TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pegawai pajak dan bea cukai baru-baru ini merupakan bentuk shock therapy.
Menurutnya, OTT tersebut juga menjadi bagian dari upaya pembenahan internal yang tengah berjalan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Usai beberapa pegawai Pajak dan Bea Cukai terkena OTT oleh KPK, Menkeu Purbaya langsung mengambil langkah tegas dengan merombak jajaran di kementeriannya.
“Bagus tidak rompinya? Enggak. Itu shock therapy untuk pajak dan bea cukai supaya lebih fokus lagi ke depan menjalankan tugasnya,” ujar Purbaya kepada awak media di Kemenkeu, Jumat (6/2/2026).
Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan reorganisasi dan rekonsolidasi, dengan tujuan meningkatkan kinerja seluruh institusi di bawah Kemenkeu.
Salah satu langkah konkret yang telah ditempuh adalah perombakan pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Baca juga: Langkah Berani Menkeu Purbaya Benahi DJP Mulai Makan Korban Pejabat Nakal, KPK Beri Dukungan Penuh
“Yang penting di sini kan kita sedang reorganisasi, sedang rekonsolidasi supaya lebih bagus lagi ke depan. Bea Cukai kan kemarin sudah saya ganti berapa puluh orang pegawai,” kata Purbaya, dikutip dari Kompas.com.
Langkah ini tidak hanya terbatas pada Bea Cukai.
Rotasi pegawai juga direncanakan di Direktorat Jenderal Pajak, bahkan pada hari yang sama, puluhan pegawai pajak akan diputar sebagai bagian dari penataan organisasi.
“Jadi, sore ini berapa puluh pegawai pajak pun saya akan putar,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan tetap mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap pegawai yang terseret kasus.
Ia memastikan, kementeriannya tidak akan melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang berjalan.
Namun, Purbaya menekankan bahwa pendampingan terhadap pegawai yang berhadapan dengan hukum tetap akan diberikan, baik secara administratif maupun hukum.
“Saya akan dampingi saja. Itu kan pegawai keuangan, jangan sampai tidak didampingi. Nanti kalau saya tidak dampingi, setiap ada masalah langsung saya buang. Nanti orang keuangan semuanya tidak ada yang mau kerja,” ucapnya.
Ia menambahkan, pendampingan hukum dilakukan untuk memastikan adanya perlakuan yang adil dalam proses hukum, tanpa mengurangi ketegasan terhadap pelanggaran yang terbukti dilakukan.
Purbaya menegaskan, langkah tegas akan terus diambil terhadap setiap pelanggaran, seiring dengan upaya menjaga profesionalisme dan moral aparatur negara di sektor keuangan.
Baca juga: Duet Maut Purbaya dan KPK: Bersih-bersih di Tubuh DJP Dimulai, Mulyono Langsung Masuk Penjara
Sejumlah pejabat dan mantan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (4/2/2026).
Pasca-operasi senyap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Januari lalu, KPK kini melakukan operasi senyap di dua daerah lain.
Dua daerah lain yang kini kena giliran OTT KPK adalah KPP Madya Banjarmasin dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, OTT tersebut berkaitan dengan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.
“Restitusi pajak. Ya (KPP Banjarmasin),” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui pesan singkat, Rabu.
Budi mengungkapkan, dari operasi senyap ini, penyidik menyita uang sekitar Rp 1 miliar.
Budi mengatakan, saat ini, para pihak yang diamankan sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih.
Ketiganya tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 20.00 WIB.
Meski demikian, ketiganya tidak melewati pintu depan gedung, melainkan pintu belakang.
“Selanjutnya pihak-pihak dimaksud akan dilakukan pemeriksaan intensif,” ucap dia.
(TribunTrends/Bangkapos)
