KTT Perdana Dewan Perdamaian Bentukan Trump 19 Februari, Negara Uni Eropa Banyak Ogah Gabung
TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dijadwalkan menggelar pertemuan perdananya pada 19 Februari 2026.
Pertemuan setingkat Konferensi Tingkat Tinggi itu disebutkan akan dihadiri sejumlah pemimpin dunia yang dilaporkan sudah menerima undangan untuk hadir.
Beberapa negara setuju untuk hadir, seperti Argentina yang dipimpin oleh Javier Milli, dan Hongaria yang dipimpin oleh Viktor Orban.
Baca juga: Trump Mau Bikin PBB Tandingan, Dewan Perdamaian Syaratkan Satu Miliar Dolar Tunai Bagi Anggota
Namun, negara-negara lain, terutama negara-negara Eropa, termasuk Prancis, Italia, Norwegia, Republik Ceko, dan Kroasia, menolak.
Presiden Rumania, Nichosar Dan mengumumkan di Facebook pada Minggu kalau dia telah menerima undangan untuk menghadiri pertemuan tersebut.
"Namun, Nichosar Dan mengatakan kalau negaranya belum membuat keputusan mengenai partisipasi dalam sesi pertama Dewan Perdamaian," tulis laporan Khaberni, Senin (6/2/2026).
Dia menjelaskan hal itu bergantung pada, "Diskusi dengan mitra Amerika kami tentang format pertemuan untuk negara-negara seperti Rumania yang sebenarnya bukan anggota Dewan tetapi ingin bergabung, dengan syarat piagamnya ditinjau ulang."
Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengatakan pada Sabtu kalau ia telah menerima undangan untuk pertemuan tersebut dan bahwa ia bermaksud untuk berpartisipasi.
Sebaliknya, Perdana Menteri Ceko, Andrej Babiš mengumumkan pada hari Sabtu kalau negaranya tidak berniat untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.
Berbicara kepada jaringan televisi swasta Nova, Babiš mengatakan: "Kami akan bertindak setelah berkonsultasi dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Beberapa di antaranya telah menyatakan bahwa mereka tidak akan bergabung dengan dewan tersebut."
Berdasarkan rencana presiden AS untuk mengakhiri perang Gaza, "Komite Nasional untuk Administrasi Gaza" akan mengambil alih sementara urusan sektor Palestina di bawah kepemimpinan Dewan Perdamaian yang dikepalai oleh Trump.
Namun, piagam Dewan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan Gaza, dan memberikan tujuan yang lebih luas: untuk berkontribusi pada penyelesaian konflik bersenjata di dunia.
Kata pengantar tersebut secara implisit mengkritik Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menegaskan bahwa "Dewan Perdamaian" harus memiliki "keberanian untuk meninggalkan pendekatan dan lembaga yang seringkali gagal."
Hal ini telah membuat marah banyak pemimpin, terutama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, yang sebelumnya pada pekan ini menyerukan penguatan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas seruan presiden AS tersebut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menegaskan kembali bahwa negaranya tidak akan bergabung dengan "Dewan Perdamaian" karena hambatan konstitusional yang "tidak dapat diatasi".
Pada hari Jumat, presiden Brasil menuduh Trump yang berusia 79 tahun ingin menempatkan dirinya sebagai "pemimpin" dari "Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru".
Lula membela multilateralisme dan melawan kebangkitan paham "unilateralisme," dan menyatakan penyesalannya bahwa "Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang dikoyak-koyak."
Donald Trump mengumumkan pembentukan "Dewan Perdamaian" di Forum Davos di Swiss pada bulan Januari.
Menurut piagamnya, presiden dari Partai Republik mengendalikan segalanya: dialah satu-satunya yang berwenang mengundang pemimpin lain dan dia dapat membatalkan partisipasi mereka, kecuali jika "mayoritas dua pertiga negara anggota menggunakan hak veto."
Beberapa poin lain menimbulkan ketidakpuasan di antara para pemimpin lainnya, termasuk bahwa teks tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan Gaza, dan biaya yang sangat tinggi untuk bergabung, karena negara-negara yang ingin mendapatkan kursi tetap di "Dewan Perdamaian" harus membayar biaya sebesar 1 miliar dolar AS.
(oln/khbrn/*)
