TRIBUN-VIDEO — Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, menceritakan suasana dan isi pertemuannya bersama Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung sekitar empat jam di kediaman pribadi Presiden RI di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (30/1/2026) lalu.

Siti Zuhro hadir bersama sejumlah tokoh kritis, yakni mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji, Said Didu, serta Hersubeno Arief. 

Menurutnya, pertemuan berlangsung cair dan jauh dari suasana formal.

“Kami diterima dengan sangat friendly. Tidak formal sama sekali,” ujar Siti Zuhro dalam wawancara eksklusif bersama Tribunnews via zoom, Jumat (6/2/2026).

Ia menuturkan, Presiden Prabowo membuka pertemuan dengan paparan singkat mengenai pandangannya tentang Indonesia, sejarah, dan nasionalisme. 

Dari situ, diskusi kemudian mengalir pada agenda besar pemerintahan, terutama pembangunan ekonomi dan penegakan hukum.

Isu reformasi Polri menjadi salah satu topik paling menonjol.

Prabowo, menurut Siti Zuhro, menegaskan keseriusannya membenahi Polri, termasuk melalui pembentukan panitia seleksi (pansel).

Namun, para tokoh yang hadir menilai langkah itu belum cukup.

“Kami sampaikan, itu tidak cukup. Ada yang lebih penting,” ujar Siti Zuhro.

Dalam pertemuan tersebut, isu pergantian Kapolri disebut berulang kali. 

Para tokoh menekankan pentingnya kepemimpinan Polri yang benar-benar dipercaya publik.

“Pergantian Kapolri itu disebut berkali-kali,” katanya.

Ia menilai Presiden menangkap pesan itu secara serius, meski belum memberikan jawaban tegas.

“Gesturnya menunjukkan itu menjadi pertimbangan serius. Presiden tahu. Mungkin masih menakar waktu, tetapi jelas tidak bisa lama,” ujar Siti Zuhro.

Selain isu polri, pertemuan juga menyinggung Pilkada langsung dalam konteks otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan. 

Siti Zuhro mengingatkan Pilkada langsung telah berjalan sejak 2005 dengan lebih dari 2.000 pelaksanaan, sehingga perlu evaluasi menyeluruh.

“Kalau cuma mahal, lalu solusinya pilkada tidak langsung, itu berarti merampas hak politik warga negara. Argumentasinya harus lebih komprehensif,” ujarnya.

Lalu ke mana arah reformasi Polri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo?
Apakah pergantian Kapolri hanya soal waktu?

Di sisi lain, bagaimana sikap Presiden terhadap wacana evaluasi Pilkada langsung? 

Apakah persoalan biaya semata, atau ada problem yang lebih mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah?

Dan, apakah hak politik warga negara bisa tetap terjaga jika model Pilkada suatu saat diubah?

Apakah Presiden Prabowo menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

Di mana seharusnya MBG diprioritaskan menurut Prof. Siti Zuhro?

Apakah keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dibahas dalam pertemuan?

Apa tujuan utama Indonesia bergabung dalam Board of Peace menurut penjelasan Presiden?

Apakah keikutsertaan Indonesia bersifat mengikat atau bisa ditinjau ulang kapan saja?

Bagaimana respons Presiden terhadap keresahan publik dan tokoh agama soal BOP?

Apakah isu kontribusi dana dan sumber anggaran BOP dibahas dalam pertemuan?

Dan pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan Presiden lewat pertemuan empat jam yang tertutup itu?

Semua jawabannya terungkap dalam wawancara ini.

Saksikan wawancara eksklusif selengkapnya hanya di YouTube Tribunnews.