang miskin tapi lawan politik tidak akan dilayani. Nanti kalau sudah muncul kasus begini, kepala desa dan pejabat daerahnya mulai mengarang jawaban yang indah. Juga agar tidak ego sektoral. Demikian semoga bermanfaat."

Sambas Canary: "Intinya banyak salah sasaran, orang mampu masih banyak yang menerima bansos juga, yang datanya asal kerja saja. Waktunya pemerintah tegas setegas-tegasnya ke bawah kontrol rakyat miskin, sebelum terlambat."

ChrisIvan Sempang: "Bukti aparat pemerintah dan negara tidak memperdulikan rakyatnya. Aparat desa itu lebih banyak hanya memikirkan bantuan untuk orang-orangnya, bukan memikirkan warganya yang miskin."

Ruslan Putra: "Bukannya aparat desa tidak tahu kalau masyarakatnya miskin, tetapi kebanyakan memikirkan kerabatnya dulu. Begitu kebanyakan."

Baca juga: Polisi Hentikan Kasus Guru SD Christiana Budiyati, Dilaporkan Gegara Nasihati Murid

Gubernur NTT Tegas Ancaman Hukum atas Kasus Kematian Akibat Kemiskinan

Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengeluarkan ancaman keras kepada aparat yang bertanggung jawab jika kembali terjadi kematian akibat kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Ancaman ini muncul menyusul kasus tragis bunuh diri seorang anak berusia 10 tahun, YBS, di Ngada, yang diduga karena tidak mampu membeli buku dan pena untuk sekolah.

"Jangan ada lagi kejadian seperti ini. Jika besok terjadi lagi, saya akan tuntut orang-orang yang bertanggung jawab," tegas Melkiades saat memberikan sambutan pada peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Citra Bangsa, Rabu (4/2/2026).

Gubernur yang juga politisi Golkar ini menegaskan bahwa ancaman hukum tersebut berlaku bagi siapa saja, termasuk dirinya sendiri, jika terbukti lalai dalam mengurus warga negara. "Kalau saya salah, saya siap dituntut. Tidak boleh ada warga negara yang meninggal hanya karena hal seperti ini," ujarnya dengan nada kecewa.

Melkiades mengaku malu atas kasus kematian akibat kemiskinan ekstrem yang terjadi di NTT, apalagi pemerintah daerah sudah memiliki dana bantuan sosial yang cukup besar. 

"Kita punya program PKH dan perangkat sosial lainnya. Uang triliunan mengalir untuk orang miskin, tapi masih ada yang meninggal karena masalah seperti ini. Ini tidak boleh terjadi," tegasnya.

Kasus meninggalnya YBS harus menjadi yang terakhir, tegas Melkiades. "Saya agak kaget. Ini harus yang terakhir. Besok, secara berjenjang, siapa yang bertanggung jawab akan kami eksekusi," pungkasnya.

Baca juga: Polisi Ungkap Faktor Siswa SD di Ngada NTT Gantung Diri

Isi Surat yang Ditinggalkan YBS sebelum Akhiri Hidup

Tragedi ini semakin mengiris hati setelah aparat Polres Ngada menemukan secarik kertas berisi surat wasiat tulisan tangan YBS menggunakan bahasa daerah setempat.

Surat tersebut merupakan pesan perpisahan untuk sang ibu dan keluarga.

Berikut isi surat yang ditinggalkan YBS:

Kertas Tii Mama Reti (Surat untuk mama Reti)

Mama Galo Zee (Mama pelit sekali)

Mama molo Ja'o Galo mata Mae Rita ee Mama (Mama baik sudah. Kalau saya meninggal mama jangan menangis)

Mama jao Galo Mata Mae woe Rita ne'e gae ngao ee (Mama saya meninggal, jangan menangis juga jangan cari saya ee)

Molo Mama (Selamat tinggal mama)

Baca juga: Sosok Siswa SD di Ngada NTT, Pesan Terakhirnya untuk Ibu dalam Surat Isinya Memilukan

Terungkap Juga Berkali-kali Ditagih Uang Sekolah Rp1,2 Juta

Belakangan terungkap juga, YBR (10), meninggal dunia akibat gantung diri, bukan hanya karena orang tuanya tidak mampu membayar buku tulis dan pulpen, tetapi soal cicilan biaya sekolah.

Sebelumnya, YBR dan siswa lainnya beberapa kali ditagih uang sekolah sebesar Rp 1,2 juta per tahun. YBR tercatat sebagai siswa di SD negeri dengan biaya sekolah Rp 1.220.000 per tahun yang dibayar secara cicilan.

Orang tua YBR telah membayar Rp 500 ribu untuk semester pertama, namun masih tersisa Rp 720 ribu yang harus dilunasi untuk semester kedua.

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Ngada, Veronika Milo, menjelaskan bahwa pembayaran tersebut bukan tunggakan karena masih dalam tahun berjalan dan sistem pembayaran dilakukan secara bertahap. "Untuk kelas IV, pembayaran dilakukan cicil, tahap pertama semester satu sebesar Rp 500 ribu dan sudah dilunasi. Sisanya Rp 720 ribu untuk semester dua," ujar Veronika pada Kamis (5/2/2026).

Tim UPTD PPA DPMDP3A Ngada telah melakukan investigasi dengan menemui kepala sekolah, guru, keluarga YBR, dan masyarakat setempat untuk menggali informasi terkait tragedi ini.

Veronika menegaskan bahwa tidak ada ancaman pengusiran terhadap siswa yang belum melunasi biaya sekolah. Sekolah hanya menginformasikan kepada siswa untuk menyampaikan kepada orang tua terkait cicilan pembayaran. "Setiap hari, anak-anak dikumpulkan setelah pulang sekolah untuk menyampaikan informasi pembayaran cicilan," tambah Veronika.

Baca juga: Sosok Siswa SD di Ngada NTT, Pesan Terakhirnya untuk Ibu dalam Surat Isinya Memilukan

Kronologi Tragedi Anak SD di NTT

1. Kondisi Awal Seorang siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), berinisial YBS, hidup dalam kondisi ekonomi keluarga yang sangat terbatas. Ayahnya telah meninggal sebelum ia lahir, dan ia tinggal bersama neneknya yang sudah berusia sekitar 80 tahun.

2. Permintaan Sederhana Sehari sebelum kejadian, YBS meminta ibunya untuk dibelikan buku tulis dan pena untuk keperluan sekolah. Namun, ibunya tidak mampu memenuhi permintaan tersebut karena keterbatasan ekonomi.

3. Kondisi Sekolah dan Pembayaran YBS bersekolah di SD negeri yang memungut uang sekolah sebesar Rp 1.220.000 per tahun, yang dibayar secara cicilan. Orang tua YBS telah membayar Rp 500 ribu untuk semester pertama, dan masih tersisa Rp 720 ribu untuk semester kedua.

4. Kejadian Tragis Pada pagi hari kejadian, YBS tidak berangkat ke sekolah seperti biasanya. Ia terlihat duduk di depan rumah neneknya. Beberapa jam kemudian, tubuh YBS ditemukan gantung diri di sebuah pohon cengkeh oleh warga sekitar.

5. Surat Wasiat Aparat Polres Ngada menemukan surat wasiat tulisan tangan YBS yang berisi pesan perpisahan kepada ibunya dan keluarga, yang menunjukkan kesedihan dan keputusasaan anak tersebut.

6. Respon Pemerintah dan Masyarakat

  • Menteri Sekretaris Negara menegaskan pentingnya pemantauan aktif oleh kepala desa terhadap masyarakat rentan agar kejadian serupa tidak terulang.
  • Anggota DPR menyoroti kegagalan negara dalam memberikan perlindungan anak, terutama dalam hal pendidikan dan bantuan sosial.
  • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan duka cita dan menegaskan perlunya perhatian psikososial selain bantuan finansial.
  • Gubernur NTT mengancam akan menuntut aparat yang lalai dalam menangani kasus kemiskinan ekstrem.

7. Evaluasi dan Tindakan Lanjutan Pemerintah daerah dan kementerian terkait melakukan koordinasi untuk memberikan pendampingan kepada keluarga dan memastikan keberlanjutan pendidikan bagi anggota keluarga lainnya.

(*/Tribun-medan.com)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.