SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur memprediksi kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2026 akan tumbuh solid di kisaran 4,9 persen hingga 5,72 persen (yoy). Proyeksi optimis ini didasari oleh tetap kuatnya konsumsi rumah tangga, investasi, serta terjaganya permintaan eksternal.

Kepala BI KPw Jatim, Ibrahim, mengungkapkan bahwa Jawa Timur tetap menjadi motor penggerak ekonomi utama, baik secara nasional maupun di Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur menyumbang sekitar 14,21 persen terhadap ekonomi nasional, menjadikannya kontributor terbesar kedua setelah Jakarta.

"Sama dengan tahun lalu atau 2025, konsumsi rumah tangga, investasi, dan terjaganya permintaan eksternal masih menjadi kontributor pendukung kinerja ekonomi di tahun ini," ujar Ibrahim dalam Media Briefing bertema “Sinergi dan Kolaborasi Melanjutkan Transformasi dan Menjaga Stabilitas Ekonomi Jawa Timur” di Surabaya, Senin (9/2/2026).

Capaian Ekonomi 2025 dan Kendali Inflasi

Pada tahun 2025, Jawa Timur mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,332 persen (yoy). Angka ini menunjukkan akselerasi yang signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang tercatat sebesar 4,93 persen (yoy).

Ibrahim merinci pendorong pertumbuhan tersebut dari berbagai sisi:

• Sisi Permintaan: Ditopang oleh konsumsi rumah tangga, kinerja investasi, dan aktivitas ekspor.
• Sisi Penawaran: Akselerasi terjadi pada Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan, LU Pertanian, serta LU Akomodasi Makan dan Minuman.
• Stabilitas Harga: Inflasi Januari 2026 terkendali di level 3,29 persen (yoy), berkat sinergi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

"Inflasi yang terkendali ini sejalan dengan kuatnya sinergi dan inovasi program TPID yang dirumuskan dalam kerangka pengendalian inflasi 2025," jelas Ibrahim menambahkan.

Kinerja Perbankan dan Pasar Modal Tetap Resilien

Optimisme serupa disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Horas V M. Tarhoran, mencatat kinerja perbankan nasional per Desember 2025 masih sangat kuat.

Total penyaluran kredit mencapai Rp 625,66 triliun atau tumbuh 1,90 persen (yoy). Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 817,59 triliun, tumbuh 3,50 persen (yoy). Tingkat risiko juga terjaga dengan rasio NPL di level 3,37 persen dan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang kokoh di angka 31,38 persen.

"Ketahanan perbankan terhadap risiko likuiditas terjaga baik. Solidnya kinerja perbankan selama 2025 ini juga sejalan dengan capaian positif di pasar modal, asuransi, hingga perusahaan modal ventura," ungkap Horas.

Program Strategis Nasional sebagai Bantalan Ekonomi

Dari sisi fiskal, Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Jatim, Saiful Islam, menyebutkan belanja APBN di Jawa Timur hingga Desember 2025 tumbuh kuat. Hal ini ditopang oleh Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar 0,7496.

Pemerintah menjalankan fungsi APBN sebagai shock absorber melalui sejumlah program prorakyat yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, antara lain:

• Program Makan Bergizi Gratis untuk pelajar dan santri.
• Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis secara massal.
• Pembangunan Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
• Peningkatan infrastruktur konektivitas untuk memperlancar distribusi logistik.

Melengkapi stabilitas tersebut, Kepala LPS II Provinsi Jatim, Bambang S Hidayat, memastikan keamanan dana nasabah. LPS menjamin penuh lebih dari 665 juta rekening simpanan di Bank Umum dan 15,7 juta rekening di BPR/BPRS di wilayah Jawa Timur.

Saran bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat

Melihat proyeksi ekonomi yang tumbuh positif, masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk:

• Manfaatkan Momentum Konsumsi: Pelaku UMKM di sektor makanan, minuman, dan pariwisata perlu bersiap menghadapi peningkatan permintaan seiring membaiknya daya beli.
• Diversifikasi Investasi: Dengan stabilitas perbankan yang terjaga, masyarakat disarankan tetap melakukan diversifikasi aset pada instrumen keuangan yang aman dan dijamin LPS.
• Pantau Program Pemerintah: Memanfaatkan berbagai insentif pajak dan bantuan program strategis untuk meningkatkan produktivitas usaha.