Jakarta (ANTARA) - Berita seputar ekonomi yang tayang kemarin, masih menarik untuk dibaca hari ini, Selasa. Mulai dari usulan anggaran reaktivasi BPJS hingga demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
Berikut rangkumannya:
Purbaya siap cairkan usulan Rp15 miliar untuk reaktivasi BPJS
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mencairkan anggaran senilai Rp15 miliar yang diusulkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk reaktivasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) otomatis sementara.
Purbaya saat ditemui usai Rapat Bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, mengatakan anggaran kesehatan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Harga BBM Pertamina, Shell, bp, dan Vivo kompak turun pada Februari
Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, bp, dan Vivo kompak turun pada Februari 2026 apabila dibandingkan dengan harga BBM pada Januari 2026.
Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, tercatat harga Pertamax Series dan Pertamina Dex Series mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Januari 2026.
Pemerintah susun perpres hapus piutang dan denda BPJS kelas 3
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah mempersiapkan peraturan presiden (perpres) terkait penghapusan piutang dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3.
Thomas resmi Deputi Gubernur BI, Prabowo berpesan agar kerja untuk rakyat
Presiden Prabowo Subianto berpesan agar Thomas Djiwandono yang resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara dalam mengemban amanah barunya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya setiap pejabat negara menjalankan tugas dengan fokus mengabdi kepada negara dan kepentingan rakyat.
OJK tunggu PP untuk proses pelaksanaan demutualisasi BEI
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan pelaksanaan proses demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menunggu terbitnya rumusan peraturan pelaksanaannya yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).
