SRIPOKU.COM - Memahami bagaimana negara ini dijalankan bukan hanya tugas politisi, melainkan tanggung jawab kita sebagai warga negara cerdas. 

Dalam materi Pendidikan Pancasila Kelas 12 Bab 6, kita akan menelusur lebih dalam mengenai struktur dan fungsi lembaga negara pasca-amandemen UUD 1945. 

Baca juga: Ringkasan Materi Bab 5 Praktik Gotong Royong Pendidikan Pancasila Kelas 12 SMA, Dilengkapi Soal HOTS

Ringkasan Materi Bab 6: Menelusur Lembaga Negara dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia

1. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan besar. Prinsip utamanya adalah Checks and Balances, yaitu pembagian kekuasaan yang setara antarkomponen negara agar dapat saling mengawasi dan mengimbangi, guna menghindari kekuasaan absolut (otoriter).

2. Klasifikasi Lembaga Negara Berdasarkan UUD NRI 1945

Lembaga negara saat ini dibagi menjadi beberapa ranah kekuasaan yang bersifat horizontal (sejajar):

1. Lembaga Legislatif (Pembuat UU): * MPR: Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden/Wapres.

• DPR: Memegang kekuasaan membentuk UU, fungsi anggaran, dan pengawasan.
• DPD: Mengajukan dan membahas RUU terkait otonomi daerah.

  2. Lembaga Eksekutif (Pelaksana UU):

• Presiden & Wakil Presiden: Memegang kekuasaan pemerintahan dan sebagai panglima tertinggi angkatan perang.

  3. Lembaga Yudikatif (Kekuasaan Kehakiman):

• MA (Mahkamah Agung): Peradilan tertinggi dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan TUN.
• MK (Mahkamah Konstitusi): Menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan pemilu.
• KY (Komisi Yudisial): Lembaga mandiri untuk mengusulkan hakim agung dan menjaga kehormatan hakim.

  4. Lembaga Eksaminatif (Pemeriksa):

• BPK (Badan Pemeriksa Keuangan): Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.

3. Partisipasi Masyarakat terhadap Lembaga Negara

Sebagai warga negara, peran kita adalah melakukan pengawasan (sosial kontrol) terhadap kinerja lembaga-lembaga tersebut agar tetap berjalan sesuai amanat rakyat dan aturan hukum yang berlaku.

Latihan Soal HOTS

Soal 1

Sebelum amandemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Namun, setelah amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dampak sosiopolitik yang paling signifikan dari perubahan ini bagi kehidupan berbangsa adalah...

A. Rakyat tidak lagi memiliki wakil di pemerintahan pusat.

B. Presiden menjadi lebih kuat karena tidak bisa diberhentikan oleh MPR.

C. Terciptanya sistem kerja sama antarlembaga yang sejajar untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan.

D. DPR memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Presiden dalam hal anggaran.

E. Mahkamah Agung menjadi satu-satunya penentu kebijakan hukum nasional.

Kunci Jawaban: C

Soal 2

Apabila terjadi perselisihan mengenai hasil perhitungan suara Pemilihan Umum antara peserta Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka secara konstitusional lembaga yang berhak memutus sengketa tersebut agar tercipta keadilan hukum adalah...

A. Mahkamah Agung (MA)

B. Komisi Yudisial (KY)

C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

D. Mahkamah Konstitusi (MK)

E. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Kunci Jawaban: D

Soal 3

DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam praktiknya, jika DPR menolak rancangan anggaran (APBN) yang diajukan oleh Presiden, maka implikasi konstitusional yang paling tepat sesuai aturan negara adalah...

A. Presiden diberhentikan karena gagal menyusun anggaran.

B. Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu.

C. DPR dipaksa untuk menyetujui anggaran melalui dekrit Presiden.

D. Anggaran diambil alih dan ditetapkan sepenuhnya oleh BPK.

E. Negara berhenti melakukan pembangunan infrastruktur sementara.

Kunci Jawaban: B

Soal 4

Lembaga negara yang memiliki kewenangan mandiri dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim adalah...

A. Komisi Yudisial

B. Mahkamah Konstitusi

C. Mahkamah Agung

D. Dewan Perwakilan Daerah

E. Badan Pemeriksa Keuangan

Kunci Jawaban: A

Soal 5

Dalam sistem negara hukum, masyarakat seringkali merasa dirugikan oleh sebuah Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan hak-hak mereka yang diatur dalam konstitusi. Langkah paling solutif dan sesuai hukum yang dapat diambil oleh kelompok masyarakat tersebut adalah...

A. Melakukan boikot terhadap seluruh program pemerintah.

B. Meminta Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

C. Mengajukan permohonan keberatan melalui mekanisme judicial review kepada Mahkamah Konstitusi.

D. Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri terdekat.

E. Menuntut pembubaran DPR sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang.

Kunci Jawaban: C