TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritik keras rencana iuran Indonesia sebesar Rp17 triliun atau setara 1 miliar dolar AS ke Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dino menilai angka tersebut fantastis, tidak masuk akal, dan berpotensi melukai pemerintah secara politik di tengah kondisi ekonomi rakyat.
Hal itu juga jadi poin yang ia sampaikan saat dirinya dan sejumlah tokoh dipanggil ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (4/2/2026).
Baca juga: Dave Laksono Nilai Peran Indonesia di Board of Peace Bukan Sekadar Simbol
Menurut Dino, angka tersebut jauh melampaui kewajaran kontribusi internasional Indonesia, bahkan jika dibandingkan dengan iuran ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia menyoroti ironi rencana pemberian dana besar tersebut di saat kondisi keuangan PBB justru tengah tertekan.
Dino mengingatkan bahwa PBB saat ini mengalami defisit akibat penarikan iuran Amerika Serikat dan tunggakan sejumlah negara anggota.
“PBB katanya mau kolaps loh karena apa? PBB kan enggak punya uang sendiri, uangnya dari iuran. iuran terbesar dari Amerika. Amerika narik, jadi karena itu mereka mau kolaps," tuturnya.
Dino juga mengaitkan rencana iuran tersebut dengan posisi diplomasi Indonesia yang sebelumnya menegaskan komitmen terhadap multilateralisme dan PBB.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menimbulkan dampak politik internasional yang luas, bahkan melebihi isu konflik Gaza dan Palestina.
Dari sisi anggaran, Dino menekankan bahwa Rp17 triliun setara dengan iuran Indonesia ke PBB selama 50 tahun.
Dari sisi perhitungan kasar yang menurutnya paling mudah dipahami publik, yakni dampak langsung terhadap rakyat pembayar pajak.
"Kita hitung secara kasar saja. Ternyata Rp17 triliun ini sama dengan total pajak yang dibayar oleh 2 juta rakyat Indonesia, kelas menengah bawah," pungkasnya.
Dana Bersumber dari APBN
Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan anggaran sebesar Rp17 triliun untuk iuran keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mengenai skema pembiayaan Board of Peace, Purbaya menyebut pembahasan teknis belum dilakukan secara rinci, namun penugasan akan menunggu arahan Presiden.
“Nanti kita, itu kita belum diskusikan, tapi pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya. Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga,” ujar Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
