SURYA.co.id - Kebijakan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara mendadak mendapat kritik keras dari masyarakat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ikut meluapkan kekesalannya dalam rapat konsultasi bersama pemerintah dan pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Menkeu Purbaya menyebut situasi ini membuat posisi pemerintah terlihat tidak profesional.
Sebagai informasi, BPJS PBI adalah program jaminan kesehatan dari pemerintah bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, di mana iuran bulanannya dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah (melalui APBN atau APBD).
Menkeu Purbaya menyoroti kebijakan BPJS PBI 11 juta orang yang dinonaktifkan secara mendadak.
Ia merasa aneh karena anggaran yang dikucurkan Kemenkeu sebenarnya tidak berkurang, namun eksekusi di lapangan justru menimbulkan masalah.
"Jangan sampai yang sudah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, apa cuci darah lagi, tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Padahal uang yang saya keluarkan sama (untuk warga lain yang lebih berhak)," ujar Menkeu Purbaya, Senin (9/2/2026) dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Menurutnya, sistem informasi yang tidak merugikan masyarakat secara langsung, sekaligus mencoreng kredibilitas pemerintah di mata publik.
"Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini," imbuhnya.
Baca juga: Penyebab 11 Juta BPJS PBI Dinonaktifkan Februari 2026, Menkeu Purbaya Tawarkan Solusi
Menkeu Purbaya harus ada periode transisi agar masyarakat bisa mengantisipasi perubahan status kepesertaan mereka.
"Namun diberikan jangka waktu 2 sampai 3 bulan, yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat," ucapnya.
Beliau menambahkan bahwa sistem seharusnya memberikan notifikasi otomatis atau trigger bagi mereka yang keluar dari daftar PBI.
"Jadi begitu mereka masuk list tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan. Entah membayar di tempat lain atau gimana," sambung Purbaya.
Di sisi lain, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkap fakta mengejutkan mengenai ketidaktepatan sasaran bantuan.
Berdasarkan data sepanjang 2025, jutaan orang yang masuk kategori mampu justru masih terdaftar sebagai penerima bantuan negara.
"Berdasarkan DTKS, masih ada penduduk Desil 1 dan 5 yang belum menerima PBI JK (Jaminan Kesehatan), sementara sebagian Desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima. Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih, sementara desil 6 sampai 10 dan non-desil, mencapai 15 juta lebih," papar Gus Ipul.
Gus Ipul mengakui bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih memerlukan penyempurnaan skala besar.
"Kita masih perlu melakukan kroscek lebih luas lagi. Karena di tahun 2025 itu, kami hanya mampu mengkroscek hanya 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK," jelasnya.
Untuk mengatasi kisruh ini, Kemensos terus melakukan verifikasi dan validasi (verivali) cepat bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Sejak Mei 2025 hingga Januari 2026, telah dilakukan pengalihan kepesertaan secara bertahap untuk menekan angka inclusion dan exclusion error.
"Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat," tambah Gus Ipul.
Meski masih ada kendala teknis, Gus Ipul mengklaim tingkat kesalahan data mulai mengecil seiring dengan reaktivasi kepesertaan bagi kelompok prioritas.
"Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau kita berpedoman pada desil, error-nya semakin kecil. Masih ada yang di atas desil 5 dan desil belum di-ranking karena hasil reaktivasi termasuk 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya di-cover oleh PBI JK," pungkasnya.
