BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Pemerintah Kabupaten Tapin terus mematangkan arah pembangunan daerah agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. 

Salah satunya dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin serta Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2027 yang digelar di Jakarta, Sabtu (7/2/2026). 

Kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tapin ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Doddy Afianto. 

FGD diikuti seluruh perwakilan dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Bupati Tapin H Yamani hadir langsung membuka kegiatan tersebut didampingi Wakil Bupati Tapin H Juanda serta Wakil Ketua Komisi I DPRD Tapin, Taufik Hidayat. 

Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif ini menjadi penegasan komitmen bersama dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terarah. 

Dalam sambutannya, Bupati Tapin H Yamani menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Tapin tengah memasuki tahapan penting, yakni penyusunan rancangan RKPD Tahun Anggaran 2027. 

Menurutnya, FGD ini menjadi ruang strategis untuk memperoleh berbagai informasi dan masukan yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

Bupati Tapin menegaskan, perencanaan pembangunan Kabupaten Tapin ke depan harus selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat, sekaligus memperhatikan skala prioritas daerah dan kewajiban mandatory spending sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Melalui sinkronisasi ini, kita berharap tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, dapat tercapai secara optimal,” ujar Bupati Yamani. 

Sebelum secara resmi membuka kegiatan FGD, Bupati Yamani juga meminta seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. 

Bupati Tapin menekankan pentingnya pemahaman yang sama di antara seluruh OPD dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan agar benar-benar berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin.

“Jadikan pengetahuan yang diterima sebagai bahan kita untuk melaksanakan kinerja yang lebih profesional dan berintegritas,” pungkasnya. (Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)