TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara eks Direktur Gas PT Pertamina Hari Karyuliarto, Wa Ode Nur Zainab, meyakini mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina.
Hari Karyuliarto merupakan eks Direktur Gas PT Pertamina yang menjadi satu dari dua terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Baca juga: Kelakar Hakim Kasus Korupsi LNG, Pernah Meriang Usai Gelar Sidang di Malam Hari
Wa Ode mengatakan, dia pernah melihat rekaman video berisi Ahok yang mengakui bahwa dia yang melaporkan kasus korupsi LNG ini.
"Iya, kami mendengar ya dari berbagai informasi dan kami melihat sendiri berbagai rekaman video yang menyatakan beliau (Ahok) mengakui bahwa "sayalah" pakai "gua" kata dia, "gua yang laporin"," ucap Wa Ode, usai sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina Persero, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026).
Baca juga: Hakim Pertimbangkan Hadirkan Ahok dan Nicke di Sidang LNG Pertamina
"Artinya bahwa mestinya beliau dengan gentleman sekali lagi, hadir di persidangan, sampaikan di persidangan kenapa sampai melaporkan? Kejahatan apa yang dilakukan?" tambah dia.
Padahal, Wa Ode mengklaim, fakta persidangan menunjukkan proses pengadaan LNG sudah sesuai prosedur yang berlaku.
"Persidangan hari ini sangat clear banget bahwa Pertamina itu untung, terus kemudian tidak ada intervensi sama sekali ya, semuanya sesuai mekanisme yang ada di Pertamina, clear banget," ujarnya.
Sebelumnya, terdakwa kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) Hari Karyuliarto meminta agar mantan Direktur PT Pertamina Nicke Widyawati dihadirkan dalam sidang kasus yang menjeratnya saat ini.
Tak hanya Nicke, Hari bahkan juga meminta agar eks Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga dihadirkan di sidang kasus korupsi LNG.
Adapun alsan Hari, keinginannya agar Nicke dan Ahok dihadirkan di persidangan lantaran pembelian LNG oleh Pertamina dari perusahaan asal Amerika Serikat Corpus Christi terjadi saat keduanya masih menjabat.
"Bahwa yang membeli LNG dan menjualnya juga bukan saya. Itu adalah direksi pada tahun 2019 sampai 2024. Makannya saya tidak ragu-ragu meminta Pak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Nicke Widyawati untuk hadir di sidang karena mereka juga harus bertanggung jawab," kata Hari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Hari yang telah menjalani proses persidangan sejauh ini mengaku cukup kecewa lantaran Ahok dan Nicke tak kunjung dihadirkan oleh Jaksa.
Pasalnya menurut dia, kehadiran kedua mantan atasannya itu dirasa penting lantaran mereka yang membeli LNG ketika Indonesia dilanda pandemi Covid-19.
"Kita tahu pasti rugi, walaupun juga mereka pada saat itu di luar pandemi membuat untung. Tapi so far sampai dengan hari ini mereka berdua tidak mau muncul di pengadilan itu lah yang membuat saya kecewa," ujarnya.
Padahal lanjut Hari, keinginannya agar Ahok dan Nicke hadir di persidangan bukan untuk menyalahkan mereka berdua.
Ia pun mengakui bahwa tidak ada pihak yang bisa meraup keuntungan dari penjualan LNG di tengah pandemi Covid.
"Padahal saya bukan mau menyalahkan dia, mereka juga telah berbuat baik. Siapa sih di dalam Covid-19 bisa untung? Tidak ada kan. Tapi mereka juga tidak mau mengklarifikasi bahwa padahal Pertamina juga untung (penjualan LNG di luar covid) padahal jelas-jelas Nicke dan Ahok menerima tantiem dari hasil penjualan LNG itu," pungkasnya.
Baca juga: Dakwaan Ungkap Kerugian USD 113 Juta, Saksi Pertamina Klaim LNG Justru Untungkan Negara
Sebelumnya, Dua mantan petinggi PT Pertamina (Persero) didakwa merugikan negara sebesar USD 113.839.186,60 terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2021.
Adapun kedua mantan petinggi Pertamina itu yakni Direktur Gas PT Pertamina periode 2012-2014 Hari Karyuliarto dan Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina tahun 2013-2014 Yenni Andayani.
Saat membacakan berkas dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai bahwa perbuatan itu dilakukan Hari dan Yenni bersama-sama dengan Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.
"Terdakwa I Hari Karyuliarto dan Terdakwa II Yenni Andayani melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara pada PT Pertamina (Persero) sebesar US$113.839.186,60,” ujar Jaksa KPK Yoga Pratomo saat bacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/12/2025).
Dalam dakwaannya jaksa membeberkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan kedua terdakwa terjadi di tiga tempat bahkan di negara berbeda.
Adapun Tindak pidana itu diantaranya terjadi di Kantor Pusat PT Pertamina di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat; di Hotel Sheraton Bandara di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang; di Kantor Corpus Christi Liquefaction di 700 Milam St. Suite 800, Houston, USA.
Jaksa menjelaskan, bahwa Hari disebut tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc.; menyetujui Term Sheet Corpus Christi Liquefaction yang di dalamnya termasuk formula harga tanpa mempertimbangkan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli domestik.
Selain itu lanjut Jaksa, Hari juga diketahui menyetujui formula harga Train 2 yang lebih tinggi tanpa kajian risiko maupun analisis keekonomian untuk memastikan harga LNG Corpus Christi Liquefaction Train 2 kompetitif dibandingkan harga LNG dari sumber domestik atau sumber lainnya yang menggunakan harga minyak mentah.
"Terdakwa menyetujui penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1 tanpa adanya pembeli LNG yang mengikat; tidak menyusun dan melampirkan kajian keekonomian, risiko dan mitigasinya, serta tidak melampirkan draf Sales and Purchase Agreement (SPA) dalam memorandum permintaan persetujuan kepada direksi mengenai keputusan atas penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1," jelas Jaksa.
Tak hanya itu dalam perbuatannya, Hari juga disebut melakukan pembicaraan dengan Cheniere Energy Inc mengenai rencana penambahan LNG Corpus Christi Liquefaction sejak Maret 2014 dengan mendasarkan pada potensial demand bukan pada pembeli yang telah menandatangani perjanjian.
Kemudian kata Jaksa, Hari menyetujui formula harga Train 2 yang lebih tinggi tanpa kajian risiko maupun analisis keekonomian untuk memastikan harga LNG Corpus Christi Liquefaction Train 2 kompetitif dibandingkan harga LNG dari sumber domestik atau sumber lainnya yang menggunakan harga minyak mentah.
"Memberi usulan kepada Karen Agustiawan agar menandatangani surat kuasa yang ditujukan kepada dirinya untuk menandatangani LNG SPA Train 2 tanpa didukung persetujuan direksi, tanggapan tertulis dewan komisaris dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah diikat dengan perjanjian," ujarnya.
Sementara itu terdakwa Yenni, dijelaskan Jaksa, bahwa yang bersangkutan mengusulkan kepada Hari untuk menandatangani risalah rapat direksi (RRD) srikuler mengenai keputusan atas penandatanganan perjanjian jual beli LNG train 1 dan train 2 dari Corpus Christi Liquefaction tanpa adanya dukungan kajian ekonomi, kajian resiko, dan mitigasi proses pengadaan LNG Corpus.
Selain itu penandatanganan perjanjian jual beli LNG itu menurut jaksa juga tanpa adanya pembeli LNG Corpus yang telah diikat dengan perjanjian.
"Terdakwa II menandatangani SPA Train 1 Pembelian LNG antara PT Pertamina dengan Corpus Christi Liquefaction pada tanggal 4 Desember 2013 berdasarkan Surat Kuasa dari Karen Agustiawan walaupun belum seluruh direksi PT Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) dan tanpa adanya tanggapan tertulis dewan komisaris PT Pertamina dan Persetujuan RUPS, serta tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah diikat dengan perjanjian," pungkasnya.
Akibat perbuatannya itu, Jaksa pun menjerat para terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
