SURYA.co.id, SURABAYA - Fenomena ketidakharmonisan sejumlah Bupati dengan wakil di Jawa Timur membuat Anggota DPRD Jatim Freddy Poernomo merasa prihatin.

Politisi senior Partai Golkar ini pun meminta agar Gubernur ikut turun tangan untuk melakukan mediasi.

Campur tangan Gubernur dinilai penting sebab selain merupakan kepala daerah di tingkat provinsi.

Baca juga: Bupati Dan Wabup Jember Pecah, Kuasa Hukum Gus Fawait Sebut Gugatan Rp 25,5 Miliar Tanpa Dasar Hukum

Gubernur juga merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. "Sehingga, perlu melakukan pembinaan," kata Freddy kepada SURYA.co.id, Jumat (6/2/2026). 

Beberapa Konflik Kepala Daerah di Jawa Timur

Informasi yang dikumpulkan SURYA.co.id, belakangan ini konflik beberapa kepala daerah memang mencuat ke publik. 

• Terbaru, ketidakharmonisan Bupati dan Wakil Bupati Jember. Saat ini perpecahan Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Santoso masuk pada proses gugatan di pengadilan. Ini cukup menyita perhatian publik. 
• Ada pula Kabupaten Sidoarjo. Beberapa waktu lalu isu retaknya hubungan antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana ini turut mencuat dan menjadi sorotan publik. 

Ganggu Jalannya Birokrasi di Daerah

Sebelum Gubernur turun tangan, Freddy juga berharap agar DPRD setempat ikut memediasi kepala daerah yang berkonflik

Sebab, tentu saja konflik semacam itu dikhawatirkan mengganggu jalannya birokrasi di daerah. 

Sehingga, tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena khawatir turut berdampak terhadap pelayanan publik.

"Tentu kami harap DPRD sebagai fungsi kontrol harus memberikan warning," ujar anggota Komisi A DPRD Jatim tersebut. 

Beragam Faktor Penyebab Keretakan Kepala Daerah

Wakil Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam tak kaget dengan fenomena yang terjadi ini.

Sebab, ia menilai ketidakharmonisan kepala daerah dan wakil kerap terjadi di tengah pemerintahan. Berbeda ketika saat masa kampanye hingga pelantikan yang mesra.

Keretakan biasanya terjadi karena berbagai faktor.

• Rebutan pengaruh di birokrasi, politik, ekonomi hingga di level individual. S
• Sejumlah faktor ini kerap menjadi alasan retaknya hubungan kepala daerah dan wakilnya bahkan hingga pecah kongsi. 

"Menurut saya semua ini seharusnya tidak perlu terjadi jika kedua belah pihak memiliki komitmen yang kuat untuk selalu bersama-sama hingga akhir periode," ujar Surokim ketika dikonfirmasi SURYA.co.id terpisah, Jumat (6/2/2026) . 

Butuh Intens Berkomunikasi dan Saling Pengertian

Pengamat politik ini menilai hal tersebut bisa teratasi dengan intensnya komunikasi, saling pengertian hingga pembagian peran dan pelibatan masing-masing.

Sehingga, tidak muncul ego masing-masing ketika di pertengahan periode. 

Sedapat mungkin disharmoni harus diantisipasi.

"Menurut saya harus ada ikhtiar terus menerus agar frekuensi itu bisa sama dan terus bisa diperbaharui agar terbangun trust berkesinambungan," jelas Surokim dalam analisanya. 

Energi Habis untuk Berseteru

Sebagai akademisi, Surokim mengingatkan disharmoni kepala daerah pasti akan mengganggu ritme dan akselerasi pemerintahan.

Bahkan, cenderung merusak dan menggangu konsentrasi dalam manajemen pembangunan daerah.

"Jika keretakan itu terjadi percayalah energi kepala daerah akan habis untuk berseteru dan susah untuk bisa menjalankan roda birokrasi menjadi lebih progresif dan akseleratif," ucap Surokim.