TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti kinerja aparat penegak Peraturan Daerah (Perda), khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), agar penegakan aturan di daerah berjalan lebih profesional dan minim konflik.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan, menegaskan optimalisasi kinerja Satpol PP dan PPNS menjadi faktor penting dalam memastikan penegakan Perda berlangsung efektif dan berkeadilan di tengah masyarakat.

“Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Satpol PP serta PPNS sangat penting,” ujar Hasim, Sabtu (7/2/2026).

Hasim menilai, penguatan sumber daya manusia harus dibarengi dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar aparat di lapangan dapat bekerja optimal.

“Penguatan SDM dan dukungan sarana prasarana menjadi kunci agar penegakan Perda berjalan efektif,” katanya.

Selain itu, Hasim menekankan perlunya kejelasan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap tindakan penegakan hukum di lapangan.

“Kejelasan SOP penindakan penting supaya penegakan Perda tidak menimbulkan konflik di masyarakat,” ucapnya.

Menurut Hasim, dengan aparat yang profesional, didukung fasilitas memadai dan SOP yang jelas, penegakan Perda di Jawa Barat diharapkan dapat berjalan lebih tertib, humanis, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.