BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mulai mengakselerasi pemulihan lahan pertanian pascabanjir dengan menggandeng pemerintah kabupaten/kota.

Langkah ini dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi untuk memastikan pemulihan berjalan efektif serta tepat sasaran.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel, Syamsir Rahman mengatakan, banjir yang terjadi beberapa waktu lalu berdampak cukup luas pada sektor pertanian. Tidak hanya tanaman pangan seperti padi dan jagung, tetapi juga hortikultura.

“Pasca banjir, yang terdampak bukan hanya tanaman pokok, tapi juga hortikultura. Saat ini proses pemulihan terus berjalan dan dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Syamsir, Senin (9/2/2025).

Berdasarkan pendataan sementara, luas lahan pertanian yang sempat terendam banjir diperkirakan mencapai sekitar 12 ribu hektare. Sebagian lahan tersebut telah mulai dipulihkan secara mandiri oleh petani.

Baca juga: Kesaksian Pengunggah Video Kuyang di Bitahan Tapin Kalsel, Awalnya Noor Hasanah Tak Percaya Mistis

Baca juga: Jambret Gagal Beraksi di Haruyan HST, Polisi Amankan Pelaku Beserta Parang hingga Pisau

“Sebagian sudah ditangani petani sendiri. Sisanya masih kami monitoring karena ada lahan yang memang belum memungkinkan untuk ditanami atau diolah kembali,” jelasnya.

Pemprov Kalsel, lanjut Syamsir, akan mendorong percepatan pemulihan melalui peran penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT), serta koordinasi intensif dengan jajaran teknis di daerah.

Fokus pemulihan saat ini diarahkan ke sejumlah wilayah terdampak cukup parah, di antaranya Kabupaten Banjar, Tapin, dan Tanah Laut. Sementara di Kabupaten Barito Kuala, dampak banjir dinilai tidak terlalu signifikan.

“Kondisi di Barito Kuala tetap terdampak, tapi tidak terlalu banyak. Ini akan kita bahas lebih detail dalam rapat koordinasi teknis minggu depan,” ujarnya.

Syamsir menegaskan, penanganan pascabanjir tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah provinsi, mengingat kewenangan wilayah berada di kabupaten dan kota.

“Provinsi tidak memiliki wilayah. Yang memiliki wilayah itu kabupaten dan kota. Karena itu kita bersama-sama melakukan identifikasi ulang dengan pemerintah kabupaten/kota dan kelompok tani,” ucapnya.

Terkait bantuan, Syamsir menyebut pemberian dukungan akan dilakukan secara selektif, menyusul keterbatasan anggaran provinsi akibat penyesuaian dan pemotongan anggaran tahun berjalan. Apalagi, beberapa kabupaten telah lebih dulu menyiapkan bantuan bagi petani terdampak.

“Kalau semua diminta, nanti semua minta bantuan. Padahal ada kabupaten yang sudah menyiapkan. Provinsi akan melihat di mana kekurangannya,” katanya.

Pemprov Kalsel, lanjut Syamsir, akan memprioritaskan bantuan untuk lahan terdampak banjir dengan luasan di atas seribu hektare yang benar-benar membutuhkan intervensi tambahan.

“Biasanya petani sudah mengantisipasi lebih dulu secara mandiri. Kekurangannya nanti baru kita bantu dari provinsi,” pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)