TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Pemerintah Kota Gorontalo menyiapkan pembangunan Kantor Wali Kota baru yang direncanakan berlokasi di Eks Terminal 42 Andalas.
Kawasan ini secara administratif berada di Jl. John Ario Katili, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
Proyek ini menjadi salah satu agenda pembangunan strategis daerah yang ditargetkan mulai memasuki tahap pembangunan fisik pada akhir 2026 atau awal 2027.
Baca juga: Bupati Boalemo Rum Pagau Hadiri Penandatanganan Digitalisasi Sekolah
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, Meydi Novie Silangen, menyampaikan bahwa pembangunan kantor wali kota merupakan bagian dari dua proyek prioritas infrastruktur pemerintahan yang harus direalisasikan dalam beberapa tahun ke depan.
“Yang kedua adalah yang cukup fenomenal adalah untuk pembangunan kantor wali kota baru. Nah, ini juga beliau sudah sampaikan sampai dengan pokoknya saya selesai gedung kantor wali kota baru ini sudah harus dilaksanakan,” ujar Novi.
Menurutnya, lokasi pembangunan kantor wali kota dipilih di kawasan Sipatana yang sedang diproyeksikan sebagai pusat pengembangan kawasan bisnis dan pemerintahan baru.
“Dari perencanaan kita untuk kawasan ini menjadi central bisnis,” katanya.
Novi menjelaskan, pemerintah daerah mulai mempersiapkan tahapan pembangunan sejak tahun 2026 melalui pengalokasian anggaran untuk kegiatan perencanaan dan persiapan teknis.
“Ini juga mulai tahun ini kami diberi anggaran untuk mulai dari persiapan-persiapan termasuk DED, pembebasan lahan dan mungkin nanti fisiknya akan mulai dari tahun depan,” jelasnya.
Baca juga: Kementan Sebut Potensi Peternakan Gorontalo Utara Setara Kawasan Luar Negeri
Ia mengungkapkan, total kebutuhan lahan untuk pengembangan kawasan perkantoran diperkirakan mencapai 4,5 hektare.
Namun, pemerintah daerah memutuskan memulai pembangunan pada lahan seluas 1,8 hektare yang difokuskan untuk pembangunan gedung induk kantor wali kota.
“Mestinya pembebasan itu 4,5 hektar. 1,8 hektar ini saja kurang lebih 16 sampai 20 miliar barangkali,” ungkap Novi.
Tahapan pembangunan diawali dengan penyusunan feasibility study, proses appraisal lahan, pembebasan lahan, hingga penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Pemerintah menargetkan seluruh tahapan perencanaan dapat selesai sebelum akhir tahun 2026.
“Beliau targetkan di akhir tahun atau awal tahun depan groundbreaking untuk fisiknya,” ujarnya.
Selain pembangunan gedung induk, Pemerintah Kota Gorontalo juga menyiapkan perencanaan kawasan perkantoran terpadu yang akan mengatur penempatan organisasi perangkat daerah di sekitar kantor wali kota.
“Untuk kawasan itu untuk bangunan utama 1,8 hektar itu nanti akan juga ada site plan-nya akan dibuat di situ, jadi mungkin pengembangan kantor-kantor lainnya akan nanti masuk di sana,” katanya.
Ia menegaskan, kantor wali kota akan menjadi pusat orientasi tata ruang kawasan pemerintahan yang sedang dikembangkan tersebut.
“Kantor wali kota tetap jadi center point. Itu yang kita kaji sampai detail-detail itu,” tuturnya.
Terkait Desain, Pemkot Gorontalo berencana menggelar sayembara desain tingkat nasional.
Sayembara tersebut dirancang untuk memperoleh desain terbaik yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan pemerintahan daerah.
Novie mengatakan ide sayembara desain muncul sebagai upaya membuka ruang partisipasi para arsitek dan perencana dari berbagai daerah.
“Saya bilang, Pak, boleh tidak bikin sayembara? Jadi ide-ide orang itu bisa kita lihat. Jadi nanti untuk desain kantor wali kota ini akan disayembarakan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, wali kota menyetujui pelaksanaan sayembara desain secara nasional dan menargetkan peluncuran program tersebut dilakukan pada 20 Februari 2026.
“Beliau setuju disayembarakan dan sayembaranya secara nasional. Dan ini kesempatan itu kami ini kerja tayang target tanggal 20 insyaallah kalau tidak ada halangan dengan beliau satu tahun kita akan launching untuk sayembara dibuka secara nasional tahun ini, 20 Februari,” katanya.
Sayembara desain direncanakan berlangsung selama 40 hingga 70 hari sebelum dilanjutkan dengan proses penyusunan Detail Engineering Design.
“Sayembaranya kurang lebih 40 sampai 70 hari. Saya harus berhitung di situ karena kemudian DED harus saya hitung selesai yang tadi saya sampaikan harus sebelum 20 Desember sudah selesai,” jelas Novi.
Ia menegaskan bahwa proses perencanaan desain menjadi tahap penting agar pembangunan kantor wali kota dapat berjalan sesuai target waktu pembangunan.
“Nah, ini waktunya memang betul-betul saya harus ketat dengan waktu,” ujarnya.
Novie pun memberikan petunjuk bahwa nantinya merancang pembangunan Kantor Wali Kota baru dengan konsep bangunan ramah lingkungan dan terbuka bagi masyarakat.
Konsep tersebut diharapkan menciptakan bangunan pemerintahan yang efisien sekaligus mendekatkan pelayanan kepada publik.
Novie menjelaskan bahwa kantor wali kota akan menggunakan konsep green building.
“Green building itu salah satu adalah gedung kantor yang betul-betul bisa berintegrasi dengan lingkungan. Jadi misalnya dari pencahayaan, tidak boros air, tidak boros energi, ada penggunaan-penggunaan kembali untuk pelaksanaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan konsep bangunan hijau harus dirancang sejak tahap awal pembangunan.
“Menuju green building itu harus dari perencanaan. Nah, ini yang kami konsep,” katanya.
Selain ramah lingkungan, konsep kantor wali kota juga dirancang agar menciptakan ruang pelayanan publik yang lebih terbuka.
“Kalau diskusi dengan Pak Wali beliau lebih suka gedung yang terbuka untuk rakyat. Artinya kadang-kadang gedung pemerintah itu terlalu megah, terlalu kaku sampai orang takut mau datang. Jadi ini memang bangunan untuk rakyat,” jelas Novi.
Dalam perencanaan fungsi bangunan, beberapa organisasi perangkat daerah strategis direncanakan berkantor di gedung induk untuk memudahkan koordinasi pemerintahan.
“Mungkin nanti ada beberapa dinas yang strategis yang selalu Pak Wali butuhkan yang harus ada berkantor dengan beliau di kantor induk itu. Misalnya badan keuangan, badan pendapatan, Bappeda,” ujarnya. (*)
