Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tengah bersiap menggelar Sensus Ekonomi pada tahun 2026. 

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, mengatakan, pihaknya bersama BPS Kabupaten/Kota telah membangun kolaborasi yang kuat, termasuk dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) serta kawasan-kawasan industri. 

Hal ini dilakukan karena tantangan di lapangan tidaklah ringan.

"Mendata industri tidak mudah, mendata masyarakat pelaku ekonomi di rumah tangga juga tidak mudah karena mereka harus mau menerima kita juga," ujar Margaretha, saat dikonfirmasi Tribunjabar.id, Sabtu (7/2/2026). 

Ia menyebut bahwa komunikasi yang baik dan literasi yang kuat menjadi kunci agar masyarakat maupun pelaku usaha bersedia didata. 

Menurutnya, kerja sama dari seluruh pihak sangat krusial karena sensus ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah semata, melainkan juga untuk pelaku usaha itu sendiri.

Ari menjelaskan, melalui sensus ini akan terlihat struktur ekonomi yang sebenarnya. Data tersebut nantinya bisa menjadi peta bagi pengusaha untuk melihat posisi mereka di pasar.

"Para pelaku usaha, industri itu juga akan tahu pangsa pasarnya seperti apa, persaingannya seperti apa. Itu akan terlihat semua," tuturnya.

Ia mencontohkan, data sensus bisa memetakan berapa banyak restoran atau hotel di suatu wilayah, sehingga pengusaha bisa membaca peluang. 

"Misalnya, apakah masih relevan membuka kafe di Bandung atau justru harus beralih ke jenis usaha lain," katanya. 

Mengenai jadwal pelaksanaan, Ari menargetkan kegiatan lapangan akan rampung pada Agustus. 

Kendati demikian, publikasi data tidak bisa dilakukan serta-merta karena harus melalui proses pembersihan (cleaning) dan validasi yang ketat agar data benar-benar bersih.

"Awal tahun depan diharapkan sebagian sudah bisa dideseminasikan, dipublish. Tapi jadwal rekapan tentu melihat perkembangan dari proses yang berjalan," jelasnya.

Dikatakannya, Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan agenda rutin sepuluh tahunan sesuai standar internasional bagi negara yang memiliki lembaga statistik nasional (NSO). 

Ari menyebutkan, rentang waktu sepuluh tahun ini ditetapkan karena sensus memotret populasi secara menyeluruh, bukan sekadar sampel, sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar.

Fungsi utama dari sensus ini, lanjut Ari, adalah untuk mendapatkan kerangka (frame) populasi. 

Kerangka inilah yang nantinya menjadi dasar atau acuan bagi survei-survei rutin yang dilakukan BPS, baik itu survei bulanan maupun triwulanan.

"Jadi mendapatkan frame-nya. Itu betul-betul jadi basic. Nah, tetapi dalam 10 tahun ini nanti ada seperti sensus penduduk, ada survei antar sensus," jelas dia. (*)