TRIBUNNEWS.COM - Dana Moneter Internasional (IMF) merilis daftar 35 negara dengan tingkat utang rumah tangga tertinggi berdasarkan persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Indikator ini mengukur total pinjaman dan surat utang yang dimiliki rumah tangga, termasuk hipotek, kredit kendaraan, kartu kredit, dan pinjaman pribadi, dibandingkan dengan ukuran ekonomi suatu negara.
Dalam laporan tersebut, Swiss berada di posisi teratas dengan rasio utang rumah tangga mencapai 125,4 persen dari PDB.
Artinya, total utang rumah tangga di negara itu melampaui total output ekonominya dalam satu tahun.
Posisi berikutnya ditempati Australia (112,1 persen) dan Kanada (100,1 persen), dua negara yang selama beberapa tahun terakhir dikenal memiliki pasar properti yang sangat panas.
Sejumlah negara Eropa Barat dan Asia Timur juga mencatat rasio tinggi.
Sementara itu, negara dengan rasio relatif lebih rendah dalam daftar ini antara lain Brasil (36,4 persen) dan Italia (36,1 persen).
Utang rumah tangga pada level tertentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan investasi, terutama di sektor properti.
Namun, ketika rasio utang tumbuh lebih cepat daripada pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, risiko sistemik mulai meningkat.
IMF dan berbagai penelitian, termasuk dari Leibniz Institute for Financial Research, menekankan bahwa ketidakseimbangan antara pertumbuhan utang, kenaikan upah, dan harga aset dapat memicu instabilitas keuangan.
Dalam situasi suku bunga tinggi atau perlambatan ekonomi, rumah tangga akan mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk membayar cicilan dibandingkan belanja atau tabungan.
Dampaknya bisa meluas ke sektor perbankan.
Tingkat utang yang tinggi meningkatkan potensi kredit bermasalah (non-performing loans), melemahkan neraca bank, dan menciptakan efek penularan ke lembaga keuangan lain. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan demikian, lonjakan utang rumah tangga bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator penting yang mencerminkan daya tahan ekonomi suatu negara terhadap guncangan global.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)
