TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan Kampung Haji sebagai upaya mengintegrasikan pengelolaan ibadah haji Indonesia.
Meski demikian, keberadaan Kampung Haji nantinya dipastikan belum mampu menampung seluruh jemaah haji Indonesia yang setiap tahunnya mencapai lebih dari 221 ribu orang.
Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah, Harun Ar-Rasyid, menjelaskan bahwa konsep Kampung Haji dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan layanan haji.
Namun dari sisi kapasitas, kawasan tersebut hanya mampu menampung sebagian kecil dari total jemaah.
“Pemerintah memang berencana untuk membuat Kampung Haji agar pengelolaan haji ini lebih terintegrasi. Tapi Kampung Haji itu tidak bisa menampung seluruh dari 221 ribu jemaah,” kata Harun Ar-Rasyid, Kamis (5/2/2026).
Baca juga: Diklat PPIH Kloter Sumbar 2026 Tekankan Fisik dan Disiplin, Libatkan TNI-Polri
Ia menyebutkan, daya tampung Kampung Haji diperkirakan hanya sekitar 20 ribu jemaah. Artinya, kawasan tersebut baru mampu melayani sekitar sepersepuluh dari total jemaah haji Indonesia setiap musim haji.
“Paling banter mungkin hanya 20 ribu jemaah yang bisa ditampung di Kampung Haji ini,” ujarnya.
Sebagai bagian dari langkah awal realisasi Kampung Haji, pemerintah melalui Danantara telah mengupayakan pembelian Hotel Novotel. Hotel tersebut nantinya akan menjadi salah satu fasilitas penunjang dalam konsep Kampung Haji.
“Salah satu yang sudah diupayakan lebih awal adalah pembelian hotel Novotel oleh Danantara. Saat ini baru ada dua tower, dan ke depan direncanakan akan dilakukan pembangunan hingga 10 tower,” jelas Harun.
Meski demikian, meskipun seluruh tower nantinya rampung dibangun, kapasitas Kampung Haji tetap berada di kisaran 20 ribu jemaah.
Baca juga: 4 Kali Dihantam Banjir, Warga Pasar Lalang Padang Tinggalkan Rumah, Tanggul Tak Kunjung Dibangun
Harun menegaskan, jumlah tersebut masih jauh dari total kebutuhan akomodasi seluruh jemaah haji Indonesia.
Terkait kemungkinan operasional hotel tersebut pada musim haji tahun ini, Harun menyebut hingga kini belum ada arahan langsung dari Presiden RI.
Selain itu, proses administrasi pembelian Hotel Novotel juga masih berjalan.
“Untuk tahun ini kami belum mendapatkan arahan secara langsung dari Presiden apakah hotel Novotel ini akan digunakan atau tidak. Karena memang proses administrasi penyelesaian pembelian hotel ini masih dalam proses,” ungkapnya.
Ia memperkirakan proses pengalihan kepemilikan hotel secara hukum dan administratif baru akan rampung sekitar Maret mendatang, baik secara de jure maupun de facto, kepada Pemerintah Indonesia melalui Danantara.
Baca juga: Leo Guntara Tinggalkan Semen Padang FC, Bek Kiri Andalan Kabau Sirah Resmi Pamit, ke Borneo FC?
“Mungkin Maret baru akan terjadi secara de jure maupun de facto dari hotel ini kepada pemerintah Indonesia melalui Danantara,” kata Harun.
Meski demikian, pihaknya menegaskan kesiapan Kementerian Haji apabila nantinya Presiden memberikan arahan untuk memanfaatkan hotel tersebut sebagai bagian dari layanan Kampung Haji bagi jemaah Indonesia.
“Kami juga siap saja kalau kemudian Presiden memerintahkan Kementerian Haji untuk menggunakan hotel ini,” pungkasnya.(*)
