BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Seorang perawat di sebuah tempat praktik dokter di Banjarmasin mengukur tekanan darah pasien dan mencatatnya. Kecekatan tangannya diiringi dengan senyuman.

Namun di balik keramahan, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Perempuan ini tak lagi bisa bekerja sebagai honorer di salah satu puskesmas di Kalimantan Selatan. Kontraknya tidak diperpanjang.

Dia iri terhadap guru honorer, yang gagal menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun mendapat peluang dari pemerintah mengikuti Kontrak Kerja Individual (KKI).

“Iri pasti. Banyak media hanya menjelaskan nasib guru honorer, sedangkan tenaga kesehatan belum ada dibahas.” ujarnya serata meminta BPost tidak menyebutkan identitasnya.

Perawat ini menyampaikan tidak lagi dikontrak dengan alasan pemerintah daerah tidak memiliki anggaran. “Katanya anggaran sedikit. Terus jumlah nakes sudah cukup karena sudah diisi perawat baru yang PNS dan PPPK,” katanya, Rabu (11/2).

Ia pun menyinggung adanya nakes honorer titipan. “Kadang honorer yang titipan dipertahankan,” ujarnya.

Baca juga: Target Perputaran Ekonomi Pasar Wadai Ramadan Banjarmasin 2026 Rp15 M, Ada Lomba dan Hiburan Religi

Kini ia bekerja di praktik dokter dengan penghasilan yang jauh lebih kecil. “Alhamdulillah masih ada pemasukan, walaupun kecil,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan seorang nakes di sebuah rumah sakit swasta. Ia mengaku belum pernah mendaftar PPPK. “Biasanya yang diprioritaskan masuk PPPK adalah honorer seperti di puskesmas,” ujarnya.

Sementara selama ini dia mengaku kesulitan mengakses informasi rekrutmen di fasilitas kesehatan pemerintah. “Infonya kadang senyap. Kayak kemarin, saya tahunya pas penerimaan selesai,” ujarnya.

Mengenai hal itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin M Ramadhan menyatakan seluruh nakes honorer tetap bekerja dan terakomodasi di sejumlah fasilitas kesehatan. Ia menampik adanya nakes yang diputus kontrak karena efisiensi anggaran, sebagaimana yang diklaim seorang nakes di media sosial. “Tidak ada yang diberhentikan karena efisiensi,” tegasnya, Rabu.

Nakes PPPK di bawah Dinkes Banjarmasin sebagian bertugas di Rumah Sakit Sultan Suriansyah, sebagian lagi disebar di beberapa puskesmas. Ada pula yang ditempatkan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Di sini ada juga yang berstatus pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Ramadhan menambahkan jika masih kekurangan nakes, akan dilengkapi melalui formasi Analisis Jabatan (Anjab).

“Tergantung keputusan Badan Kepegawaian Daerah, alokasi anggaran serta regulasi. Namun untuk di Rumah Sakit Sultan Suriansyah, Puskesmas, dan Labkesda, masih bisa diakomodasi sebagai pegawai BLUD,” jelasnya.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) juga tidak ada melakukan pemutusan kontrak nakes honorer. Kadinkes PPKB HSS, Salahuddin, bahkan menyatakan tidak ada lagi tenaga honorer di instansinya. Semua yang memenuhi syarat sudah diakomodasi menjadi PPPK.

Ditambahkan pejabat fungsional Administrator Kesehatan, Alfiannor, di Puskesmas dan RSUD juga tidak ada pemutusan kontrak, kecuali mereka yang mengundurkan diri. “Kalau di Puskesmas dan RSUD diakomodasi dengan menggunakan dana BLUD. Tidak ada pemutusan kontrak sampai saat ini. Ada juga PPPK penuh dan paruh waktu,” jelasnya.

Terpisah Direktur RSUD Brigjend H Hasan Basry Kandangan, dr Hj Siti Zainab, mengakui masih terdapat nakes dengan status kontrak BLUD.

“Kebijakan ini kami lakukan berdasarkan kebutuhan riil pelayanan dan analisis beban kerja di unit-unit layanan tertentu serta kemampuan anggaran BLUD,” jawabnya.

Skema BLUD memberikan fleksibilitas pemenuhan tenaga, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, terutama pada unit dengan beban kerja tinggi.

Ia juga memastikan,  tidak ada tenaga kesehatan yang diputus kontraknya sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.  

“Efisiensi kami lakukan pada pos belanja yang tidak berdampak langsung pada layanan inti. Prinsip kami adalah menjaga keberlangsungan pelayanan dan stabilitas SDM kesehatan,” sampainya. (ady/sul/naa)